Oleh : Dr.Drs. Andi Djalante Mappasessu,MM.,M.Si
(Penulis Adalah Putera Sulewatang Amali ; serta Pemerhati Sosiologi Hukum, Pemerintahan, dan Sosial-Budaya)
Sejarah Kerajaan Bone tidak hanya meninggalkan kisah tentang peperangan, diplomasi, pergantian kekuasaan, dan kebesaran sebuah kerajaan. Di balik sejarah politik itu, terdapat pula kisah tentang perjalanan Intelektual Islam dan membangun karya literasi Tasawuf didalam lingkungan Istana. Salah satu figur yang menarik untuk dibaca kembali adalah La Tenri Tappu To Appaliweng, Mangkau’ Bone ke-23 yang memerintah pada 1775–1812 M dan kemudian dikenal dengan gelar Petta MatinroE Ri Rompegading. Ia bukan sekadar seorang penguasa yang berdiri di puncak hierarki kerajaan, tetapi juga seorang bangsawan yang dikenal memiliki perhatian terhadap Islam dan tasawuf.
Menariknya, perjalanan La Tenri Tappu berlangsung pada suatu masa ketika Islam telah menjadi bagian penting dari kehidupan sosial-politik masyarakat Bugis. Islam tidak berdiri sendiri di luar adat, melainkan berinteraksi dengan nilai-nilai pangadereng yang mengatur kehidupan masyarakat. Dalam konteks inilah, keberagamaan seorang penguasa tidak semata-mata dapat dibaca dari ritual keagamaan, tetapi juga dari bagaimana agama membentuk akhlak, cara berpikir, dan cara seseorang menggunakan kekuasaan.
La Tenri Tappu menjadi semakin menarik karena dikaitkan dengan tradisi Tarekat Khalwatiyah, sebuah tradisi tasawuf yang mempunyai akar kuat dalam perkembangan Islam di Sulawesi Selatan. Dalam sejarah intelektual Islam kawasan ini, nama Syekh Yusuf al-Makassari juga tak bisa dilepaskan dan menempati posisi penting dalam perkembangan Khalwatiyah. Namun, hubungan La Tenri Tappu dengan Syekh Yusuf perlu ditempatkan secara bijaksana. Syekh Yusuf wafat pada 1699, sementara La Tenri Tappu memerintah jauh sesudahnya. Karena itu, hubungan keduanya lebih tepat dipahami sebagai hubungan melalui warisan pemikiran, jaringan ulama, karya-karya keagamaan, dan tradisi Khalwatiyah yang diteruskan oleh generasi berikutnya, bukan hubungan guru-murid secara langsung.
Di sinilah kita menemukan sisi lain La Tenri Tappu. Seorang raja yang memiliki kekuasaan politik ternyata juga menaruh perhatian pada kehidupan batin. Ia dikaitkan dengan karya keagamaan dan tradisi penulisan yang memperlihatkan adanya usaha memahami tasawuf. Salah satu karya yang dikaitkan dengannya adalah Tajang Patiroang, yang dalam tradisi tertentu dihubungkan dengan Nurul al-Hadi. Keberadaan karya semacam ini menunjukkan bahwa lingkungan aristokrasi Bugis pada masa itu bukan hanya menjadi pusat kekuasaan, tetapi juga menjadi ruang tumbuhnya pengetahuan keagamaan.
Tasawuf pada hakikatnya mengajarkan manusia untuk melakukan perjalanan ke dalam dirinya sendiri. Kekuasaan, kekayaan, kedudukan, dan kehormatan duniawi tidak boleh membuat manusia kehilangan kesadaran tentang siapa dirinya di hadapan Allah. Karena itu, tasawuf sangat menekankan penyucian jiwa, pengendalian hawa nafsu, keikhlasan, zikir, muhasabah, dan akhlak. Bagi seorang raja, ajaran semacam ini memiliki makna yang sangat dalam. Sebab, semakin besar kekuasaan yang dimiliki seseorang, semakin besar pula godaan untuk menggunakan kekuasaan demi kepentingan dirinya sendiri.
Di sinilah perjalanan spiritual La Tenri Tappu menjadi relevan untuk dibaca sebagai perjalanan seorang Mangkau’ yang menapaki tasawuf. Seorang Mangkau’ memang memiliki kewenangan untuk memerintah orang lain, tetapi tasawuf mengajarkan bahwa sebelum memerintah orang lain, seseorang harus mampu memerintah dirinya sendiri. Ia harus mampu mengendalikan keserakahan, kemarahan, kesombongan, ambisi, dan kecenderungan memperturutkan hawa nafsu. Tasawuf tidak harus dipahami sebagai sesuatu yang menjauhkan seorang pemimpin dari persoalan dunia, namun sesungguhnya jutru dapat menjadi landasan moral agar memiliki kesadaran spiritual untuk memahami bahwa kekuasaan bukanlah milik mutlak dirinya. Kekuasaan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan.
Konsep Tasawuf inilah yang menjadi salah satu titik temu penting antara etika Islam dan kepemimpinan. Seorang raja tidak hanya bertanggung jawab kepada rakyat dan tatanan adat, tetapi pada akhirnya juga kepada Tuhan. Kesadaran semacam itu dapat melahirkan sikap hati-hati dalam menggunakan kekuasaan dan tidak mudah menjadikan jabatan sebagai alat pemuasan kepentingan pribadi maupun kelompok. Karena itu, sangat tepat dan menarik apabila La Tenri Tappu tidak hanya dibaca melalui sejarah politiknya, tetapi juga melalui kemampuanya menyatupadukan nilai-nilai antara Islam, tasawuf, dan nilai-nilai adat Bugis dalam kehidupan seorang penguasa.
Apabila ingin dikaitkan wawasan Pemerintahan kekinian, maka yang dapat kita lakukan adalah membaca kembali nilai-nilai etik yang terdapat dalam tradisi keagamaan dan kebudayaan pada zamannya, kemudian melihat relevansinya bagi persoalan pemerintahan sekarang. Karena itu dari sudut pandang ini, warisan La Tenri Tappu menjadi sangat aktual. Dimana sebagaimana diketahui untuk penyelenggaraan Pemerintahan modern membutuhkan sejumlah Instrumen seperti transparansi, akuntabilitas, integritas, keadilan, pelayanan publik, dan pengawasan terhadap kekuasaan. Tetapi semua instrumen tersebut akan kehilangan daya apabila manusia yang menjalankannya tidak memiliki integritas batin. Regulasi dapat mengawasi perilaku dari luar, tetapi kesadaran moral harus tumbuh dari dalam diri.
Karena itu, kisah La Tenri Tappu dapat mengantarkan kita pada sebuah refleksi yang hakiki, yakni sebelum berbicara tentang pemerintahan yang baik, kita perlu berbicara tentang manusia yang baik yang menjalankan pemerintahan. Sebelum membangun sistem yang mampu membatasi penyalahgunaan kekuasaan, kita juga perlu membangun karakter pemimpin yang mampu membatasi dirinya sendiri. Tasawuf memberikan pelajaran tentang hal dimaksud. Tazkiyatun nafs mengajarkan penyucian diri. Muhasabah mengajarkan keberanian untuk mengoreksi diri. Ikhlas mengajarkan agar amal tidak semata-mata mengejar pengakuan. Zuhud mengajarkan agar kekuasaan dan materi tidak menjadi tujuan utama kehidupan. Sementara zikir membangun kesadaran bahwa manusia selalu berada dalam pengawasan Allah.
La Tenri Tappu To Appaliweng, Petta MatinroE Ri Rompegading, dengan demikian layak dibaca bukan hanya sebagai nama dalam daftar Raja Bone. Ia dapat ditempatkan sebagai bagian dari sejarah intelektual dan spiritual Bugis yang memperlihatkan bahwa kekuasaan dan kesalehan batin tidak selalu harus dipertentangkan. Keduanya dapat bertemu apabila kekuasaan ditempatkan sebagai amanah dan tasawuf dijadikan jalan pembentukan akhlak.
Pada akhirnya, patut digarisbawahi bahwa sejarah raja-raja tidak hanya bertugas mengingatkan kita tentang siapa yang pernah berkuasa, tetapi sejarah juga mengajak kita bertanya: untuk apa kekuasaan digunakan dan manusia seperti apa yang berada di balik kekuasaan itu? Demikian dan Terima kasih, Salam Pancasila, Merdeka !!
