Oleh: Prof. Syaparuddin
Guru Besar IAIN Bone dalam Bidang Ekonomi Syariah
______________________________________
ZAKAT harta merupakan salah satu pilar utama dalam ajaran Islam yang memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial-ekonomi yang sangat kuat. Dalam perspektif spiritual, zakat bukan hanya kewajiban individu terhadap hartanya, tetapi juga bentuk penyucian diri dan rezeki dari sifat tamak serta ketergantungan pada duniawi. Dengan menunaikan zakat, seorang Muslim sejatinya sedang mengakui bahwa harta yang dimilikinya hanyalah titipan dari Allah SWT yang wajib digunakan untuk kemaslahatan yang lebih luas. Hal ini menjadikan zakat sebagai instrumen pembinaan moral dan ketakwaan, karena mengajarkan bahwa harta tidak boleh dikuasai secara egoistik, melainkan harus dibagikan kepada yang berhak.
Zakat harta memiliki daya dorong yang luar biasa dalam memperkuat fondasi ekonomi umat, terutama ketika dikelola secara profesional, transparan, dan berbasis program pemberdayaan. Tidak cukup hanya mengandalkan mekanisme distribusi konsumtif yang bersifat sementara, zakat harus diarahkan pada pendekatan yang lebih transformatif, yakni menciptakan kemandirian ekonomi bagi para penerima. Melalui pelatihan keterampilan, pembiayaan usaha mikro, dan pendampingan usaha, zakat dapat mengubah posisi mustahik dari yang semula bergantung menjadi mandiri secara ekonomi. Perubahan ini akan menciptakan efek ganda: menurunnya angka penerima zakat dan bertambahnya jumlah pemberi zakat dalam jangka panjang.
Pendekatan produktif dalam distribusi zakat menjadi kunci penting untuk menjadikan zakat sebagai instrumen solusi struktural atas berbagai masalah ekonomi. Alih-alih hanya menjadi pemadam kebakaran atas kemiskinan sesaat, zakat perlu dirancang sebagai investasi sosial jangka panjang. Misalnya, program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, pemberian modal usaha tanpa riba, hingga program beasiswa pendidikan bagi anak mustahik yang berprestasi, semuanya dapat menjadi bagian dari ekosistem zakat yang memberdayakan. Dengan demikian, zakat menjadi bagian dari sistem penguatan ekonomi umat yang tidak hanya menolong sesaat, tetapi juga mendorong mobilitas sosial.
Ketimpangan sosial dan ekonomi yang selama ini menjadi persoalan serius di masyarakat dapat ditekan melalui optimalisasi zakat harta. Dengan distribusi yang tepat sasaran dan menyentuh sektor-sektor ekonomi produktif, zakat berpotensi menjadi alat pemerataan yang lebih adil dan berbasis nilai spiritual. Masyarakat miskin tidak hanya mendapatkan bantuan, tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki taraf hidup mereka secara mandiri. Ketika zakat tidak hanya menyentuh kebutuhan pokok, tetapi juga memberikan akses terhadap pendidikan, pelatihan, dan modal, maka terjadi peningkatan kapasitas individu dan komunitas yang signifikan.
Lebih jauh lagi, keberhasilan zakat dalam mengangkat mustahik menjadi muzakki akan menciptakan siklus ekonomi yang berkelanjutan. Ketika mereka yang dulunya penerima zakat berubah menjadi pemberi zakat, maka sistem zakat akan memperluas dampaknya secara eksponensial. Ini adalah bentuk keberhasilan yang tidak hanya dilihat dari angka nominal zakat yang dikumpulkan, tetapi dari perubahan nyata dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Keberhasilan semacam ini hanya dapat dicapai dengan perencanaan matang, pengawasan yang ketat, dan kolaborasi antara lembaga zakat, pemerintah, dan masyarakat.
Optimalisasi zakat sebagai instrumen ekonomi tidak hanya akan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan negara, tetapi juga mendorong kemandirian umat secara kolektif. Umat Islam yang sadar akan kekuatan zakat sebagai alat pembangunan akan memiliki kepedulian yang tinggi untuk menunaikannya secara rutin dan mengamanahkannya kepada lembaga yang profesional. Maka dari itu, zakat harus terus diposisikan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi nasional yang inklusif, adil, dan berlandaskan pada nilai-nilai agama.
Potensi zakat harta di Indonesia sesungguhnya luar biasa besar, mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam dan memiliki berbagai jenis aset yang masuk dalam kategori wajib zakat. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa potensi tersebut masih belum tergarap secara maksimal. Data yang dirilis oleh berbagai lembaga zakat menunjukkan bahwa perolehan zakat nasional masih berada jauh di bawah estimasi potensialnya. Padahal, jika potensi ini bisa dimobilisasi secara optimal, zakat bisa menjadi sumber pembiayaan alternatif yang signifikan bagi pembangunan sosial dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Salah satu penyebab utama dari tidak optimalnya realisasi zakat harta adalah rendahnya kesadaran umat Islam tentang kewajiban ini. Banyak umat Muslim yang hanya mengenal zakat fitrah, yang rutin ditunaikan menjelang Idulfitri, sementara zakat harta masih belum dipahami dengan baik. Padahal, jenis-jenis zakat harta sangat luas cakupannya, mulai dari zakat penghasilan, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, hingga zakat atas hasil investasi dan pertanian. Ketidaktahuan terhadap jenis dan perhitungan zakat harta menyebabkan banyak muzakki potensial tidak menunaikan zakat, baik karena kelalaian maupun karena merasa belum wajib.
Masalah literasi zakat juga menjadi tantangan tersendiri. Kurangnya edukasi yang sistematis dan berkelanjutan menyebabkan sebagian masyarakat belum memahami pentingnya zakat dari sisi spiritual dan sosial. Bahkan, masih banyak yang menganggap zakat sebagai bentuk sedekah semata, padahal zakat memiliki hukum wajib yang diatur secara tegas dalam Al-Qur’an dan hadis. Tanpa literasi yang memadai, masyarakat akan sulit memahami mekanisme, manfaat, dan urgensi dari zakat sebagai kewajiban individu sekaligus instrumen keadilan sosial.
Selain itu, kepercayaan terhadap lembaga-lembaga pengelola zakat masih menjadi pekerjaan rumah yang besar. Sebagian masyarakat masih memilih menunaikan zakat secara langsung kepada mustahik karena merasa lebih yakin bahwa zakatnya sampai ke tangan penerima yang tepat. Ketidakpercayaan ini bisa jadi disebabkan oleh minimnya transparansi dalam pelaporan, kurangnya publikasi program yang berdampak, atau karena pengalaman negatif di masa lalu. Untuk itu, lembaga zakat perlu membangun sistem yang akuntabel, terbuka, dan melibatkan masyarakat dalam proses pemantauan agar kepercayaan publik dapat tumbuh dan mengakar.
Tak dapat dimungkiri bahwa profesionalisme dalam pengelolaan zakat akan sangat menentukan keberhasilannya. Lembaga zakat harus mampu menunjukkan bahwa mereka tidak hanya berfungsi sebagai penyalur dana, tetapi juga sebagai katalisator perubahan sosial dan ekonomi. Inovasi dalam pelayanan, pemanfaatan teknologi digital untuk mempermudah pembayaran dan pelaporan, serta program pemberdayaan yang terukur adalah langkah-langkah yang bisa mendorong peningkatan penghimpunan zakat. Ketika lembaga zakat mampu menjawab tantangan zaman dengan kinerja yang meyakinkan, maka potensi zakat yang selama ini mengendap akan mulai mengalir ke arah yang tepat.
Zakat harta merupakan salah satu instrumen keuangan Islam yang memiliki cakupan luas, tidak terbatas hanya pada emas, perak, dan uang tunai sebagaimana yang umum diketahui masyarakat. Dalam realitas ekonomi saat ini, harta kekayaan yang wajib dizakati juga meliputi hasil pertanian seperti padi dan buah-buahan, hasil peternakan seperti sapi dan kambing, serta hasil dari kegiatan perdagangan dan jasa. Bahkan, perkembangan ekonomi digital dan pasar modal membuat zakat juga relevan diterapkan pada kepemilikan saham, reksa dana, aset kripto, dan bentuk investasi modern lainnya, asalkan harta tersebut telah mencapai nisab—ambang batas minimal kekayaan—dan telah dimiliki selama satu tahun (haul).
Sayangnya, kesadaran dan pemahaman terhadap keberagaman objek zakat ini masih rendah di kalangan umat Islam. Banyak yang mengira zakat hanya diwajibkan bagi pengusaha besar atau orang kaya dengan harta berlimpah, padahal seseorang yang memiliki penghasilan tetap atau aset yang nilainya telah mencapai nisab juga berkewajiban menunaikannya. Ketidaktahuan ini tidak selalu berangkat dari keengganan, tetapi lebih karena kurangnya literasi zakat yang tersedia dan mudah diakses masyarakat luas. Akibatnya, potensi zakat yang seharusnya bisa disalurkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan menjadi tidak termanfaatkan secara optimal.
Di era modern ini, perubahan struktur ekonomi dan cara memiliki kekayaan menuntut penyesuaian pemahaman terhadap zakat harta. Misalnya, dalam konteks zakat atas saham, para investor perlu memahami bahwa dividen dan nilai pasar saham yang dimiliki bisa menjadi objek zakat, dengan pendekatan perhitungan yang telah dibahas oleh para ulama kontemporer. Demikian pula zakat pada aset digital, meskipun masih menjadi perdebatan dalam beberapa kalangan, prinsip dasarnya tetap mengacu pada nilai kekayaan dan potensi keuntungan yang dimiliki. Jika pemahaman ini tersosialisasi secara luas, maka akan semakin banyak individu yang sadar dan bersemangat menunaikan zakat harta mereka.
Edukasi zakat harus dirancang secara kontekstual dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Lembaga-lembaga amil zakat, bersama para dai dan tokoh agama, perlu aktif menjelaskan bahwa zakat adalah bentuk ibadah yang mencerminkan rasa syukur sekaligus kepedulian terhadap keadilan sosial. Ketika masyarakat paham bahwa zakat adalah kewajiban yang bersifat ilahiyah dan berdampak sosial, maka kesadaran kolektif untuk menunaikannya akan tumbuh. Tidak cukup hanya ceramah konvensional, diperlukan pendekatan edukatif yang inovatif melalui media digital, kampanye publik, hingga penyuluhan berbasis komunitas.
Dalam konteks tanggung jawab sosial, zakat juga harus diposisikan sebagai instrumen solidaritas umat. Ketika seorang Muslim menunaikan zakat, ia tidak hanya membersihkan hartanya, tetapi juga ikut membangun tatanan sosial yang lebih adil. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk tidak hanya mendorong pembayaran zakat, tetapi juga mengembangkan pemahaman yang menyeluruh mengenai ragam jenis dan perhitungan zakat sesuai konteks kekayaan masa kini. Dengan edukasi yang baik, umat Islam akan semakin menyadari bahwa zakat bukan sekadar beban, melainkan bentuk kontribusi aktif dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi utama dalam pengelolaan zakat yang modern dan profesional. Di tengah meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya zakat, lembaga pengelola zakat dituntut untuk membuktikan bahwa mereka dapat dipercaya dalam mengelola amanah umat. Edukasi saja tidak cukup tanpa diiringi oleh tata kelola yang bersih, jujur, dan terbuka. Masyarakat, terutama para muzakki, ingin mengetahui bagaimana dana mereka digunakan, kepada siapa disalurkan, dan sejauh mana dampaknya bagi mustahik. Keterbukaan dalam pelaporan keuangan dan kegiatan, serta mekanisme audit yang ketat, menjadi indikator kepercayaan yang sangat menentukan keberlangsungan lembaga zakat.
Ketika lembaga zakat mampu menunjukkan kinerja yang profesional dan berintegritas, maka muzakki akan merasa yakin dan tenang dalam menunaikan kewajibannya melalui lembaga tersebut. Tidak sedikit di antara para muzakki yang ragu atau bahkan memilih menyalurkan zakat secara langsung karena mereka belum sepenuhnya percaya bahwa dana mereka akan dikelola dengan benar. Oleh karena itu, lembaga zakat harus membangun sistem pelaporan yang mudah diakses publik, memberikan laporan berkala, serta menyampaikan kisah sukses dari para penerima manfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan sosial.
Kepercayaan publik merupakan aset yang tak ternilai bagi sebuah lembaga zakat. Semakin besar kepercayaan, semakin besar pula potensi zakat yang bisa dihimpun dan disalurkan. Dengan meningkatnya partisipasi muzakki, lembaga dapat merancang program-program yang lebih luas dan strategis, seperti pemberdayaan ekonomi, beasiswa pendidikan, pelatihan keterampilan, dan bantuan modal usaha. Semua ini hanya bisa terjadi jika masyarakat melihat bukti nyata bahwa zakat benar-benar memberi manfaat jangka panjang dan bukan hanya sebagai bantuan sesaat.
Di era digital saat ini, transparansi bisa semakin ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Lembaga zakat dapat mengembangkan platform online yang memungkinkan muzakki untuk memantau langsung alur dana zakat mereka, mulai dari proses pengumpulan, pengelolaan, hingga distribusi. Fitur seperti laporan real-time, grafik pemanfaatan dana, dan testimoni mustahik bisa menjadi sarana efektif dalam memperkuat hubungan antara muzakki dan lembaga. Inovasi digital ini tidak hanya mempermudah pengawasan, tetapi juga membangun keterlibatan emosional yang lebih kuat antara pemberi dan penerima zakat.
Selain itu, akuntabilitas tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga moral dan spiritual. Para pengelola zakat harus menyadari bahwa mereka memikul amanah besar, bukan hanya dari manusia tetapi juga di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian, integritas, dan keikhlasan harus menjadi bagian dari budaya organisasi. Menjadikan pengelolaan zakat sebagai ibadah kolektif akan mendorong para pengelola untuk selalu menempatkan kepentingan umat di atas segalanya, menghindari penyalahgunaan, dan memastikan bahwa setiap rupiah zakat membawa manfaat yang sebesar-besarnya.
Zakat harta sejatinya memuat pesan mendalam tentang keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Lebih dari sekadar kewajiban ibadah, zakat hadir sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang dirancang untuk menyeimbangkan ketimpangan dan membangkitkan daya juang kaum dhuafa. Dalam pandangan Islam, kesejahteraan bukan hanya hak segelintir orang, melainkan harus dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, zakat menjadi jembatan yang menghubungkan golongan mampu dengan mereka yang membutuhkan, menciptakan solidaritas ekonomi yang tidak hanya bersifat karitatif tetapi juga transformatif.
Dalam konteks pembangunan sosial-ekonomi modern, zakat memiliki potensi besar sebagai katalis perubahan. Ketika dana zakat tidak semata-mata disalurkan dalam bentuk bantuan konsumtif, tetapi difokuskan pada program-program produktif seperti pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha mikro, dan pembinaan kewirausahaan, maka mustahik dapat bergerak menuju kemandirian. Ini bukan hanya mengangkat harkat hidup mereka, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan menambah perputaran ekonomi di tingkat akar rumput. Zakat yang dikelola untuk pemberdayaan dapat menjadi titik awal untuk membangun masyarakat yang berdaya dan mandiri secara ekonomi.
Program pendidikan yang dibiayai dari zakat juga membuka jalan bagi generasi muda dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh akses terhadap masa depan yang lebih baik. Beasiswa, pelatihan vokasi, dan penguatan literasi digital menjadi bentuk nyata bagaimana zakat bisa menjadi investasi sosial jangka panjang. Ketika pendidikan meningkat, peluang ekonomi juga tumbuh. Dalam jangka waktu tertentu, para penerima zakat hari ini bisa menjadi pemberi zakat di masa depan. Inilah filosofi berputarnya rezeki yang menjadi esensi utama dari sistem zakat: dari mustahik menjadi muzakki, dari penerima menjadi pemberi.
Zakat juga dapat berperan besar dalam memperluas akses terhadap layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil atau bagi kelompok rentan. Kesehatan adalah fondasi produktivitas. Ketika masyarakat miskin mendapatkan layanan kesehatan yang layak melalui dana zakat, mereka memiliki kesempatan untuk bangkit dan berkontribusi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Pemberdayaan yang menyentuh aspek kesehatan bukan hanya meningkatkan kualitas hidup individu, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial secara menyeluruh.
Dalam ranah ekonomi mikro, zakat dapat menjadi stimulus penting untuk menggerakkan pelaku usaha kecil dan menengah. Banyak UMKM yang memiliki potensi besar tetapi terbatas oleh akses modal dan pelatihan. Melalui zakat, mereka bisa mendapatkan modal tanpa bunga, pendampingan usaha, dan akses pasar. Ini tidak hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga membantu memperkuat kemandirian ekonomi umat secara kolektif. Ketika pelaku usaha kecil tumbuh dan berkembang, ekonomi nasional pun ikut terangkat dari bawah.
Zakat yang dikelola dengan visi ekonomi umat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ibadah, tetapi juga sebagai kekuatan strategis dalam membangun pilar ekonomi Islam. Ketika zakat diposisikan sejajar dengan instrumen-instrumen filantropi Islam lainnya seperti wakaf, sedekah, dan infak, maka akan terbentuk suatu sistem ekonomi yang lebih solid dan menyeluruh. Zakat menjadi kekuatan yang bersifat distributif, sementara wakaf memiliki fungsi produktif jangka panjang. Kombinasi keduanya dapat menciptakan mekanisme sosial-ekonomi yang berkelanjutan dan mampu memperkuat fondasi ekonomi umat.
Sinergi antara zakat dan sistem keuangan syariah membuka peluang besar untuk membangun ekosistem ekonomi yang adil dan inklusif. Zakat dapat menjadi sumber dana sosial yang dialirkan ke sektor-sektor produktif yang dikelola secara syariah, seperti koperasi syariah, BMT, atau pembiayaan mikro berbasis bagi hasil. Dalam hal ini, dana zakat bukan hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik, tetapi juga dialihkan sebagai modal kerja yang memperkuat usaha kecil dan menengah. Dengan pengelolaan yang amanah dan profesional, potensi zakat akan lebih terarah dan berdampak luas.
Integrasi ini juga penting untuk menciptakan keadilan sosial dalam praktik ekonomi. Dalam sistem kapitalisme konvensional, distribusi kekayaan seringkali timpang, menyebabkan jurang yang dalam antara si kaya dan si miskin. Zakat, jika digerakkan sebagai bagian dari sistem keuangan Islam, dapat menutup celah tersebut dengan mengedepankan prinsip ta’awun (tolong-menolong) dan tanggung jawab sosial. Melalui mekanisme zakat, masyarakat diberdayakan bukan sebagai objek belas kasihan, tetapi sebagai subjek pembangunan yang aktif dan produktif.
Dampak jangka panjang dari sistem ini sangat besar. Ketika masyarakat memiliki akses terhadap modal, pelatihan, dan dukungan spiritual melalui zakat dan lembaga keuangan syariah, maka ketimpangan ekonomi dapat ditekan secara bertahap. Mereka yang dulunya tergolong mustahik, lambat laun dapat naik kelas menjadi pelaku ekonomi yang mandiri. Dalam hal ini, zakat berfungsi tidak hanya sebagai solusi jangka pendek atas kemiskinan, tetapi juga sebagai sarana transformasi sosial yang berkelanjutan dan terukur.
Lebih jauh, sinergi ini berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan bersama, bukan hanya pada pertumbuhan angka semata. Pembangunan yang lahir dari pendekatan zakat dan ekonomi syariah bersifat holistik—tidak hanya memperhatikan aspek materiil, tetapi juga spiritual dan moral. Keberhasilan ekonomi umat tidak hanya diukur dari kenaikan pendapatan atau produk domestik bruto, melainkan dari kemampuan masyarakat untuk hidup dengan bermartabat, mandiri, dan berdaya saing, tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman.
Peran negara dalam optimalisasi zakat harta merupakan elemen kunci yang tak bisa dikesampingkan. Negara memiliki otoritas dan kapasitas untuk menciptakan ekosistem regulasi yang mendukung tumbuhnya kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan masyarakat terhadap kewajiban zakat. Melalui undang-undang, peraturan pemerintah, hingga kebijakan fiskal, negara bisa memperkuat posisi zakat sebagai bagian integral dari sistem ekonomi dan sosial nasional. Dengan landasan hukum yang kuat, zakat tidak lagi sekadar aktivitas sukarela keagamaan, melainkan menjadi bagian dari tata kelola kesejahteraan yang terukur dan berkelanjutan.
Insentif bagi muzakki juga menjadi strategi yang patut dipertimbangkan oleh pemerintah. Misalnya, pemberian pengurangan pajak bagi wajib zakat yang menunaikan kewajibannya melalui lembaga resmi dapat menjadi daya dorong yang signifikan. Ketika muzakki merasakan manfaat administratif dan moral dari zakat, maka akan tumbuh kesadaran kolektif untuk menyalurkan zakat secara rutin dan terstruktur. Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan jumlah dana yang terhimpun, tetapi juga memperkuat sinergi antara kewajiban agama dan kewajiban warga negara dalam membangun bangsa.
Integrasi zakat ke dalam kebijakan pembangunan sosial menjadi langkah strategis selanjutnya. Pemerintah dapat memasukkan program zakat sebagai bagian dari solusi dalam program pengentasan kemiskinan, pengembangan sumber daya manusia, dan perlindungan sosial. Hal ini tidak berarti mencampuradukkan peran negara dan agama secara semena-mena, tetapi justru mengoptimalkan potensi lokalitas dan religiositas masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim. Zakat dapat berperan sebagai pelengkap yang memperluas jangkauan manfaat kebijakan sosial yang telah ada, sehingga lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan.
Kemitraan antara pemerintah dan lembaga zakat juga dapat diperluas untuk menjangkau kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini luput dari perhatian program bantuan sosial konvensional. Dengan basis data mustahik yang lebih dinamis dan fleksibel, lembaga zakat bisa melengkapi informasi yang dimiliki pemerintah, sehingga pendistribusian bantuan lebih tepat sasaran. Dalam kondisi darurat seperti bencana atau pandemi, kolaborasi ini bahkan bisa mempercepat penyaluran bantuan secara langsung dan efisien, dengan tetap menjaga prinsip keadilan dan akuntabilitas.
Zakat yang dikelola secara profesional dengan dukungan pemerintah dapat menjelma sebagai pilar baru dalam sistem kesejahteraan nasional. Tidak hanya berperan dalam aspek redistribusi kekayaan, tetapi juga mampu memfasilitasi transformasi sosial dan ekonomi melalui program pemberdayaan yang terukur. Melalui pendekatan ini, zakat akan lebih dari sekadar bentuk kedermawanan, melainkan menjadi instrumen negara dalam membangun masyarakat madani yang sejahtera, mandiri, dan berkeadilan.
Pada akhirnya, zakat harta bukan sekadar kewajiban agama yang bersifat personal, tetapi juga instrumen strategis untuk membangun kemandirian ekonomi umat. Dengan memahami, mengamalkan, dan mengelola zakat secara benar, kita sedang menanam benih keberkahan, membersihkan harta, serta membangun tatanan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Zakat harta bukan hanya soal memberi, tetapi tentang membebaskan, memberdayakan, dan mengangkat derajat kemanusiaan dalam bingkai keberkahan Ilahi.
