BONE, TRIBUNBONEONLINE.COM–Semangat menyongsong tersedianya data ekonomi yang akurat dan berkualitas tampak dalam kegiatan Pencanangan dan Pelepasan Pendataan Sensus Ekonomi 2026 Kabupaten Bone yang berlangsung di Kompleks Halaman Rumah Jabatan Bupati Bone, Ahad (14/6/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M. didampingi Wakil Bupati Bone Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, M.M., Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bone H. Abdi Amin, S.E., M.M., Kasrem 141/Tp, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Suasana pelepasan ratusan petugas sensus menjadi penanda dimulainya salah satu agenda statistik terbesar di Indonesia. Mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, para petugas akan turun langsung ke lapangan melakukan pendataan secara door to door kepada pelaku usaha dan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Bone.
Kepala BPS Kabupaten Bone, H. Abdi Amin, mengungkapkan bahwa sebanyak 900 petugas pendata diterjunkan dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Jumlah tersebut menjadikan Kabupaten Bone sebagai daerah dengan jumlah petugas sensus terbesar kedua di Sulawesi Selatan setelah Kota Makassar.
“Pendataan akan berlangsung selama kurang lebih tiga bulan. Seluruh petugas telah mendapatkan pelatihan yang komprehensif, mulai dari pemahaman substansi sensus, penggunaan aplikasi, hingga teknik wawancara untuk memastikan kualitas data yang dihasilkan,” ujarnya.
Menurut Abdi Amin, Sensus Ekonomi 2026 merupakan kegiatan yang kompleks karena mencakup berbagai sektor usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor penting agar data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman dalam arahannya menegaskan bahwa sensus ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan, melainkan fondasi penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional maupun daerah.
“Sensus ekonomi adalah pendataan sekaligus pemetaan yang menjadi dasar arah kebijakan pemerintah. Kepastian data sangat ditentukan oleh para pendata yang turun langsung ke lapangan,” kata Bupati.
Ia menjelaskan bahwa pendataan akan menjangkau seluruh pelaku ekonomi, mulai dari usaha mikro dan kecil hingga sektor industri yang lebih besar. Data yang terkumpul nantinya akan menjadi instrumen penting dalam menyusun program pembangunan dan pemerataan ekonomi.
Bupati juga mengingatkan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan sensus adalah membangun kepercayaan masyarakat, terutama di tengah meningkatnya kekhawatiran terkait perlindungan data pribadi.
“Sering kali masyarakat ragu memberikan data karena khawatir terhadap penyalahgunaan informasi pribadi. Karena itu, tingkat kepercayaan harus kita bangun agar masyarakat yakin dengan kehadiran petugas sensus,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya memahami karakteristik masyarakat dan pelaku usaha yang menjadi sasaran pendataan. Menurutnya, petugas harus mampu mengatur waktu dan strategi kunjungan dengan baik agar tidak berulang kali mendatangi responden yang sulit ditemui.
“Apalagi para pelaku usaha memiliki aktivitas yang padat. Jangan sampai petugas bolak-balik datang tetapi tidak bertemu responden karena hal itu dapat menimbulkan kejenuhan dan berpengaruh pada kualitas data yang dikumpulkan,” pesannya.
Untuk memperkuat kepercayaan masyarakat, Bupati mendorong agar petugas terlebih dahulu berkoordinasi dengan tokoh masyarakat, pemerintah desa dan kelurahan, kepala dusun, serta ketua lingkungan sebelum melakukan pendataan.
“Kalau memungkinkan, mereka juga dapat melakukan pendampingan kepada petugas di lapangan sehingga proses pendataan berjalan lebih lancar dan sukses,” tambahnya.
Lebih jauh, Bupati menilai Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran strategis di tengah tren pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan peningkatan. Data yang dihasilkan nantinya diharapkan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang mampu mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, Kabupaten Bone saat ini dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Namun di balik potensi besar tersebut, masih terdapat berbagai tantangan sosial yang perlu mendapat perhatian serius.
“Kita masih menghadapi persoalan kemiskinan ekstrem dan stunting. Karena itu, data yang akurat sangat dibutuhkan agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran dan mampu mengurangi kesenjangan yang ada,” katanya.
Melalui semangat kolaborasi antara pemerintah daerah, BPS, aparat keamanan, pemerintah desa, serta masyarakat, Kabupaten Bone menyatakan siap menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Harapannya, sensus ini tidak hanya menghasilkan data statistik semata, tetapi juga menjadi pijakan kuat dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang lebih adil, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Bone. ()
