Opini: Ilusi “Rakyat Desa” di Tengah Badai Dolar

Penulis : Muh. Agusman

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut bahwa “Rakyat di desa enggak pakai dolar kok” saat merespons pelemahan Rupiah adalah bentuk pengabaian realitas yang akut. Kalimat tersebut bukan sekadar penyederhanaan masalah (oversimplification), melainkan sebuah blunder komunikasi yang mengisolasi istana dari penderitaan riil masyarakat bawah. Di tengah kurs Rupiah yang kian terpuruk, retorika populis semacam ini justru memperlihatkan kepasrahan struktural yang dibungkus dengan narasi ketenangan palsu.

Mengatakan rakyat desa tidak terpengaruh dolar hanya karena mereka bertransaksi menggunakan Rupiah di pasar tradisional adalah sesat logika ekonomi.

Di era globalisasi yang saling mengunci ini, Dolar AS tidak perlu hadir dalam bentuk fisik di saku celana petani untuk bisa memiskinkan mereka. Dolar bekerja dalam senyap melalui harga pupuk non-subsidi yang melambung, harga pakan ternak yang mencekik peternak ayam kampung, hingga harga sebungkus mi instan yang terus naik di warung kelontong pelosok daerah.

Ketika pemerintah berlindung di balik narasi “keamanan pangan dan energi,” mereka lupa bahwa ketahanan pangan kita hari ini masih ditopang oleh tiang-tiang impor yang rapuh. Petani kita di desa adalah konsumen dari rantai pasok global. Menafikan peran dolar dalam hajat hidup mereka sama saja dengan menutup mata pada kenyataan bahwa daya beli masyarakat pedesaan sedang digilas oleh inflasi yang diimpor (imported inflation).

Kritik Bung Hatta: Desa Sebagai Tameng Retorika Penguasa

Jika kita menarik garis sejarah ke belakang dan menghadapkan pernyataan Presiden dengan para pemikir ekonomi besar masa lalu, retorika “rakyat desa tidak pakai dolar” ini akan runtuh seketika di hadapan argumen mereka:

Bung Hatta adalah tokoh yang meletakkan dasar ekonomi kerakyatan dan sangat membela kedaulatan desa. Namun, Hatta bukanlah seorang isolasionis yang naif. Dalam pemikirannya mengenai ekonomi domestik, Hatta selalu menekankan pentingnya daya beli dan produksi riil.

Jika Bung Hatta melihat situasi hari ini, ia akan mengkritik tajam karena pemerintah gagal melindungi struktur produksi petani lokal dari guncangan eksternal. Hatta akan mengingatkan bahwa membiarkan Rupiah melemah sama saja dengan membiarkan kekayaan riil hasil keringat rakyat desa menyusut nilainya demi membayar ongkos ketergantungan negara pada bahan baku luar negeri. Bagi Hatta, desa harus berdaya, bukan dijadikan tameng retorika atas ketidakmampuan pemerintah mengelola makroekonomi.

Menggugat Pasifisme Negara Lewat Kacamata Keynes dan Adam Smith

Keynes adalah arsitek ekonomi yang memahami betul bagaimana psikologi pasar dan kebijakan pemerintah saling berkelindan. Keynes terkenal dengan teorinya bahwa dalam jangka panjang kita semua akan mati jika pemerintah pasif saat krisis.

Keynes akan mengidentifikasi pernyataan “rakyat desa tidak pakai dolar” sebagai bentuk ketidakpahaman atas jalur transmisi moneter.

Keynes berargumen bahwa uang adalah jembatan antara masa kini dan masa depan. Ketika nilai tukar domestik hancur, aggregate demand (permintaan agregat) di seluruh lapisan masyarakat termasuk desa akan ikut merosot karena distorsi harga. Keynes akan mengkritik keras sikap menggampangkan ini sebagai kegagalan negara dalam mengintervensi pasar untuk melindungi stabilitas ekonomi makro.

Bahkan Adam Smith (Bapak Ekonomi Kapitalis), sang pencetus teori pasar bebas melalui The Wealth of Nations, memiliki pandangan kritis yang relevan. Smith menekankan bahwa kemakmuran suatu bangsa diukur dari kemampuan masyarakatnya (termasuk kelas pekerja terendah) untuk menjangkau kebutuhan hidup sehari-hari.

Smith pernah menulis bahwa tidak ada masyarakat yang dapat berkembang dan bahagia jika sebagian besar anggotanya miskin dan melarat. Ketika dolar menguat dan harga barang naik, mekanisme pasar secara otomatis menindas mereka yang miskin. Smith akan mengkritik tajam elite penguasa yang menganggap remeh gejolak mata uang, karena bagi Smith, stabilitas nilai tukar dan keterjangkauan harga barang adalah indikator utama apakah sebuah sistem ekonomi bekerja untuk rakyat atau hanya untuk segelintir elite.

Berhentilah Meninabobokan Rakyat

Rakyat Indonesia, baik yang berada di pusat kota maupun di pelosok desa, hari ini sudah jauh lebih cerdas. Mereka mungkin tidak memegang lembaran Dolar Amerika, tetapi mereka merasakan dampak langsungnya setiap kali mereka mengisi bensin, membeli pupuk, atau membayar biaya sekolah anak mereka.

Menghibur rakyat dengan kalimat “enggak pakai dolar kok” bukan lagi taktik penenangan yang efektif, melainkan sebuah penghinaan terhadap kecerdasan publik.

Sudah saatnya istana keluar dari menara gading retorika populis. Kini saatnya bekerja keras menstabilkan nilai tukar, memotong rantai pemburu rente impor, serta memperkuat fundamental ekonomi domestik yang protektif terhadap rakyat kecil. Karena pada akhirnya, kelaparan dan kemiskinan di tingkat desa tidak akan bisa dikenyangkan hanya dengan retorika politik.

(Cat: jika didalam opini ini pendalaman ekonomi tidak di jelaskan secara lugas. Disebabkan kekurangan pemahaman ekonomi oleh penulis. Namun, sedikit nya ini adalah jerih payah untuk memahami ekonomi serta sikap resah dan geram terhadap steatment pemimpin, bangsa yang tercinta ini. Silahkan berikan saran dan komentar)