Oleh:
Inspektur Jenderal Polisi Dr. M. Awal Chairuddin, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Provinsi Sulawesi Selatan, Alumni Program Doktor Ilmu Adminstrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar (UNM)
Keberhasilan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tidak hanya diukur dari jumlah kasus yang diungkap, pelaku ditangkap, atau perkara diselesaikan, melainkan ketika masyarakat merasa aman, nyaman, dan bahagia, serta memperoleh pelayanan yang adil dan berani menyampaikan persoalan. Selain itu, masyarakat semakin percaya polisi hadir untuk membantu dan melindungi, sebagaimana tagline Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto melalui semangat “Polisi Bersama Masyarakat”. Polri menegaskan, keamanan bukan sekadar urusan kepolisian, melainkan tanggung jawab bersama yang dibangun melalui kedekatan, komunikasi, pelayanan, dan partisipasi publik (Tribrata News, 5 Oktober 2026).
Tagline sekaligus komitmen ini membutuhkan figur kepolisian yang benar-benar hidup bersama denyut persoalan masyarakat, dimana salah satunya Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat desa/ kelurahan. Pemikiran penulis dalam buku Pejera Bhabinkamtibmas: Panacea dalam Membangun Public Trust ini merupakan landasan reflektif untuk memahami pentingnya peran aktor yang terlibat karena menempatkan kepercayaan publik sebagai orientasi penting dalam pelaksanaan tugasnya.
***
Pejera Bhabinkamtibmas dapat dipahami sebagai pendekatan untuk mempertajam fokus pengabdian Bhabinkamtibmas dalam membangun kedekatan, rasa aman, dan kepercayaan masyarakat. Analogi “pejera” sebagai alat untuk memusatkan arah pandang pada senjata mengandung pesan bahwa pelaksanaan tugas kepolisian jelas titik bidiknya untuk kebutuhan nyata masyarakat dan terbentuknya kepercayaan terhadap institusi Polri. Sementara itu, istilah “panacea” mengandung makna sebagai obat atau solusi bagi berbagai persoalan. Istilah ini merupakan metafora tentang pentingnya peran Bhabinkamtibmas dalam mengatasi persoalan sosial dan memperkuat kepercayaan publik, bukan sebagai klaim bahwa satu pendekatan mampu menyelesaikan seluruh masalah keamanan. Dengan demikian, esensi dan orientasi Pejera Bhabinkamtibmas bukan pada aktivitas sambang, menghadiri pertemuan warga, atau menyampaikan pesan-pesan kamtibmas, melainkan dampak dari upaya mengubah kehadiran fisik menjadi kehadiran yang bermakna, komunikasi menjadi hubungan yang dipercaya, dan kewenangan menjadi pelayanan yang dirasakan manfaatnya.
Pemahaman ini sejalan dengan konsep pemolisian masyarakat atau community policing, yang menempatkan kemitraan polisi dan masyarakat sebagai fondasi pemeliharaan keamanan, sebagaimana isi Peraturan Polri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat yang memberikan kerangka bagi pendekatan tersebut. Alasannya adalah kepercayaan merupakan modal utama legitimasi kepolisian. Masyarakat lebih bersedia melaporkan tindak kejahatan, memberikan informasi, mematuhi hukum, atau berpartisipasi dalam pencegahan gangguan keamanan ketika mereka percaya kepada polisi. Sebaliknya, jarak komunikasi, pelayanan yang tidak responsif, dan perilaku yang tidak profesional melemahkan kepercayaan tersebut.
Alasan lain karena persoalan keamanan sering kali berawal dari masalah sosial yang tidak tertangani. Perselisihan keluarga, konflik antarwarga, persoalan batas tanah, kenakalan remaja dan orang tua, penyebaran berita bohong, hingga pertikaian antarkelompok dapat berkembang menjadi gangguan kamtibmas manakala tidak ada komunikasi dan penyelesaian yang tepat. Bhabinkamtibmas yang memahami karakteristik wilayah kerjanya memiliki peluang untuk mengenali gejala awal, mempertemukan pihak terkait dan menghubungkan masyarakat dengan pihak yang berwenang. Dalam hal ini masyarakat bukan objek pengamanan, melainkan mitra dalam menciptakan keamanan dan ketertiban umum.
Urgensi gagasan tersebut juga didasarkan pada hasil riset bahwa pelaksanaan pemolisian masyarakat masih menghadapi tantangan, antara lain pemahaman mengenai kemitraan dan koordinasi lintas fungsi yang belum optimal, serta tuntutan peningkatan kemampuan mendeteksi dan memecahkan masalah keamanan (Jurnal Litbang Polri, Vol. 26 No. 1). Temuan ini memperlihatkan kedekatan dengan masyarakat tidak cukup diwujudkan melalui kegiatan seremonial, melainkan melalui kemitraan yang terorganisasi, kemampuan profesional, dan konsistensi dalam menindaklanjuti persoalan warga.
Pejera Bhabinkamtibmas penting karena kepercayaan (trust) tidak dibangun melalui slogan melainkan melalui pengalaman nyata. Masyarakat menilai polisi dari cara menerima pengaduan, memperlakukan warga, menjelaskan prosedur, menjaga kerahasiaan informasi, dan memberikan kepastian tindak lanjut. Selain itu, setiap interaksi Bhabinkamtibmas merupakan kesempatan untuk memperkuat atau merusak kepercayaan publik yang diterjemahkan ke dalam tindakan terukur dan berkelanjutan.
Bhabinkamtibmas hadir melalui pendekatan humanis dan partisipatif sambil mengenali tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, kelompok perempuan, pelaku usaha, dan kelompok rentan di wilayah binaannya. Sambang sebagai ruang dialog untuk mendengarkan kebutuhan warga, bukan sekadar memenuhi administrasi kegiatan karena polisi hadir bukan hanya ketika terjadi masalah, tetapi juga ketika masyarakat membangun kehidupan sosialnya. Kemudian, mengedepankan deteksi dini dan pemecahan masalah dimana setiap informasi mengenai potensi konflik dianalisis secara profesional. Dalam hal ini Bhabinkamtibmas memfasilitasi dialog dan mediasi sesuai kewenangan atau ketentuan yang berlaku, serta berkoordinasi dengan pemerintah desa atau kelurahan dan instansi terkait. Pendekatan persuasif ini mengedepankan hak korban, keselamatan masyarakat, atau kewajiban menindaklanjuti dugaan tindak pidana sesuai hukum, dengan membangun komunikasi yang terbuka dan dapat dipercaya.
Di tengah derasnya informasi digital, Bhabinkamtibmas berperan sebagai penghubung informasi yang akurat, membantu masyarakat mengenali hoaks, dan menjelaskan persoalan keamanan dengan bahasa yang mudah dipahami. Kapolri sebelumnya juga menekankan fungsi Bhabinkamtibmas sebagai problem solver, termasuk dalam membantu masyarakat menghadapi informasi yang menyesatkan (Tribrata News Polri, 6 Mei 2021) dan memperkuat kemitraan lintas sektor.
Keamanan tidak dibebankan kepada Bhabinkamtibmas seorang diri melainkan bersinergi dengan Babinsa (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat/ TNI AD), pemerintah daerah (kelurahan/ desa), lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan untuk menangani akar persoalan. Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) yang terbentuk dan berfungsi efektif ini merupakan ruang bersama untuk mengidentifikasi masalah, menyusun solusi, dan mengevaluasi hasilnya. Selanjutnya, menjadikan integritas sebagai fondasi membangun kepercayaan. Sementara itu, sikap jujur dan adil, disiplin, transparan, tidak diskriminatif, dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan sebagai standar.
Dipahami bersama bahwa kedekatan aparat dengan masyarakat bukan berarti kehilangan profesionalisme, sedangkan ketegasan bukan alasan untuk mengabaikan sikap humanis. Oleh karena itu, perpaduan empati dan kepastian hukum menjadi dasar kepercayaan berkelanjutan.
Selanjutnya, mengukur keberhasilan berdasarkan dampaknya. Evaluasi tidak berhenti pada jumlah sambang, penyuluhan, atau pertemuan karena ukuran yang lebih bermakna mencakup kecepatan menindaklanjuti pengaduan, kualitas penyelesaian masalah, partisipasi warga, berkurangnya konflik berulang, dan persepsi positif masyarakat terhadap kualitas pelayanan. Evaluasi berkala ini membuka ruang bagi kritik dan koreksi tentang Pejera Bhabinkamtibmas sebagai Wujud Polisi Bersama Masyarakat.
Tagline sekaligus komitmen Polisi Bersama Masyarakat akan kehilangan makna apabila hanya berhenti pada komunikasi publik dan slogan kelembagaan. Sebaliknya, komitmen ini sarat makna ketika hadir dalam perilaku setiap personel, terutama anggota yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, Bhabinkamtibmas merupakan representasi Polri yang paling sering bersentuhan langsung dengan persoalan warga melalui cara mendengar keluhan, merespons konflik, menyampaikan informasi, dan menepati janji pelayanan yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap institusi secara keseluruhan. Oleh karena itu, pimpinan kepolisian menjamin tersedianya dukungan personel, pelatihan komunikasi dan mediasi, sarana kerja, koordinasi lintas fungsi, dan sistem pengawasan yang memadai.
Anggota tidak hanya diperintahkan dekat dengan masyarakat, melainkan pula dibekali kemampuan, integritas, dan dukungan organisasi agar mampu menjalankan kedekatan tersebut secara profesional. Pada saat yang sama, masyarakat ditempatkan sebagai mitra yang memiliki suara, hak, dan tanggung jawab. Kemitraan yang sehat ini bukan hubungan yang menuntut masyarakat selalu membenarkan polisi, melainkan hubungan yang memungkinkan keduanya saling mengingatkan, bekerja sama, dan menyelesaikan persoalan berdasarkan hukum serta kepentingan bersama.
***
Pejera Bhabinkamtibmas merupakan ajakan untuk mempertajam orientasi pengabdian, dari sekadar kehadiran menuju kebermanfaatan, dari rutinitas menuju penyelesaian masalah, dan dari tuntutan kepercayaan menuju pembuktian melalui tindakan. Ukuran keberhasilannya bukan semata-mata pada seberapa sering terlihat di tengah warga, melainkan seberapa besar masyarakat merasakan manfaat kehadirannya. Ketika warga merasa didengar, diperlakukan adil, dilindungi, dan dilibatkan, maka kepercayaan tumbuh secara alami, partisipasi menguat dan pemeliharaan keamanan menjadi tanggung jawab bersama. Dengan demikian, polisi yang hebat bukan hanya mampu menegakkan hukum bermotto Ewako (Empati, Waspada, Adil, Kolaborasi), tetapi juga mampu membangun kepercayaan karena keamanan, ketertiban dan ketaatan yang kokoh tidak hanya dijaga untuk masyarakat, melainkan diwujudkan bersama masyarakat.
