Oleh:
Dedy Herianto, S.IP., MAP., Kandidat Doktor Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin, Dosen Universitas.
Prof. Dr. Haedar Akib, Oponen, Ketua Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FISH), Anggota Senat Akademik Universitas Negeri Makassar (UNM).
Akronim MBG belakangan ini lebih akrab di telinga publik sebagai Makan Bergizi Gratis, namun dalam tata kelola pembangunan daerah, MBG juga layak diperkenalkan dengan makna lain yaitu “Methodology Based-Governance”, pemerintahan yang bekerja berdasarkan kaidah metodologi (ilmu tentang cara melakukan penelitian). Gagasan ini menempatkan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA sebagai “dapur kebijakan” yang mengolah data dan informasi, fakta lapangan, pengetahuan ilmiah, dan aspirasi masyarakat menjadi keputusan pembangunan yang matang. Gagasan ini menemukan pijakannya dalam penelitian penulis (Dedy Herianto) tentang penguatan kapasitas tata kelola riset pada BRIDA di ”XYZ”. Penguji eksternal (Haedar Akib) sebagai oponen Promovendus Dedy Hariyanto di Program Doktor Administrasi Publik Fakulas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin, sepaham sekiranya riset daerah tidak berhenti sebagai kegiatan akademik untuk laporan proyek administratif melainkan sebagai instrumen untuk memperbaiki kualitas kebijakan publik yang adaptif, meningkatkan ketepatan perencanaan, mengurangi risiko kegagalan kebijakan, dan menjamin program pemerintah menjawab kebutuhan empiris masyarakat. Dengan demikian, pembangunan daerah membutuhkan dapur yang ramai memasak sekaligus memahami harga, bahan, resep, ukuran, proses, dan mutu hidangan yang disajikan kepada publik. MBG bukan ajakan menyerahkan pemerintahan kepada peneliti, melainkan untuk menjamin keputusan politik dan administratif memperoleh dukungan diagnosis, metode, dan bukti yang memadai.
***
Methodology Based-Governance merupakan tata kelola pemerintahan yang menjadikan cara berpikir ilmiah sebagai acuan kerja birokrasi agar kebijakannya tidak dibangun hanya dari intuisi pejabat (penguasa), tekanan politik, kebiasaan tahunan, atau keinginan meniru program daerah lain. Proses kebijakan dimulai dari perumusan masalah yang benar, pengumpulan data yang sahih, pemilihan metode analisis yang tepat, pengujian alternatif, penilaian dampak, dan evaluasi secara terbuka. Dalam kerangka ini, BRIDA bukan sekadar lembaga yang menerima proyek penelitian atau menyelenggarakan seminar inovasi melainkan sebagai pusat pengolahan pengetahuan daerah. Fungsi institusi ini sebagai clearing house yang menyaring mutu kajian, knowledge broker yang menerjemahkan bahasa akademik menjadi pilihan kebijakan, sekaligus think tank yang membantu kepala daerah bersama perangkat daerah membaca situasi saat ini dan masa depan. Pada beberapa daerah di Indonesia BRIDA-nya berperan sebagai pengelola pengetahuan, penjaga mutu riset, penerjemah hasil kajian, dan penghubung antara produsen pengetahuan dengan pengguna kebijakan.
Analogi dapur sebagai lokus ini relevan karena data sebagai bahan baku, metodologi atau metode (cara melakukan penelitian) sebagai resep. Peneliti, analis kebijakan, statistisi, aparatur teknis (enumerator) sebagai koki/ juru masak. Penjaminan mutu sebagai proses mencicipi dan menjamin kelayakannya. Sementara itu, policy brief, rekomendasi program, naskah akademik, dan peta jalan pembangunan sebagai hidangan yang disajikan kepada pengambil keputusan. Hipotesinya, jika bahan bakunya keliru, resepnya tidak jelas, dan proses memasaknya tergesa-gesa (dipaksakan karena apinya terlalu panas), kebijakan yang dihasilkan mungkin tampak menarik tetapi miskin manfaat, bahkan berisiko merugikan masyarakat.
Daerah sangat membutuhkan dapur MBG karena masalah pembangunan semakin rumit dan high-cost. Kemiskinan, pengangguran, ketahanan pangan, banjir, stunting, transportasi, ketimpangan layanan dasar, transformasi digital, perubahan iklim, dan daya saing ekonomi lokal tidak dapat diselesaikan dengan respons birokrasi yang seragam, karena setiap wilayah memiliki struktur sosial, karakter ekonomi, kapasitas fiskal, kondisi geografis, dan budaya yang berbeda. Jadi hipotesisnya, satu kebijakan yang berhasil di suatu daerah belum tentu tepat diterapkan begitu saja di daerah lain.
Penelitian Dedy Hariyanto merespons hipotesis tersebut dengan menyatakan, kapasitas tata kelola riset pada BRIDA di XYZ belum sepenuhnya optimal, terpadu, dan terlembagakan. Ragam persoalannya mencakup pengembangan sumber daya manusia (SDM), penguatan organisasi, dan reformasi kelembagaan. BRIDA belum sepenuhnya mampu menghasilkan, mengelola, mengomunikasikan, dan memanfaatkan hasil riset dalam perencanaan, inovasi, penganggaran, pengambilan keputusan, dan evaluasi pembangunan.
Pada aspek SDM, peningkatan kapasitas belum berlangsung secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Pelatihan belum sepenuhnya didasarkan pada gap kompetensi. Kebutuhan terhadap peneliti fungsional, analis kebijakan, tenaga teknologi informasi, dan aparatur teknis riset juga belum terpenuhi, sehingga hasilnya merekomendasikan pelatihan berbasis kebutuhan riset, insentif berbasis kinerja, perbaikan kondisi kerja, dan perekrutan berbasis kompetensi. Alasannya, tanpa SDM yang kompeten, tata kelola riset berisiko berjalan secara prosedural, fragmentaris, dan terlalu bergantung pada pihak eksternal.
Pada aspek organisasi, kelemahan terlihat dalam sistem insentif, pemanfaatan personel, kepemimpinan, budaya berbagi pengetahuan (sharing knowldege), komunikasi lintas lembaga, dan struktur manajerial. Komitmen pimpinan merupakan modal dimana organisasi bergantung pada figur (pejabat politik), sebagaimana temuan penelitian mengenai sejumlah pembaruan lebih banyak digerakkan oleh inisiatif pimpinan yang ditunjuk dan penyesuaian praktis, belum sepenuhnya ditopang prosedur operasional, standar kinerja, pemetaan kompetensi, dan pola koordinasi yang konsisten.
Masalah berikutnya ”siloisasi” riset, dimana perangkat daerah dapat melakukan kajian sendiri-sendiri tanpa registrasi dan koordinasi yang memadai. Akibatnya, topik penelitian berpotensi tumpang tindih, data tidak sinkron, anggaran terduplikasi, dan hasil kajian tersimpan di banyak tempat tanpa dimanfaatkan. Transformasi organisasi dari Balitbangda menjadi BRIDA pun belum sepenuhnya diikuti penguatan regulasi, kewenangan koordinatif, dukungan anggaran, dan keterlibatan formal dalam perencanaan penganggaran. Daerah akhirnya kaya laporan tetapi miskin pembelajaran kebijakan. Realitas ini mendasari urgensi BRIDA sebagai dapur bersama dalam birokrasi.
***
Dapur BBG terbangun dengan memperkuat “juru masak” kebijakan. Pemerintah daerah menyusun peta kompetensi aparatur riset secara jelas. Pelatihan berbasis kebutuhan nyata, terutama metode penelitian, analisis kebijakan, pengelolaan data, evaluasi program, penulisan policy brief, publikasi, dan komunikasi hasil riset. Pelatihan dinilai dari perubahan kemampuan dan kualitas keluarannya. Rekrutmen dan penempatan pegawai berbasis kompetensi, bukan sekadar mengisi ruang dalam struktur organisasi. Kemudian, membakukan resep dan alur memasak. Selanjutnya, BRIDA menyusun agenda riset prioritas yang terhubung dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang/ Menengah Daerah (RPJP/MD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), prioritas kepala daerah dan kebutuhan masyarakat. Proses riset distandardisasi sejak identifikasi masalah, registrasi usulan, penentuan metode, pelaksanaan penelitian, penjaminan mutu, uji etik, peer review, diseminasi, pemanfaatan rekomendasi, hingga evaluasi dampaknya. Standardisasi diperlukan untuk menjamin setiap kajian dapat diuji, dipertanggungjawabkan, dan digunakan atau berdampak.
Cara lain dilakukan dengan membangun “gudang pengetahuan” daerah dimana semua penelitian, data sektoral, evaluasi program, praktik baik, inovasi, dan rekomendasi dimasukkan ke repositori digital yang terintegrasi. Repositori ini sebagai memori kelembagaan yang dapat ditelusuri oleh perangkat daerah, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan. Penelitian Dedy Herianto menekankan pentingnya sistem informasi dan repositori terintegrasi, lengkap dengan registrasi, penjaminan mutu, diseminasi, budaya berbagi pengetahuan, dan komunikasi lintas perangkat daerah agar tidak terus-menerus memulai dari nol dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dilanjutkan dengan membuka ”dapur kolaboratif” supaya tata kelola riset melalui BRIDA mengorkestrasi kolaborasi antara perangkat daerah, perguruan tinggi, lembaga riset, dunia usaha, komunitas, media, dan masyarakat. Forum koordinasinya bekerja sejak penentuan agenda supaya kolaborasinya mampu melihat persoalan pembangunan dari berbagai sudut.
Last but not least, hasil riset BRIDA dimasukkan ke meja keputusan untuk diterjemahkan menjadi opsi kebijakan, indikator kinerja, desain program, analisis biaya-manfaat, peta risiko, dan rekomendasi operasional. Hasil kajiannya memiliki jalur formal menuju RPJMD, RKPD, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), penganggaran, naskah akademik peraturan daerah, pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi (MONEV). Asumsinya, riset baru memiliki makna substantif ketika mampu memengaruhi keputusan, memperbaiki program, mengurangi kebijakan asumtif, dan memperkuat akuntabilitas pembangunan.
Dapur MBG diadakan untuk memperbaiki pembangunan, menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran, efektif, efisien, responsif, inovatif, berkelanjutan, dan berbasis bukti. Model penguatan kapasitas integratif dalam penelitian Dedy Herianto menjembatani pengembangan SDM, penguatan organisasi, reformasi kelembagaan, tata kelola pengetahuan dan pemanfaatan hasil riset dalam siklus kebijakan. Menurutnya, ketika data dan metodologi menjadi dasar keputusan, pemerintah dapat mengurangi pemborosan anggaran, mencegah duplikasi program, mengenali kelompok yang paling membutuhkan, dan mengukur dampaknya secara lebih jujur. Outpunya berupa peningkatan kompetensi aparatur, tersedianya agenda riset terpadu, terbentuk repositori, mutu kajian meningkat, dan menguatnya koordinasi antaraktor. Hasil akhirnya, lahir kebijakan yang lebih adaptif, efektif, responsif, inovatif, dan berkelanjutan.
***
Dapur MBG memperkuat kepercayaan publik dan memudahkan masyarakat menerima kebijakan karena aparatur pemerintah mampu menjelaskan masalah, data yang digunakan, alasan pemilihan program, indikator kinerja keberhasilan, dan hasil evaluasinya. Transparansi metodologis ini membuat kebijakan terlihat sebagai proses yang dapat diuji dan direformulasi. Oleh karena itu, BRIDA ditempatkan pada jantung perencanaan dan pengambilan keputusan-kebijakan dalam struktur pemerintahan. Selanjutnya, BRIDA dihadirkan sebagai dapur MBG untuk mengubah data menjadi bukti, bukti menjadi pilihan, pilihan menjadi kebijakan, dan kebijakan menjadi nilai dasar dan orientasi nilai publik yang nyata dalam anggaran, program, pelayanan, inovasi, dan kesejahteraan masyarakat.
