BONE, TRIBUNBONEONLINE.COM– Di balik angka kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terdapat pekerjaan besar untuk memastikan setiap data benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat di lapangan. Bagi Pemerintah Kabupaten Bone, pembenahan data kepesertaan bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi juga bagian dari upaya memastikan bantuan dan jaminan kesehatan diberikan kepada masyarakat yang tepat.
Di bawah kepemimpinan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bone, H. Jemmy, S.Sos., M.Si., proses verifikasi dan validasi (verval) data kepesertaan JKN terus dilakukan secara berkelanjutan.
Langkah tersebut menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Berdasarkan data terbaru hingga September 2026, terjadi penyesuaian jumlah kepesertaan pada segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) Pusat.
Pada awal tahun 2026, jumlah peserta PBPU Pemda tercatat sebanyak 248.325 jiwa pada Januari. Namun, setelah proses verifikasi dan validasi dilakukan secara intensif, angka tersebut turun menjadi 196.774 jiwa pada Februari. Artinya, terdapat selisih sebanyak 51.551 peserta.
Menurut H. Jemmy, penurunan tersebut bukan semata-mata menunjukkan berkurangnya masyarakat yang membutuhkan jaminan kesehatan. Sebaliknya, angka itu merupakan hasil dari proses pemutakhiran data untuk mengetahui kondisi kepesertaan secara lebih akurat.
Hasil verval hingga September 2026 menemukan sebanyak 9.600 data peserta yang diketahui telah berpindah atau meninggal dunia. Selain itu, sebanyak 44.751 peserta kemudian dialihkan status kepesertaannya menjadi PBI-JK APBN (Pusat) untuk memenuhi kuota nasional.
“Proses verifikasi dan validasi ini dilakukan agar data kepesertaan benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat. Dengan demikian, tidak terjadi lagi data yang tidak sesuai, baik karena peserta sudah meninggal maupun sudah berpindah,” jelas H. Jemmy.
Setelah mengalami penurunan cukup tajam pada awal tahun, jumlah peserta PBPU Pemda kemudian kembali menunjukkan tren peningkatan secara bertahap. Pada Maret tercatat 197.867 jiwa, kemudian April sebanyak 197.913 jiwa, Mei 198.166 jiwa, Juni 199.200 jiwa, Juli 200.071 jiwa, Agustus 201.908 jiwa, dan pada September 2026 mencapai 203.395 jiwa.
Pergerakan angka tersebut menunjukkan bahwa pemutakhiran data kepesertaan terus berlangsung. Data tidak berhenti pada satu angka, tetapi bergerak mengikuti perubahan kondisi masyarakat.
Sementara itu, perkembangan berbeda terlihat pada segmen PBI JK Pusat. Hingga September 2026, jumlah peserta PBI JK Pusat di Kabupaten Bone mencapai 283.312 jiwa. Angka tersebut meningkat dibandingkan Agustus yang tercatat sebanyak 276.951 jiwa. Dengan demikian, terjadi penambahan sebanyak 6.361 peserta pada September.
H. Jemmy menjelaskan, penambahan tersebut berasal dari pengalihan data peserta dari segmen yang ditanggung Pemerintah Daerah ke PBI JK Pusat pada awal September. Pengalihan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah melakukan efisiensi sekaligus memastikan peserta memperoleh skema pembiayaan JKN sesuai dengan ketentuan dan kuota yang tersedia.
Langkah tersebut juga memberikan dampak terhadap beban pembiayaan Pemerintah Kabupaten Bone. Dengan semakin banyak peserta yang dapat masuk dalam skema PBI JK Pusat, pembiayaan yang sebelumnya menjadi tanggungan APBD dapat ditekan.
Bagi Dinas Sosial Kabupaten Bone, pembenahan data memiliki arti penting dalam menentukan kebijakan sosial. Data yang tidak akurat berpotensi menimbulkan persoalan, mulai dari peserta yang sudah tidak memenuhi kriteria tetapi masih tercatat, hingga adanya masyarakat yang membutuhkan namun belum masuk dalam kepesertaan.
Karena itu, proses verval menjadi bagian penting untuk menjaga agar data kepesertaan tetap dinamis dan sesuai dengan kondisi faktual masyarakat. Upaya tersebut juga sejalan dengan perhatian Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., MM., terhadap pengelolaan data dan pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat.
Bagi Pemerintah Kabupaten Bone, keberhasilan melakukan penyesuaian data bukan hanya terlihat dari perubahan angka. Lebih jauh, pemutakhiran tersebut menjadi instrumen untuk membangun sistem perlindungan sosial yang lebih tertib, efisien, dan tepat sasaran.
Dari angka 248.325 peserta PBPU Pemda pada Januari hingga 203.395 peserta pada September, serta peningkatan PBI JK Pusat menjadi 283.312 jiwa, terlihat bahwa pengelolaan kepesertaan JKN di Bone terus bergerak mengikuti hasil pemutakhiran data.
Di balik setiap angka tersebut, ada proses pemeriksaan, pencocokan, dan pemutakhiran data yang dilakukan agar hak masyarakat atas jaminan kesehatan tetap terjaga, sekaligus memastikan anggaran daerah digunakan secara lebih efektif.
Pada akhirnya, data bukan sekadar deretan angka. Data yang akurat menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengambil keputusan yang tepat—siapa yang harus ditanggung, siapa yang perlu dialihkan, dan bagaimana memastikan masyarakat tetap memperoleh perlindungan kesehatan sesuai haknya. (Ag)
