Oleh : Muh. Agusman
Kita sedang menyaksikan sebuah sandiwara besar yang dipanggungkan di atas meja makan rakyat. Program ini, yang dibungkus dengan narasi kemanusiaan yang luhur, sejatinya adalah cermin retak dari sebuah masyarakat yang telah kehilangan Tauhid Sosialnya. Ada aroma nasi yang mengepul di sana, namun jika kita mendekat dan menciumnya lebih dalam, ada bau anyir ketidakadilan yang menyengat. Kita tidak sedang membicarakan soal kekurangan lauk atau porsi yang kurang, kita sedang membicarakan bagaimana sebuah kebijakan yang lahir dari niat mulia, pelan-pelan berubah menjadi mesin hegemoni yang menggerus martabat orang-orang yang seharusnya ia bela.
Seringkali kita hanya melihat piringnya, namun jarang sekali kita melirik tangan-tangan yang menyajikannya. Di balik setiap suapan yang sampai ke mulut anak-anak kita, ada kalkulasi dingin para makelar yang sedang menimbang-nimbang berapa gram protein yang bisa saja mereka “potong” untuk menambal ego politik mereka sendiri. Ini adalah pertempuran antara mereka yang ingin kita tetap lapar dan tergantung, dengan kita yang masih punya sisa keberanian untuk menuntut hak atas kedaulatan perut kita sendiri.
Namun, ada yang lebih menjijikkan dari sekadar korupsi di atas piring itu. Kita sedang disuguhi tontonan pertarungan antara Sang Penjaga Timbangan dan Sang Penegak Pedang yang saling sikut di ruang publik. Ini hanyalah trash issue yang didesain agar kita terkesima oleh drama perebutan pengaruh, sementara di saat yang sama, rupiah merosot, janji 19 juta lapangan kerja hanya menjadi angin lalu, dan bom waktu kenaikan BBM diabaikan. Program ini sengaja dibiarkan menjadi lumbung korupsi sistemik agar keran anggaran negara bisa dikuras habis. Mereka ingin kita sibuk meributkan konflik internal para elite, sementara mereka leluasa menjarah hak gizi anak-anak kita. Kita sedang diombang-ambingkan oleh pengalihan isu yang terencana, agar mata kita tidak menoleh ke arah kehancuran ekonomi yang sesungguhnya.
*”Khalifah” yang Terjebak dalam Angka dan Fatamorgana*
Masalah utamanya adalah dehumanisasi massal. Manusia direduksi menjadi sekadar objek statistik dalam program bantuan yang megah. Jika meminjam nalar Ibnu Rusyd, kita harus berani memisahkan antara kemaslahatan hakiki dan fatamorgana kesejahteraan yang sengaja diproduksi untuk membius nalar kritis. Sebagaimana kritik Ali Syariati, manusia di sini tidak lagi dipandang sebagai Khalifah yang berdaya, melainkan budak yang kenyang. Mereka sedang menciptakan “massa yang pasif” melalui perut yang disumpal, agar kita lupa untuk berontak terhadap kebijakan yang perlahan-lahan merampas masa depan kita.
*Biopolitik: Mengontrol Tubuh Melalui Piring Makan*
Kita harus menyadari bahwa ini bukan sekadar urusan logistik, melainkan bentuk Biopolitik dalam skema Michel Foucault. Kekuasaan tidak lagi hanya mengatur hukum, tetapi mengatur tubuh rakyat secara langsung, apa yang mereka makan dan seberapa banyak nutrisi yang masuk ke tubuh mereka. Dengan menguasai “dapur” rakyat, negara memegang kendali atas biologis populasi. Mereka menciptakan ketergantungan eksistensial, jika kita tidak menuruti narasi penguasa, maka piring kita terancam kosong. Ini adalah bentuk kontrol tubuh yang paling halus namun mematikan, karena menyasar metabolisme rakyat agar menjadi populasi yang patuh dan bisa diprediksi.
*Teologi Penindasan di Rantai Distribusi*
Korupsi di dapur bukanlah sekadar penyimpangan administratif, melainkan pelanggaran atas keadilan distributif sebagaimana diulas Baqir Sadr. Ketika rantai pasok dimonopoli oleh segelintir kroni, maka yang lahir adalah “teologi penindasan” dalam istilah Asghar Ali Engineer. Retorika menolong yang lemah digunakan sebagai topeng suci untuk merampas hak-hak mereka secara sistemik melalui potensi markup harga dan juga penyunatan kualitas gizi yang gila-gilaan. Jika benar, ini akan menjadi kemusyrikan sosial, di mana simbol kebaikan digunakan untuk melegitimasi kerakusan di tingkat yang paling purba.
*Hegemoni dan Krisis Moralitas Bernegara*
Program ini sejatinya adalah instrumen hegemoni yang sempurna. Dengan konsep Hegemoni Antonio Gramsci, kekuasaan sedang membangun konsensus bahwa mereka adalah “penyelamat tunggal,” sehingga setiap kebijakan yang menindas di kemudian hari akan ditoleransi atas nama “kebaikan hati” yang telah diberikan. Nurcholish Madjid akan melihat ini sebagai krisis moralitas bernegara yang akut; etika digadaikan demi memelihara ketergantungan rakyat. Inilah cara paling halus membungkam mulut yang lapar dengan nasi, agar ia tidak lagi sanggup berteriak menuntut keadilan saat ekonomi nasional perlahan sekarat.
*Psikologi Ketergantungan dan Mentalitas “Terjajah”*
Jika kita membedah fenomena ini dengan pisau analisis Frantz Fanon, kita akan melihat lahirnya “mentalitas terjajah” yang baru. Kebijakan ini, yang dikelola dengan pola patronase yang korup, hanya akan mengukuhkan posisi rakyat sebagai peminta-minta di tanahnya sendiri. Fanon menegaskan bahwa bantuan dari sistem yang korup bukanlah kebaikan, melainkan racun bagi harga diri. Kita sedang dididik untuk menunggu “jatah” daripada menuntut upah yang adil dari hasil keringat sendiri. Inilah yang membuat rakyat menjadi pasif kita kehilangan kemarahan yang diperlukan untuk meruntuhkan sistem yang tidak adil, karena kita telah dibius dengan rasa syukur atas sisa porsi yang telah disunat oleh para penguasa elit di balik layar.
