Oleh : Samsinar S.
(Dosen Pascasarjana IAIN Bone)
Setiap 2 Mei, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Peringatan ini selalu menjadi ruang refleksi tentang sejauh mana pendidikan telah memerdekakan manusia Indonesia. Namun, di tahun 2026 ini, ada satu pertanyaan kritis terhadap dunia pendidikan tinggi yaitu apakah perguruan tinggi kita masih layak disebut sebagai pusat pendidikan, atau justru menjelma menjadi produksi ijazah yang sunyi dengan inovasi?
Wacana pemerintah tentang evaluasi menyeluruh dan kemungkinan penutupan prodi yang kurang relevan dengan kebutuhan dunia kerja masa depan dan pertumbuhan ekonomi nasional serta keluhan industri tentang lulusan yang tidak siap pakai bukanlah sekadar gertakan birokrasi. Ini adalah alarm keras yang tidak bisa kita abaikan. Data pemerintah menunjukkan bahwa setiap tahun, ada sekitar 1,9 juta sarjana yang lulus tetapi banyak yang susah mendapatkan pekerjaan karena latar belakang pendidikan mereka yang tidak cocok dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Pemerintah juga mengungkapkan bahwa beberapa prodi termasuk prodi ilmu sosial dan pendidikan saat ini oversupply atau kelebihan lulusan. Ada 490.000 lulusan prodi pendidikan dihasilkan, namun hanya 20.000 lowongan guru tersedia. Ketimpangan ini menyebabkan sekitar 470.000 lulusan berpotensi tidak terserap di dunia kerja. Di luar prodi pendidikan juga demikian, ketimpangan serupa juga terjadi. Kebanyakan prodi dengan kurikulum usang terus memproduksi sarjana pengangguran terdidik.
Selain itu, selama ini perguruan tinggi kebanyakan terjebak dalam rutinitas administratif dengan mengejar akreditasi yang unggul, mempertahankan kurikulum yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri dan tuntutan teknologi serta bangga dengan jumlah lulusan yang tinggi. Paradigma ini harus diubah. Perguruan tinggi harus mereformasi dan merevolusi cara berpikir tentang pendidikan tinggi yang membebaskan inovasi dan memenangkan persaingan global sehingga lulusannya berkualitas dan selaras dengan kebutuhan industri, perkembangan teknologi dan tantangan global.
Di sinilah titik pangkal yang menimbulkan masalah. Banyak perguruan tinggi masih beroperasi dengan logika produksi ijazah. Indikator keberhasilannya adalah jumlah lulusan, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) rata-rata, dan lama studi, bukan pada kontribusi nyata terhadap pemecahan masalah bangsa. Mahasiswa dijejali teori-teori yang tidak pernah diuji oleh realitas industri. Lulusan dianggap berhasil jika telah memegang ijazah, meski tidak mampu membuat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di sekitarnya naik kelas, tidak bisa membantu desa keluar dari krisis energi, atau tidak berkontribusi pada transformasi digital layanan publik.
Akibatnya, dunia industri mendesah. Mereka tidak butuh lulusan yang hafal definisi atau teori, tapi butuh pemecah masalah. Perusahaan rintisan bidang edtech and training provider misalnya, sangat membutuhkan lulusan pendidikan yang bisa merancang kurikulum adaptif untuk platform digital, learning development, learning design dan seterusnya. Rumah sakit butuh tenaga kesehatan yang paham manajemen data pasien dan telemedicine. Sektor energi dan pangan butuh lulusan yang tidak hanya tahu teori, tetapi bisa terjun ke lapangan, melakukan riset partisipatif, dan menciptakan solusi sederhana dengan biaya rendah.
Namun, jangan terburu-buru menyalahkan perguruan tinggi saja. Pemerintah dan industri juga memiliki pekerjaan rumah. Selama ini, kolaborasi antara perguruan tinggi dan dunia usaha masih sebatas seremoni saja di atas kertas MoU (Momerandum of Understanding), tidak pada tingkat desain kurikulum. Sertifikasi profesi seringkali birokratis dan tidak relevan dengan kebutuhan aktual di lapangan. Akibatnya, lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan industri berjalan sendiri-sendiri, seperti dua garis sejajar yang tidak pernah bertemu, padahal seharusnya menjadi garis lingkar yang tidak akan terputus satu sama lainnya.
Lalu, apa yang harus berubah di Hardiknas 2026 ini? Perguruan tinggi harus memilih, apakah akan terus mempertahankan dan memproduksi ijazah, atau berani bertransformasi memproduksi solusi dengan melakukan inovasi. Jika pilihannya adalah memproduksi solusi, maka perguruan tinggi harus berbenah dengan mereview kurikulum bersama praktisi industri setiap dua tahun sekali melalui integrasi kebutuhan industri dalam kurikulum, mengembangkan talenta digital bagi mahasiswa dan menyesuaikan mata kuliah dengan kebutuhan daerahnya sehingga perguruan tinggi menjadi living lab (laboratorium kehidupan). Perguruan tinggi tetap pelu menghasilkan pemikir kritis, peneliti dasar, dan skill terapan seperti analisis data, komunikasi lintas bidang, etika teknologi yang harus diintegrasikan secara lintas prodi. Dengan demikian, perguruan tinggi tidak menghilangkan esensi keilmuan dan riset dasarnya, tetapi berinovasi melalui transformasi akademik dengan pembelajaran berbasis projek, kolaborasi dengan industri dan pemecahan masalah nyata di masyarakat.
Selain itu, ubah tolok ukur keberhasilan. Perguruan tinggi tidak mengukur keberhasilan dari IPK lulusan tetapi ada produk nyata yang dihasilkan untuk masyarakat. Misalnya sebelum mahasiswa menyelesaikan studinya, mereka berhasil membuat produk nyata seperti membuat aplikasi, prototipe alat, model bisnis UMKM atau kebijakan publik yang bisa diimplementasikan. Perguruan tinggi harus mendorong project-based learning atau pembelajaran berbasis projek, sehingga setiap mahasiswa memecahkan masalah nyata di lapangan baik di sekolah, UMKM, rumah sakit, pemerintah daerah atau pemerintah desa dan seterusnya sebelum mereka diwisuda.
Selanjutnya, dosen berperan sebagai fasilitator dan konektor. Beban kerja dosen tidak lagi diukur dari jam mengajar, tetapi dari jumlah proyek kolaboratif dengan mitra dan jumlah mahasiswa yang berhasil menciptakan produk atau solusi. Dosen tidak perlu hafal seribu teori, tetapi harus memiliki jaringan dengan industri dan semangat belajar sepanjang hayat. Berikan reward atau insentif bagi dosen yang mengambil proyek dari dunia usaha dan melibatkan mahasiswanya. Perguruan tinggi yang baik adalah perguruan tinggi yang dosennya tidak malu belajar dari berbagai pihak termasuk teknisi di pabrik.
Transformasi ini tidak mudah diimplementasikan. Banyak biaya yang harus dikeluarkan, baik biaya politik, biaya ekonomi, dan biaya mental. Banyak perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang mungkin akan berteriak, karena pada umumnya mereka memproduksi ijazah tidak memproduksi inovasi. Jika mahasiswa diminta benar-benar berinovasi, mungkin ada yang gagal, ada proyek yang tidak selesai sehingga mereka tidak bisa ikut wisuda. Di sinilah kita harus berani mengambil risiko, karena jika tidak dimulai hari ini, generasi mendatang akan mewarisi ijazah tanpa makna.
Hari pendidikan nasional 2026 adalah momen yang tepat. Bukan hanya merayakan dengan upacara dan pidato panjang, tetapi untuk introspeksi dan bertindak. Selamat tinggal produksi ijazah. Selamat datang produksi inovasi. Pendidikan yang merdeka adalah pendidikan yang mampu menjawab tantangan zaman, bukan yang sekadar abadi dalam teks-teks usang di perpustakaan. Selamat memperingati hari pendidikan nasional, saatnya perguruan tinggi berbenah dan bertindak membebaskan inovasi sehingga memenangkan persaingan global.
