Oleh : Hafid Abbas
Komisioner dan Ketua Komnas HAM RI ke-8 (2012–2017)
Industri pariwisata global tengah mengalami perubahan paradigma yang sangat mendasar. Jika selama beberapa dekade keberhasilan destinasi wisata diukur terutama dari jumlah kunjungan wisatawan, nilai investasi, dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, maka kini ukuran tersebut tidak lagi memadai. Dunia internasional semakin menempatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), keberlanjutan lingkungan, pelestarian budaya, dan pemberdayaan masyarakat sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan pariwisata.
Perubahan tersebut bukan sekadar tren, melainkan telah menjadi standar tata kelola global. Investor internasional, lembaga pembiayaan multilateral, perusahaan multinasional, hingga sovereign wealth funds semakin memperhatikan bagaimana sebuah proyek pembangunan menghormati hak-hak masyarakat yang terdampak. Di sinilah United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs), yang diadopsi oleh Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2011, memperoleh relevansinya.
Bagi Indonesia, khususnya PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), perubahan paradigma ini menghadirkan peluang strategis. Sebagai BUMN yang mengembangkan dan mengelola kawasan pariwisata strategis nasional seperti The Nusa Dua di Bali, The Mandalika di Nusa Tenggara Barat, dan The Golo Mori di Nusa Tenggara Timur, ITDC memiliki kesempatan untuk menjadi pelopor tata kelola destinasi wisata yang tidak hanya unggul secara ekonomi, tetapi juga menjadi teladan dalam penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Pada hakikatnya, ITDC bukan sekadar pengembang kawasan wisata. Keputusan yang diambil perusahaan memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat lokal, pekerja, pelaku UMKM, masyarakat adat, investor, wisatawan, pelestarian budaya, hingga keberlanjutan lingkungan hidup. Oleh karena itu, tata kelola perusahaan tidak lagi dapat dibatasi pada aspek keuangan dan operasional semata. Ia harus mencakup dimensi sosial dan kemanusiaan secara menyeluruh.
Dalam konteks ini, UNGPs memberikan kerangka kerja yang sangat komprehensif melalui tiga pilar utama. Pilar pertama adalah kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia (State Duty to Protect). Pilar kedua adalah tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia (Corporate Responsibility to Respect). Pilar ketiga adalah tersedianya mekanisme pemulihan yang efektif bagi setiap individu atau kelompok yang mengalami pelanggaran hak (Access to Remedy).
Ketiga pilar tersebut saling melengkapi. Negara menciptakan regulasi dan kebijakan yang melindungi hak warga negara, perusahaan memastikan seluruh kegiatan bisnisnya tidak menimbulkan pelanggaran HAM, sementara masyarakat memperoleh akses terhadap mekanisme penyelesaian apabila terjadi dampak negatif. Sinergi ketiganya merupakan fondasi utama pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Penerapan UNGPs menjadi semakin penting dalam sektor pariwisata karena karakteristik industri ini sangat erat berkaitan dengan ruang hidup masyarakat. Pengembangan kawasan wisata hampir selalu bersentuhan dengan isu pembebasan lahan, relokasi penduduk, perlindungan masyarakat adat, akses terhadap sumber daya alam, perlindungan budaya lokal, keselamatan pekerja, pemberdayaan UMKM, serta keberlanjutan ekosistem.
Apabila seluruh aspek tersebut tidak dikelola secara baik, maka investasi yang pada awalnya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan justru dapat memunculkan konflik sosial yang berkepanjangan. Sebaliknya, apabila penghormatan terhadap HAM ditempatkan sebagai bagian integral dari proses pengambilan keputusan, maka pembangunan akan memperoleh legitimasi sosial yang jauh lebih kuat.
Dalam praktik global, perusahaan-perusahaan terkemuka tidak lagi menunggu munculnya konflik untuk mengambil tindakan. Mereka menerapkan Human Rights Due Diligence (HRDD), sebagaimana diatur dalam Prinsip 17 hingga 21 UNGPs. HRDD merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, memantau, serta melaporkan dampak kegiatan perusahaan terhadap hak asasi manusia.
Perbedaan mendasar antara legal due diligence dan human rights due diligence perlu dipahami secara jelas. Legal due diligence bertujuan melindungi perusahaan dari risiko hukum. Sebaliknya, human rights due diligence bertujuan melindungi manusia dari dampak negatif aktivitas perusahaan. Dengan kata lain, yang menjadi pusat perhatian bukan hanya kepentingan korporasi, melainkan martabat manusia sebagai nilai utama pembangunan.
Pendekatan tersebut sejalan dengan perkembangan standar investasi global. Organisasi seperti OECD, International Finance Corporation (IFC), UNDP, European Union, Global Reporting Initiative (GRI), maupun Sustainability Accounting Standards Board (SASB) menjadikan penghormatan terhadap HAM sebagai salah satu indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola perusahaan. Investor global semakin menyadari bahwa perusahaan yang mengabaikan hak asasi manusia menghadapi risiko finansial, reputasi, dan operasional yang jauh lebih besar dibandingkan biaya yang diperlukan untuk mencegahnya sejak awal.
Bagi ITDC, integrasi UNGPs ke dalam tata kelola perusahaan dapat dilakukan melalui enam langkah strategis. Pertama, menetapkan Human Rights Policy Commitment yang secara tegas menyatakan komitmen perusahaan terhadap penghormatan hak asasi manusia. Kedua, mengintegrasikan Human Rights Due Diligence dalam seluruh proses pengembangan kawasan. Ketiga, melaksanakan Human Rights Impact Assessment sebelum setiap proyek strategis dimulai. Keempat, membangun Human Rights Grievance Mechanism yang mudah diakses oleh masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Kelima, menyusun pelaporan HAM sebagai bagian dari laporan keberlanjutan perusahaan. Keenam, memperkuat kapasitas seluruh jajaran manajemen dan pekerja melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan.
Yang tidak kalah penting adalah mengintegrasikan seluruh proses tersebut ke dalam Enterprise Risk Management, strategi Environmental, Social, and Governance (ESG), prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), serta kebijakan keberlanjutan perusahaan. Dengan demikian, penghormatan terhadap HAM tidak menjadi program yang berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari DNA organisasi.
Manfaat strategis dari pendekatan ini sangat nyata. Pertama, meningkatnya kepercayaan investor yang kini semakin memperhatikan kualitas tata kelola sosial perusahaan. Kedua, berkurangnya potensi konflik dengan masyarakat lokal melalui proses konsultasi yang lebih partisipatif. Ketiga, meningkatnya reputasi destinasi wisata Indonesia di mata dunia sebagai kawasan yang menjunjung tinggi keberlanjutan. Keempat, semakin kuatnya hubungan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar sehingga tercipta rasa memiliki bersama terhadap keberhasilan pembangunan. Kelima, meningkatnya daya saing Indonesia dalam menarik investasi yang bertanggung jawab.
Dalam era persaingan global saat ini, keunggulan kompetitif tidak lagi hanya ditentukan oleh keindahan alam atau kemegahan infrastruktur. Banyak negara memiliki pantai yang indah, gunung yang memesona, dan kekayaan budaya yang luar biasa. Yang membedakan adalah kualitas tata kelola. Destinasi yang mampu menjamin penghormatan terhadap hak masyarakat, melindungi pekerja, menjaga lingkungan, dan memberdayakan komunitas lokal akan memperoleh kepercayaan yang lebih besar dari wisatawan maupun investor.
Karena itu, ITDC memiliki peluang untuk menjadi pionir di kawasan ASEAN melalui penyusunan peta jalan implementasi UNGPs secara bertahap. Tahun 2026 dapat difokuskan pada penyusunan kebijakan HAM perusahaan. Tahun 2027 diarahkan pada implementasi Human Rights Due Diligence. Tahun 2028 menjadi momentum pelaksanaan Human Rights Impact Assessment secara menyeluruh. Tahun 2029 diarahkan pada pengembangan sistem pelaporan dan indikator kinerja utama (KPI). Selanjutnya, pada tahun 2030, ITDC dapat memposisikan diri sebagai regional benchmark dalam tata kelola HAM untuk sektor pariwisata.
Perjalanan tersebut tentu memerlukan komitmen kepemimpinan yang kuat, dukungan pemerintah, kolaborasi dengan masyarakat sipil, akademisi, komunitas lokal, serta kemitraan dengan organisasi internasional. Namun pengalaman berbagai lembaga investasi dan pengelola aset dunia, seperti Temasek di Singapura, Khazanah Nasional di Malaysia, dan Norges Bank Investment Management di Norwegia, menunjukkan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia justru memperkuat ketahanan investasi dalam jangka panjang.
Indonesia sesungguhnya memiliki modal yang sangat besar. Keanekaragaman budaya, kekayaan alam, keramahan masyarakat, dan nilai-nilai gotong royong merupakan fondasi kuat bagi pembangunan pariwisata yang berpusat pada manusia. Tantangannya adalah memastikan bahwa seluruh potensi tersebut dikelola melalui tata kelola yang modern, transparan, akuntabel, dan berlandaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Pada akhirnya, keberhasilan sebuah destinasi wisata kelas dunia tidak hanya ditentukan oleh megahnya hotel, luasnya kawasan, atau tingginya nilai investasi yang berhasil dihimpun. Keberhasilan sejati tercermin ketika pembangunan mampu meningkatkan martabat manusia, memperkuat kesejahteraan masyarakat lokal, melestarikan budaya, menjaga kelestarian lingkungan, dan menciptakan kemakmuran yang dapat dinikmati secara adil oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.
Sebagaimana semangat yang terkandung dalam UN Guiding Principles on Business and Human Rights, pembangunan yang menghormati manusia bukanlah beban bagi dunia usaha, melainkan investasi paling berharga bagi masa depan. Dengan menjadikan hak asasi manusia sebagai pilar baru tata kelola perusahaan, ITDC tidak hanya membangun destinasi wisata berkelas dunia, tetapi juga meletakkan fondasi bagi Indonesia untuk menjadi pemimpin regional dalam pariwisata yang berkelanjutan, inklusif, dan bermartabat.
“The world’s most successful tourism destinations are not defined solely by their natural beauty or economic performance, but by their ability to protect human dignity, respect local communities, preserve cultural heritage, and create shared prosperity for present and future generations.”
Top of Form
Bottom of Form
