Penulis: Amrullah Andi Faisal, Kolumnis Publik di Sinjai
Longsor, Peringatan Keras dari Papua
Tragedi longsor di tambang bawah tanah Freeport bukanlah insiden sepele. Ia menggambarkan kegagalan sistem yang menjadikan alam dan manusia sekadar angka dalam grafik keuntungan.
Hingga November 2023, Freeport Indonesia mencatat produksi 1,6 miliar pon tembaga dan 1,9 juta ons emas. Cadangan emas di Papua diperkirakan 1.899 ton, cukup hingga tahun 2042.
Pertanyaan penting muncul. Apakah eksploitasi dilakukan dengan standar keselamatan tertinggi dan penghormatan terhadap hak rakyat, atau justru mengorbankan nyawa dan lingkungan?
*Kekayaan Besar, Risiko Terabaikan*
Cadangan Grasberg masih masif, hingga 2,1 miliar ton bijih bisa digarap sampai tahun 2054. Freeport juga memproyeksikan peningkatan produksi lewat tambang bawah tanah seperti Grasberg Block Cave dan DOZ, bahkan menyiapkan proyek baru “Kucing Liar” pada tahun 2028.
Namun di balik angka itu tersembunyi risiko. Keselamatan pekerja, kerusakan lingkungan, hak masyarakat adat dan dampak sosial jangka panjang. Longsor menjadi alarm keras bahwa pertambangan tidak bisa sekadar dilihat dari aspek teknis dan ekonomi. Ia harus diikat dengan moral dan keadilan.
*Teladan Umar bin Khattab*
Sejarah Islam memberi pelajaran penting. Umar bin Khattab Radhiyallahu Anhu menolak membagi tanah rampasan perang langsung kepada tentara. Sebagian tanah tetap dikelola negara. Sebahagian lagi dimanfaatkan masyarakat lokal melalui sistem pajak tanah. Aset publik seperti fai dan kharaj disimpan di Baitul Mal, dikelola untuk kepentingan seluruh umat, bukan segelintir orang.
Ini menunjukkan Islam sudah mengatur kepemilikan umum, negara dan individu secara jelas dan adil.
*Solusi Sistemik Islam untuk Pertambangan*
Pertama, milkiyyah ‘ammah. Tambang raksasa seperti Grasberg harus dipandang sebagai milik umum umat. Negara hanya mengelola sebagai amanah, bukan untuk komersialisasi atau kepentingan asing.
Kedua, pengelolaan transparan. Hasil tambang masuk ke Baitul Mal atau badan amanah umat, bebas dari kepentingan elit politik. Dana digunakan untuk infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan dana darurat bagi korban tambang.
Ketiga, keselamatan & lingkungan. Aktivitas tambang wajib mematuhi standar syariah menjaga nyawa. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Inspeksi rutin, laporan kecelakaan transparan dan sanksi tegas harus ditegakkan. Lingkungan dijaga dengan reboisasi, pelestarian sungai, serta pencegahan polusi.
Keempat, partisipasi rakyat lokal. Masyarakat adat dan pekerja harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Keuntungan ekonomi wajib mengalir ke komunitas lokal, termasuk kompensasi atas kerusakan lingkungan.
Kelima, audit & akuntabilitas. Kontrak tambang harus memiliki jangka waktu terbatas dengan audit publik independen. Evaluasi menyeluruh diperlukan sebelum perpanjangan, mencakup aspek keselamatan, hak rakyat dan dampak ekologis.
*Dari Eksploitasi ke Keadilan*
Freeport menunjukkan kekayaan luar biasa, tetapi longsor mengingatkan bahwa eksploitasi tanpa keadilan hanya menghasilkan penderitaan. Islam menawarkan paradigma berbeda. Kekayaan dikelola untuk seluruh umat, dengan negara sebagai pengelola amanah. Teladan Umar bin Khattab membuktikan kepemimpinan adil bisa menahan kerakusan dan mengarahkan sumber daya untuk kesejahteraan rakyat.
Apakah kita siap melakukan revolusi kebijakan, bukan sekadar regulasi semu, tetapi revolusi nilai? Islam hadir bukan sebagai pelengkap, melainkan sistem menyeluruh yang mengatur kepemilikan, distribusi, keselamatan dan keberlanjutan.
Melawan kapitalisme tambang bukan utopia. Ia adalah panggilan umat untuk menegakkan amanah.
