Oleh:
Associate Prof. Dr. Supriadi Torro, M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FISH) UNM, Alumni Program Studi Sosiologi Universitas Indonesia (S2) dan UNM (S3)
Prof. Dr. Haedar Akib, Guru Besar Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik Universitas Negeri Makassar (UNM), Dosen Program Pascasarjana Universitas Puangrimaggalatung (UNIPRIMA) Sengkang.
Opini ini terinspirasi dari fokus perluasan alokasi dana penyelenggaraan pendidikan, Dari Belajar untuk hidup Bersama (Learning to Live Together/ L2LT), sebagai salah satu dari empat paradigma pendidikan dunia, menjadi Makan Bergizi Gratis Bersama/ MBGB (Free Nutritious Meals Together). MBGB tentu saja bukan sebagai paradigma baru (kelima) pendidikan dunia, melainkan sebagai “paradogma” pendidikan kita, karena di tengah pro dan kontra Program Makan Bergizi Gratis (MBG), ada satu sudut pandang yang sering luput dibicarakan mengenai MBG yang dipahami bukan semata-mata urusan nasi, lauk, sayur, susu, anggaran, dapur, dan distribusi, melainkan pula sebagai ruang pendidikan sosial. Pendidikan sosial terjadi ketika anak-anak duduk, menerima makanan, makan bersama, melihat temannya memperoleh hak yang sama, dan belajar menghargai proses pelayanan publik. Paradogma yang kata dasarnya dogma berasal dari bahasa Yunani “dokeo” yang berarti “saya pikir” atau “saya percaya” dan merujuk pada pokok ajaran atau keyakinan yang dianggap mutlak. Sinonimnya termasuk doktrin, kredo, dan ortodoksi (KBBI). Dalam konteks agama, dogma adalah prinsip atau ajaran inti yang harus diyakini oleh pemeluknya. Demikianlah program MBGB ini dijalankan sebagai program yang wajib bagi para stakeholdernya. Oleh karena itu, ide MBGB bukan bermaksud mengganti nama program resmi, melainkan menawarkan cara pandang MBG sebagai praktik kolektif untuk belajar hidup dan makan bersama pada “kantin kejujuran.”
***
Konsep ini memiliki akar kuat dalam pilar paradigma pendidikan dunia. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) melalui gagasan empat pilar pendidikan menempatkan learning to live together sebagai salah satu inti pendidikan abad ke-21, selain belajar mengetahui, belajar melakukan, dan belajar menjadi diri sendiri (baca: Serial tulisan Haedar Akib dkk., di Tribun Bone). Pilar ini menekankan pentingnya pendidikan untuk membangun kemampuan memahami orang lain, menghormati perbedaan, mengelola konflik, dan membentuk solidaritas sosial. Dengan kata lain, pendidikan tidak hanya mencerdaskan kepala (head), melatihkan tangan (hand), melainkan pula melembutkan sikap sosial hati (heart) manusia. Sedangkan MBGB dipahami sebagai pembacaan pendidikan atas program Makan Bergizi Gratis (MBG). Makanan hanya sebagai pintu masuk, tetapi tujuan besarnya adalah pembentukan manusia sehat, setara, dan peduli. Dalam konteks sekolah, makan bersama dapat menjadi ”laboratorium kecil kehidupan sosial.” Anak belajar antre, menjaga kebersihan, tidak mengejek bekal atau kondisi ekonomi temannya, menghargai petugas dapur, dan memahami bahwa gizi merupakan hak bersama. Pada konteks ini makan-minum bukan sekadar ”aktivitas biologis” melainkan ”aktivitas pedagogis”, bahkan ”aktivitas teologis”, ketika yang dimakan itu halal dan baik.
Pro-kontra MBGB perlu diletakkan secara jernih karena di satu sisi, program ini memiliki dasar kebutuhan yang kuat. Indonesia masih menghadapi persoalan gizi anak. Kementerian Kesehatan mencatat prevalensi stunting nasional tahun 2024 turun menjadi sekitar 19,8 persen, tetapi angka ini tetap menunjukkan bahwa persoalan gizi belum selesai. Artinya, intervensi gizi masih relevan, terutama jika diarahkan kepada kelompok usia sekolah, balita, ibu hamil, dan kelompok rentan. Di sisi lain kritik terhadap MBGB tidak boleh dianggap sebagai gangguan politik belaka. Kritik merupakan bagian dari ”demokrasi kebijakan.” Kekhawatiran tentang keamanan pangan, kualitas menu, kesiapan dapur, pengawasan, akuntabilitas anggaran, hingga potensi salah sasaran dijawab dengan perbaikan tata kelola. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pernah menyoroti munculnya kasus keracunan dalam pelaksanaan MBGB dan mendorong agar pengawasan keamanan pangan ditinjau kembali. Kritik seperti ini penting agar program besar tidak hanya cepat berjalan, tetapi juga aman dan dipercaya publik.
MBGB perlu dibaca melalui “belajar hidup bersama karena persoalan gizi bukan hanya persoalan individu. Anak lapar di ruang kelas bukan hanya masalah keluarganya, melainkan masalah sosial. Ketika seorang anak tidak mampu berkonsentrasi karena kurang makan, maka sekolah kehilangan kesempatan mendidik secara adil. Ketika sebagian anak membawa bekal lengkap sementara sebagian lain datang dengan perut kosong, maka ketimpangan sosial masuk ke ruang belajar. MBGB yang dijalankan dengan baik dapat menjadi cara negara menghadirkan keadilan paling dasar untuk warganya dimana anak-anak belajar dalam kondisi tubuh yang lebih siap.
Namun, keadilan tidak cukup berhenti pada pemberian makanan melainkan pula keadilan tampak dalam cara program dilaksanakan. Anak tidak boleh diposisikan sebagai objek bantuan yang pasif, apalagi sebagai alat legitimasi politik. Mereka adalah warga belajar yang berhak memperoleh pelayanan bermutu. Oleh karena itu, MBGB perlu mengubah suasana program dari “pemberian dari atas” menjadi “gerakan bersama” dimana negara menyediakan kebijakan, sekolah mengintegrasikan nilai-nilai edukatif, keluarga mendukung pola makan sehat, desa mengawasi, usaha mikro kecil menengah (UMKM) lokal terlibat, dan masyarakat menjaga kualitas pelaksanaan.
Dalam skala nasional, MBGB terbaca sangat besar karena pemerintah telah menargetkan program ini menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada 2026, dengan proyeksi sekitar 21 miliar porsi makanan. Kementerian Keuangan menyebut alokasi anggaran MBG tahun 2026 sekitar Rp. 335 triliun, dengan sasaran siswa, ibu hamil, dan balita melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Angka sebesar ini menunjukkan bahwa MBG bukan program kecil melainkan kebijakan raksasa yang membutuhkan manajemen raksasa pula, tidak seperti binatang raksasa (Dinosaurus) di masa lalu, namun punah karena tidak mampu beradaptasi. Menurut sebagian orang, justru karena skala MBGB besar, pendekatannya tidak boleh semata teknokratis. Program makan untuk jutaan anak tidak cukup dikelola dengan logika distribusi barang, melainkan pula dikelola dengan logika pendidikan publik. Setiap piring makanan membawa pesan bahwa negara hadir, bahwa anak-anak bernilai, bahwa kesehatan adalah hak, dan bahwa kebersamaan lebih penting daripada sekadar kompetisi akademik. Di ruang makan sekolah, nilai Pancasila sebenarnya bisa hadir secara konkret gotong royong, kemanusiaan, keadilan sosial, dan persatuan.
***
Makan Bergizi Gratis Bersama/ MBGB (Free Nutritious Meals Together) diwujudkan dengan cara sekolah menjadikan program ini sebagai bagian dari pendidikan karakter, bukan sekadar jadwal ”makan buaya.” Guru mengaitkan kegiatan makan bersama dengan pembiasaan antre, berdoa sesuai keyakinan masing-masing, mengunyah, menjaga kebersihan, memilah sampah, menghormati petugas, dan tidak membuang makanan. Nilai-nilai sederhana ini sering tampak kecil, tetapi justru menjadi inti learning to live together karena anak tidak hanya menerima makanan, tetapi belajar bahwa makanan lahir dari kerja banyak orang yang terlibat dalam tata kelolanya.
Tata kelola keamanan pangan ditempatkan sebagai prinsip utama dengan asumsi tidak ada pendidikan kebersamaan yang bermakna jika anak justru sakit setelah menerima makanan. Kerja sama Badan Gizi Nasional (BGN) dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) memperkuat pengawasan keamanan pangan yang terasa sampai ke dapur, sekolah, dan meja makan. Standar mutunya tetap berjalan termasuk bahan baku, waktu pengolahan, pengemasan, distribusi, kebersihan alat, pelatihan relawan, serta mekanisme pengaduannya dengan memberi ruang bagi para pelaku ekonomi lokal, petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM sekitar.
(Warga) sekolah sebagai kelompok sasaran kebijakan mengembangkan literasi gizi sehingga anak-anak tidak hanya tahu mereka mendapat makan gratis, tetapi juga memahami dirinya membutuhkan protein, karbohidrat, vitamin, mineral, air, dan kebersihan pangan. Oleh karena itu, pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Pendidikan Jasmani Olah Raga Kesehatan (PJOK), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Pendidikan Pancasila mengaitkan MBGB dengan tema kesehatan, kerja sama sosial, ketahanan pangan, dan tanggung jawab warga negara. Dengan begitu, MBGB tidak berhenti sebagai program konsumsi, tetapi menjadi kurikulum hidup dari pemerintah. Pemerintah juga membangun transparansi yang mudah dipahami publik seperti informasi tentang menu sehat, pemasok, standar gizi, satuan biaya, dapur penyedia, pengawasan, serta tindak lanjut keluhan secara terbuka dan proporsional untuk membangun kepercayaan publik.
Misi suci MBGB adalah untuk menjamin anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar, serta membentuk budaya hidup bersama. Apalagi selama ini, pendidikan kita sering terlalu sibuk mengejar nilai, peringkat, sertifikat, dan kompetisi. Padahal, masa depan bangsa sangat ditentukan oleh kemampuan warganya untuk peduli (care), berbagi, tertib, menghargai keberagaman, dan menyelesaikan masalah bersama. MBGB menjadi simbol bahwa pendidikan bukan hanya terjadi di papan tulis atau papan tuts, melainkan pula di meja makan.
***
MBGB tidak perlu dijadikan sebagai paradogma, tetapi juga tidak ditolak secara sinis. Sikap yang bijaksana ”menurut para stakeholdernya” adalah mendukung tujuannya, mengawal pelaksanaannya, mengkritik kelemahannya, dan memperbaiki tata kelolanya. Dari learning to live together, bangsa ini bergerak menuju eating nutritiously together, makan bergizi, makan setara, makan dengan aman dan nyaman, makan dengan martabat, dan makan sebagai bagian dari pendidikan sosial kebangsaan. Tata kelolanya secara jujur, aman, partisipatif dan mendidik memungkinkan MBGB lebih dari sekedar program makan, melainkan pula sebagai pelajaran tentang hidup bersama yang dimulai dari kepedulian sederhana agar tidak ada anak belajar dalam keadaan lapar, meskipun masih banyak yang pergi ke tempat tidur dalam keadaan lapar.
