BONE, TRIBUNBONEONLINE.COM– Pemerintah Kabupaten Bone melalui Inspektorat Daerah Kabupaten Bone selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel dan profesional. Hal itu diwujudkan melalui kegiatan Asistensi dan Pendampingan Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Desa yang digelar di Novena Hotel, Rabu, 11 Februari 2026.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa serta Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Regulasi tersebut menjadi pijakan penting dalam memastikan dana desa dikelola secara transparan, efektif, dan bertanggung jawab.
Acara tersebut dibuka langsung oleh Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M. Dalam arahannya, Bupati menekankan bahwa dana desa bukan sekadar anggaran rutin, melainkan amanah besar yang harus dijaga dengan integritas dan profesionalisme.
“Saya bantu pak desa agar profesional, lebih terbuka dalam melaksanakan tugas. Kalau perlu nanti kita buat lomba penyelenggaraan dana desa terbaik. Nanti kita berikan hadiah untuk yang terbaik,” tegas Bupati di hadapan para kepala desa dan jajaran perangkat desa.
Gagasan lomba pengelolaan dana desa terbaik itu bukan sekadar kompetisi, tetapi bentuk apresiasi terhadap desa-desa yang mampu mengelola anggaran secara inovatif, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Bupati ingin menghadirkan budaya kerja yang sehat dan kompetitif, sekaligus mendorong semangat perbaikan berkelanjutan.
Lebih jauh, Bupati Bone juga mengingatkan para kepala desa agar tidak hanya terpaku pada administrasi, tetapi mampu menangkap peluang program nasional yang dapat mendorong kemandirian desa. Ia menyebut sejumlah program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, sektor peternakan, hingga pertanian sebagai peluang yang harus dimanfaatkan secara kreatif.
“Kepala desa harus mampu membuat inovasi sehingga desanya bisa menjadi lebih mandiri,” ujarnya.
Menurutnya, desa adalah ujung tombak pembangunan. Ketika desa kuat, maka daerah pun akan kokoh. Karena itu, inovasi menjadi kata kunci—baik dalam pengelolaan keuangan maupun dalam menggali potensi ekonomi lokal.
Di sisi lain, Bupati juga memberikan penekanan khusus kepada Inspektorat Daerah agar lebih mengedepankan fungsi pencegahan dibanding penindakan. Ia tidak ingin kepala desa terjerat persoalan hukum akibat lemahnya pendampingan dan pengawasan.
“Saya minta Inspektorat Daerah dahulukan pencegahan. Kita tidak mau para kepala desa ini terjerat dengan persoalan hukum. Ini menjadi tanggung jawab kita. Mari kita bersinergi,” pesannya.
Pendekatan preventif tersebut menegaskan bahwa pengawasan bukanlah momok, melainkan sahabat bagi pemerintah desa. Inspektorat hadir bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan tata kelola berjalan sesuai aturan dan memberikan rasa aman dalam bekerja.
Melalui kegiatan asistensi dan pendampingan ini, Pemerintah Kabupaten Bone menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa bukan hanya soal kepatuhan regulasi, tetapi juga tentang membangun kepercayaan publik, memperkuat integritas, serta mendorong desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Di tengah besarnya dana yang mengalir ke desa, komitmen terhadap transparansi, inovasi, dan sinergi menjadi fondasi utama. Dari ruang pertemuan di Novena Hotel itu, harapan tentang desa yang mandiri, profesional, dan bebas dari persoalan hukum kembali ditegaskan—bahwa membangun Bone dimulai dari membangun desanya. (Ag)
