Oleh:
Dr. Marlian Mohamad, Alumni Program Doktor Ilmu Administrasi Publik PPS Universitas Negeri Gorontalo, ASN pada Dinas Perikanan Kabupaten Gorontalo.
Associate Prof. Dr. Zuchri Abdussamad, Program Doktor Ilmu Administrasi Publik PPS Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
Tulisan ini terinspirasi dari pertanyaan retoris Prof. Haedar Akib, penguji tamu dalam Ujian Promosi Doktor penulis (Marlian Mohamad, 10 Juni 2026) pada Program Doktor Ilmu Administrasi Publik Universitas Negeri Gorontalo bahwa, mengapa akselerasi pembangunan berbasis potensi sumber daya kelautan ini dinamakan Blue Revolution, karena lokusnya di laut yang berwarna Biru. Demikian pula halnya mengapa dulu di Era Orde Baru Program Pertanian yang digalakkan diberi nama Green Revolution karena daun padi warnanya hijau.
“Revolusi Biru” berbasis program bantuan pemerintah sebagai pasangan Revolusi Hijau tidak dimaknai secara sempit sebagai gerakan memperbanyak kapal, memperluas area tangkap, atau meningkatkan produksi ikan semata, melainkan dibaca sebagai perubahan cara pandang pembangunan sektor kelautan, dari sekadar mengeksploitasi laut menjadi mengelola laut secara produktif, adil, dan berkelanjutan. Laut bukan hanya ruang ekonomi, melainkan pula ruang hidup, ruang budaya, ruang masa depan nelayan khususnya dan umat manusia pada umumnya. Oleh karena itu, program bantuan pemerintah berupa bantuan kapal bagi nelayan, sebagaimana fokus penelitian penulis (Marlian Mohamad), tidak berhenti pada seremoni penyerahan asset publik, melainkan pula sebagai pintu masuk menuju kemandirian, peningkatan daya tawar, dan perlindungan ekologi pesisir. Hasil penelitian “Evaluasi Program Bantuan Kapal Perikanan Berbasis Keberlanjutan Lokal bagi Nelayan di Kabupaten Gorontalo” menunjukkan snapshot (potret sesaat) tentang program bantuan kapal yang dibaca sebagai bagian dari agenda Revolusi Biru pada tingkat lokal. Urgensi penelitian tersebut berangkat dari fenomena resource-welfare paradox, yaitu kondisi ketika kelimpahan sumber daya laut tidak otomatis berbanding lurus dengan kesejahteraan nelayan tradisional (Haedar Akib & Yanti Aneta, “Berikan Pancing, Bukan Ikan”, Analogi Program Bantuan Pemerintah, Rabu 10 Juni 2026, https://tribunboneonline.com/2026/06/10/berikan-pancing-bukan-ikan-analogi-program-bantuan-pemerintah/). Dengan kata lain, laut kaya belum tentu membuat nelayan sejahtera apabila tidak memiliki aset, akses, kapasitas, dan posisi tawar yang memadai.
***
Blue Revolution berbasis bantauan kapal dari pemerintah dapat dipahami sebagai upaya mentransformasikan nelayan dari posisi sebagai pekerja rentan menjadi aktor ekonomi pesisir yang memiliki aset produktif dan kemampuan mengelola kehidupannya secara lebih mandiri. Bantuan kapal merupakan “simbol etos kerja nelayan” karena bukan hanya berupa benda fisik, melainkan pula sarana untuk membuka akses wilayah tangkap yang lebih luas, meningkatkan produktivitas, menurunkan risiko kesehatan dan keselamatan serta mengurangi ketergantungan nelayan dalam struktur pasar yang timpang, atau wahana mengubah nasib nelayan pada lokus tertentu”, seperti kasus di Dinas Perikanan Kabupaten Gorontalo.
Pesisir Kabupaten Gorontalo sebagai lokus penelitian memiliki potensi besar karena area ini berada dalam kawasan strategis atau spesies Dominan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Republik Indonesia 715. Lokus ini merupakan salah satu dari 11 WPP prioritas yang memiliki ekosistem penyangga, seperti terumbu karang, estuaria, dan lamun, termasuk potensi produksi ikan tuna, cakalang, dan tongkol yang juga tergolong besar. Tetapi, fenomenanya memperlihatkan kesenjangan antara potensi lestari dengan realisasi produksi. Data produksi tuna tahun 2024 misalnya, baru sekitar 41,2 persen dari batas aman biologisnya. Kondisi ini merupakan masalah bersama bagi nelayan karena bukan hanya menyangkut ketersediaan ikan, melainkan pula keterbatasan kemampuan mengakses, menangkap, mengolah, dan memasarkan hasil laut secara layak.
Program bantuan kapal dalam konteks pengembangan Blue Revolution relevan karena Pemerintah Kabupaten Gorontalo misalnya, telah menyalurkan bantuan kapal dalam beberapa jenis, mulai dari kapal berukuran 6 dan 9 meter hingga kapal berukuran di bawah 3 GT (Gross Tonnage). GT adalah ukuran volume total seluruh ruang tertutup kapal. Program ini merupakan bentuk asset-based policy, yaitu kebijakan yang menjadikan aset produktif sebagai instrumen bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan nelayan. Namun, kebijakan berbasis aset ini perlu dicermati secara cermat karena kepemilikan aset tidak otomatis melahirkan kesejahteraan jika tidak disertai pendampingan, literasi administratif, pengawasan, akses pasar dan kesadaran ekologis. Demikian pula, kapal menjadi jalan keluar, tetapi juga dapat menjadi beban baru apabila nelayan tidak dibekali kemampuan mengelolanya.
Selanjutnya, program bantuan kapal sebagai salah satu pemicu Revolusi Biru penting karena nelayan kecil sering terjebak dalam lingkaran kerentanan struktural. Banyak nelayan bergantung pada perahu tradisional dengan kapasitas terbatas. Keterbatasan armada membuat nelayan hanya mampu menjangkau wilayah tangkap dekat pantai, menghadapi risiko cuaca lebih besar, dan sulit meningkatkan volume hasil tangkapan. Lebih jauh, keterbatasan kapasitas angkut dan fasilitas pasca-panen membuat nelayan berada dalam posisi price taker, karena tidak punya ruang tawar memadai dan kadang cepat menjual hasil tangkapan kepada pedagang pengumpul atau tengkulak. Akibatnya, nilai tambah ekonomi lebih banyak dinikmati oleh aktor perantara daripada nelayan.
Program bantuan kapal juga penting karena kesejahteraan nelayan masih fluktuatif, sebagaimana hasil penelitian Disertasi penulis, dimana nilai tukar nelayan Provinsi Gorontalo menunjukkan kondisi yang belum stabil. Indeksnya sempat berada pada angka surplus 100,29 pada tahun 2022, tetapi turun ke 95,94 pada tahun 2023 dan bergerak ke 97,94 pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa, kenaikan pendapatan nelayan belum mampu mengimbangi biaya hidup dan biaya produksinya. Di sisi lain, penelitian juga mencatat adanya peningkatan Nilai Tukar Nelayan pada tahun 2025 hingga mencapai 106,73, yang dibaca sebagai sinyal bahwa keterbatasan aset produksi mulai terurai dan kondisi ekonomi nelayan mulai membaik.
Alasan lain mengapa bantuan kapal penting karena mengubah identitas sosial ekonomi nelayan. Pada dimensi konteks dan produk, kebijakan bantuan kapal dinilai sangat optimal karena mampu mendorong transformasi nelayan dari buruh tangkap menjadi pemilik modal mandiri. Transformasi ini sangat penting karena nelayan yang sebelumnya bergantung kepada pemilik kapal atau pemodal mulai memiliki ruang keputusan sendiri, kapan melaut, ke mana melaut, bagaimana cara membagi hasil dan mengelola pendapatan keluarganya. Oleh karena itu, inti revolusi biru yang lebih manusiawi terlihat ketika pembangunan kelautan tidak hanya menaikkan angka produksi tetapi juga martabat nelayan.
Peneliti mengingatkan keberhasilan program tidak dibaca secara terlalu optimistis karena pada dimensi input dan proses masih terdapat tantangan manajerial, terutama rendahnya literasi administratif kelompok nelayan dan terbatasnya anggaran pengawasan pasca-bantuan. Ini berarti, program bantuan pemerintah menyisakan pekerjaan rumah karena kapal memang telah didistribusikan tetapi kemampuan kelompok nelayan mengurus administrasi dan keuangan, menyusun laporan, merawat aset, mengelola kelompok, dan menjaga keberlanjutan usahanya belum kuat.
***
Blue Revolution berbasis program bantuan kapal bagi nelayan dijalankan melalui upaya pemerintah menggeser paradigma dari asset delivery menuju capability empowerment. Model intervensi perikanan ini tidak diukur secara mekanistik dari jumlah aset fisik yang disalurkan, melainkan dinilai dari kemampuan nelayan mengubah kapal menjadi peluang nyata, peluang memperluas wilayah tangkap, meningkatkan pendapatan, memperkuat posisi tawar, dan mengurangi kerentanan rumah tangga. Bantuan kapal bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk memperluas kebebasan substantif nelayan secara berkelanjutan.
Program bantuan kapal berbasis keberlanjutan lokal ini didasarkan pada kerangka CIPP-SI (context, input, process, product – sustainable and integrated), yaitu pengembangan model evaluasi CIPP (Stufflebeam Shrinkfield, 1985) yang mengintegrasikan dimensi keberlanjutan dengan fokus perhatian pada kerentanan penghidupan, modal relasional, tata kelola adaptif, kewarganegaraan ekologis, dan akses rantai nilai. Artinya, bantuan kapal disertai kemampuan membaca konteks lokal, siapa nelayan paling membutuhkan, bagaimana kondisi ekosistem, hubungan kelompok nelayan dengan pemerintah, mekanisme pasar, dan praktik tangkap yang tidak merusak lingkungan. Disamping itu, dilakukan pendampingan pasca-bantuan mengingat banyak program pemerintah gagal bukan karena bantuannya tidak penting tetapi penerima manfaat ditinggalkan setelah bantuan diserahkan. Padahal nelayan butuh pendampingan dalam pengelolaan kelompok, perawatan kapal, pencatatan keuangan, akses perizinan, penguatan koperasi, pemasaran hasil tangkap, hingga penggunaan teknologi sederhana. Dalam konteks ini, penyuluh perikanan, pemerintah desa, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), dan Dinas Perikanan merupakan jejaring pendukung yang aktif-kolaboratif-berkelanjutan.
Bantuan kapal terkait dengan rantai nilai perikanan karena nelayan yang hanya diberikan kapal tetapi menjual ikan dalam posisi lemah menyebabkan revolusi biru hanya memindahkan masalah dari laut ke pasar. Oleh karena itu, pemerintah daerah memfasilitasi akses nelayan kepada tempat pelelangan ikan, ”Koperasi Merah Putih”, fasilitas pendingin, informasi harga, kemitraan usaha, dan pembiayaan mikro yang jujur dan adil. Selain itu, menjaga laut sebagai sumber kehidupan umat manusia dalam jangka panjang.
***
Snapshot Blue Revolution berbasis program bantuan kapal bagi nelayan menunjukkan satu pelajaran penting bagi kita dimana laut yang kaya membutuhkan kebijakan yang cerdas atau SMART (specific, measurable, attainable, rational, time bound). Bantuan kapal sebagai basisnya merupakan instrumen pembebasan ekonomi yang dirancang secara tepat, didampingi secara berkelanjutan, terhubung dengan pasar, dan dikawal oleh aktor yang memiliki kesadaran ekologis. Dengan demikian, Blue Revolution menjadi gerakan tata kelola dan pemberdayaan yang berkeberlanjutan dimana ”kapal sebagai simbol etos kerja” dan tujuan akhirnya nelayan yang mandiri, keluarga pesisir yang sejahtera, pasar perikanan yang adil, dan laut yang lestari.
