Oleh: Andi Asdar
Momen penamatan sekolah/Madrasah, baik di tingkat SD/MI maupun SMP/MTs, sering kali dirayakan dengan meriah. Ada senyum bangga orang tua, balutan pakaian rapi, dan bahkan rankaian bunga yang digenggam erat sebagai simbol pencapaian. Namun, ketika panggung perayaan dibongkar dan tepuk tangan mereda, sebuah realitas yang jauh dari kata indah telah menanti sebagian dari mereka. Bagi anak-anak yang lahir dari keluarga yang serba kekurangan, ijazah pendidikan dasar bukanlah tiket emas menuju jenjang akademik yang lebih tinggi, melainkan surat pengantar untuk masuk ke dunia kerja yang kejam, yakni pasar kerja informal.
Kita sering kali menutup mata terhadap fakta bahwa tidak semua anak memiliki kemewahan untuk terus duduk di bangku sekolah. Himpitan ekonomi keluarga memaksa ribuan lulusan pendidikan dasar untuk segera menukar seragam sekolah mereka dengan pakaian kerja lusuh. Kondisi ini bukan sekadar pada putusnya akses pendidikan mereka, melainkan pada apa yang terjadi setelahnya. Di usia yang masih sangat belia, di mana tulang punggung dan mental mereka belum sepenuhnya matang, mereka harus masuk ke dalam sebuah labirin raksasa bernama sektor informal. Di sanalah mereka terperangkap dalam jebakan eksploitasi sebagai tenaga kerja murah, yang tampak seperti dijajah di negeri sendiri demi bertahan hidup. Potret buram angkatan kerja kita.
Mari kita mendalami kesenjangan ini, angka-angka statistik telah bicara banyak. Kita seharusnya melihat narasi di balik deretan angka. Data Badan Pusat Statistik (BPS) secara konsisten dari tahun ke tahun menunjukkan postur angkatan kerja Indonesia yang masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan rendah. Hampir separuh dari total angkatan kerja kita diisi oleh individu dengan latar belakang pendidikan maksimal SMP ke bawah.
Lebih jauh lagi, lebih dari 60 persen pekerja di Indonesia terserap di sektor informal. Apa yang semestinya dipahami dari semua realitas ini, sektor informal adalah wilayah yang sama sekali tidak jelas atau dengan kata lain abu-abu dalam perekonomian kita. Ia mencakup usaha-usaha kecil, bengkel jalanan, buruh tani harian, asisten rumah tangga tanpa kontrak, hingga pekerja serabutan di pasar-pasar tradisional. Di sektor inilah lulusan pendidikan dasar yang gagal akhirnya melanjutkan jalan hidupnya.
Secara hukum, Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia telah mengatur batas usia minimum pekerja dan memberikan perlindungan khusus bagi pekerja anak. Namun, realitas di lapangan memainkan lagunya sendiri. Berita anak-anak usia 13 hingga 15 tahun sering dipekerjakan secara maraton. Mereka tidak mengenal apa itu Upah Minimum Regional (UMR), tidak tersentuh oleh perlindungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan sama sekali tidak memiliki jaring pengaman jika terjadi kecelakaan kerja.
Pertanyaan yang kadang lucu adalah, mengapa eksploitasi ini terjadi begitu masif dan terstruktur. Inilah hasil asimetri terhadap wawasan dan keilmuan antara pemberi kerja dan pekerja. Seorang anak usia 14 tahun yang baru lulus SMP dan harus mencari uang untuk makan adiknya tidak memiliki bargaining power (nilai tawar) sedikit pun. Ijazah yang mereka miliki tidak menjanjikan keterampilan teknis (skills) yang spesifik, apalagi kemampuan manajerial. Satu-satunya aset yang mereka miliki adalah tenaga fisik dan kepatuhan absolut yang didorong oleh rasa takut kehilangan pekerjaan.
Kondisi ini dibaca dengan sangat jeli oleh ekosistem ekonomi informal. Banyak pelaku usaha menengah ke bawah yang demi menekan biaya operasional, secara sadar lebih memilih mempekerjakan anak-anak putus sekolah ini dibandingkan orang dewasa. Mereka bisa dibayar setengah atau bahkan sepertiga dari upah pekerja dewasa, tidak akan pernah berani menuntut uang lembur, dan tidak mengerti cara untuk memperjuangkan haknya.
Ini adalah bentuk eksploitasi manusia dalam bentuknya yang paling realistis. Anak-anak ini dipekerjakan sekadar menjadi mesin produksi yang murah dan mudah didapatkan. Jika satu jatuh sakit karena kelelahan, ada sepuluh anak lain di kampungnya yang siap menggantikan posisinya keesokan harinya. Siklus ini terus berputar, menciptakan jebakan kemiskinan yang terstruktur. Anak yang dieksploitasi hari ini akan tumbuh menjadi orang tua miskin di masa depan, yang kemungkinan besar akan kembali seperti menjual anak-anaknya ke pasar kerja informal karena ketidakmampuan membiayai pendidikan tinggi.
Fakta ini mengibaratkan tata kelola negara dan ekonomi di negeri ini seperti memutar lagu yang menyayat hati namun tak bisa dihentikan. Sebuah bangsa yang harmonis membutuhkan aturan main yang peduli, dan penyelenggara negara yang tegas memastikan setiap warganya mendapat keadilan sesuai porsinya. Namun, dalam kasus pekerja lulusan dasar di sektor informal, pemangku kebijakan sepertinya perlu bekerja ekstra keras agar mampu menghilangan kesenjangan ini.
Pemerintah melalui dinas ketenagakerjaan dan dinas sosial, sesering mungkin atau seintensif mungkin untuk mengawasi sektor informal. Ini bukanlah yang hal mustahil meskipun sifatnya yang tidak terdaftar dan tersebar sporadis. Ini jangan sampai menjadi dalih administratif yang melegitimasi pembiaran. Ketika negara tidak hadir untuk mereka, maka hukum rimba ekonomi yang berlaku, yang kuat memangsa yang lemah.
Bangsa ini jangan pernah bangga dengan pembangunan gedung-gedung bertingkat, jalan tol yang membelah pulau, dan narasi besar tentang Indonesia Emas 2045. Namun, kita lupa bahwa fondasi dari pertumbuhan ekonomi lokal di berbagai daerah sering kali disemen oleh keringat anak-anak bangsa yang diupah di bawah standar kelayakan manusia. Ini adalah bentuk kemunafikan sosial yang terorkestrasi dengan rapi. Masyarakat di sekitar kita entah tetangga, konsumen, hingga aparat tingkat desa sering kali tahu tentang keberadaan pekerja di bawah UMR yang dieksploitasi di warung, pabrik tahu, atau bengkel di ujung jalan. Namun kita memilih memaklumi hal tersebut dengan dalih, daripada nganggur atau berbuat kriminal, lebih baik mereka bekerja. Kondisi yang dianggap normal ini sebenarnya adalah memupuk kemiskinan yang berkelanjutan.
Problem ini juga merupakan indikator kegagalan dari ekosistem pendidikan kita. Saat ini, institusi pendidikan dasar masih beroperasi seperti ruang hampa yang terisolasi dari realitas masyarakat. Madrasah dianggap sukses ketika telah menyelenggarakan ujian, membagikan rapor, dan mencetak ijazah. Tanggung jawab moral institusi seolah-olah menguap begitu siswa melangkah keluar dari gerbang sekolah pada hari penamatan.
Tidak ada pembinaan ekosistem yang berkelanjutan. Tidak ada sistem pelacakan studi untuk mengetahui nasib siswa MI atau MTs yang tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya. Mereka menjadi seperti anak hilang dalam radar birokrasi.
Dalam konsep Madrasah Epicentrum yang berpusat pada kolaborasi institusional, seharusnya ada sinergi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan pusat-pusat pelatihan kerja (BLK). Ketika madrasah mengidentifikasi ada siswanya yang memiliki risiko tinggi putus sekolah karena faktor ekonomi, harus ada intervensi berupa pembinaan skill dan wawasan ketenagakerjaan yang cepat. Anak-anak ini tidak boleh dibiarkan melompat ke dunia kerja dengan tangan kosong. Mereka butuh ekosistem transisi, sebuah program vokasi jangka pendek yang memberikan mereka keterampilan spesifik dan pemahaman dasar tentang hak-hak pekerja, sehingga mereka memiliki tameng saat memasuki pasar kerja.
Selain itu, kurikulum pendidikan dasar kita masih terlalu fokus pada aspek kognitif, namun buta terhadap life skills. Bagaimana mungkin seorang anak yang diajarkan rumus matematika rumit di kelas, namun tidak pernah diajarkan tentang bagaimana melindungi dirinya dari pelecehan di tempat kerja, atau bagaimana menghitung upah yang wajar dari tenaga dan upaya yang ia keluarkan.
Eksploitasi ini menjadi semakin parah jika kita membenturkannya dengan era transformasi digital saat ini. Kita hidup di zaman di mana kecerdasan buatan (AI), otomatisasi, dan ekonomi digital sedang merombak total lapangan pekerjaan. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan secara perlahan mulai digantikan oleh teknologi.
Lalu, di mana posisi para lulusan pendidikan dasar yang terpaksa bekerja ini sepuluh tahun kedepan. Mereka yang saat ini bekerja sebagai buruh angkut, penjaga warung, atau pekerja perakitan manual tidak memiliki kesempatan untuk melakukan peningkatan keterampilan dan karir. Mereka adalah kelompok yang paling rentan tergilas oleh mesin zaman. Karena ketiadaan literasi digital, mereka bahkan tidak bisa mengakses peluang ekonomi baru. Mereka terkunci dalam pekerjaan level bawah, sementara dunia di atas mereka bergerak dengan kecepatan tinggi. Ini bukan hanya ketertinggalan, tapi ini adalah pemusnahan massal secara perlahan terhadap perbaikan ekonomi generasi muda kita.
Menghadapi kompleksitas isu ini, keputusasaan bukanlah pilihan. Kita tidak bisa sekadar menyalahkan keadaan tanpa menawarkan solusi yang masif. Untuk menyelamatkan generasi muda yang rentan ini dari mesin eksploitasi informal, diperlukan sebuah perombakan menyeluruh yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Kita harus membangun fondasi dasar yang kuat tentang perlindungan pada mereka yang selama ini ter marginalkan.
Pemangku kebijakan tidak bisa lagi menggunakan kacamata kuda. Dinas Pendidikan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Sosial, hingga tingkat Desa/Kelurahan harus membangun pusat data yang terintegrasi. Harus ada early warning system ketika seorang anak lulus SMP/MTs namun tidak mendaftar ke SMA/SMK/MA. Anak-anak ini harus dijangkau, bukan dilupakan. Institusi tidak boleh lepas tangan, mereka harus bersinergi layaknya instrumen dalam sebuah orkestra, menciptakan harmoni berupa jaring pengaman sosial.
Bagi mereka yang mutlak harus bekerja karena kondisi darurat finansial keluarga, pemerintah harus menyediakan program pelatihan gratis yang sangat singkat dan praktikal. Bukan program berbulan-bulan, melainkan pelatihan satu atau dua minggu yang fokus pada survival skills, etika kerja, dan perlindungan diri. Berikan mereka sertifikat keterampilan dasar entah itu mekanik dasar, kuliner, atau operasional komputer dasar sebagai modal tawar awal.
Kita harus mulai berani menyentuh sektor informal. Bukan dengan menghancurkan usaha kecil, melainkan dengan memberikan edukasi dan insentif. Pemerintah bisa memberikan bantuan permodalan bagi UMKM, namun dengan syarat mutlak mereka tidak boleh mempekerjakan anak di bawah umur untuk pekerjaan berat, dan jika mempekerjakan remaja lulusan SMP/MTs, harus ada jaminan jam kerja yang manusiawi dan upah minimum yang proporsional, serta waktu bagi mereka untuk mengakses kegiatan belajar paket (pendidikan kesetaraan).
Kita semua memiliki peran. Konsumen harus mulai peduli dari mana barang dan jasa yang mereka nikmati berasal. Jika kopi yang kita minum di kedai lokal diseduh oleh anak usia 14 tahun yang dibayar seadanya dan bekerja hingga larut malam, kita sedang ikut membiayai eksploitasi tersebut. Kampanye mengenai hak pekerja muda harus digaungkan sama kencangnya dengan kampanye lingkungan atau isu politik.
Pendidikan tinggi mungkin merupakan hak keluarga mapan, namun perlindungan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan adalah hak asasi. Membiarkan lulusan pendidikan dasar yang masih belia terjun bebas tanpa parasut ke dalam sektor informal yang kejam adalah sebuah kejahatan kemanusiaan.
Negeri ini janganlah berbangga karena banyak gedung pencakar langit yang bisa dibangunnya, atau seberapa canggih teknologi yang digunakannya. Kebesaran sebuah bangsa diukur dari bagaimana mereka memperlakukan warga negara yang paling lemah, paling muda, dan paling rentan. Sudah saatnya sang pemangku kebijakan kembali naik ke mimbar, mengangkat lengan bajunya, dan memastikan tidak ada lagi nada eksploitasi dalam pembangunan negeri ini. Jangan sampai, di tanah yang merdeka ini, ijazah pendidikan dasar terus-menerus menjadi stempel legalisasi untuk menjajah anak-anak bangsa sendiri.
