Jabatan sebagai Amanah: Dimensi Spiritual Etika Perilaku Birokrasi

Oleh:

 Prof. Dr. Andi Aslinda, M.Si., Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Negeri Makassar (UNM)

 Prof. Dr. Haedar Akib, Anggota Senat Akademik UNM, Dosen Program Pascasarjana Universitas Cahaya Prima (UNCAPI) Bone.

Birokrasi sering dibayangkan sebagai ruang yang kaku, meja pelayanan, surat-menyurat, tanda tangan, disposisi, aplikasi digital, standar operasional prosedur, dan antrean masyarakat yang menunggu keputusan, serta pelayanan yang berbelit-belit, atau disebut “pita merah” (“red tape”). Istilah ini mulai dikenal saat Charles V pada abad ke-16 menggunakan pita merah dalam memodernisasi administrasi kekaisarannya yang luas. Pita merah digunakan untuk mengikat dokumen administrasi yang penting untuk didiskusikan bersama Konsil Negara dan dipisahkan dengan masalah biasa yang diikat dengan menggunakan pita biasa. Namun, di balik semua perangkat formal itu, sesungguhnya “birokrasi merupakan ruang moral” dimana ada manusia (orang, birokrat) yang diberi kewenangan melayani manusia lain. Ada warga yang datang membawa harapan, pejabat yang memegang amanah, aturan yang ditegakkan, dan keputusan kecil yang kadang berdampak besar bagi kehidupan seseorang atau kelompok. Oleh karena itu, etika perilaku birokrasi tidak cukup hanya dipahami sebagai kepatuhan administratif karena juga memiliki dimensi spiritual. Dimensi spiritual etika birokrasi menyangkut kesadaran aktor (kita, pembaca) tentang jabatan, kewenangan, tanda tangan, data, anggaran, pelayanan, dan keputusan publik sebagai amanah yang kelak (“di kemudian hari”) dipertanggungjawabkan, bukan hanya di hadapan atasan, auditor, hukum negara, atau nurani kemanusiaan, tetapi juga di hadapan Tuhan (“di hari kemudian”). Dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 58, Allah memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak dan ketika menetapkan hukum di antara manusia hendaknya dilakukan secara adil. Pesan ini sangat dekat dengan ”jantung birokrasi”, amanah dan keadilan.

***

Dimensi spiritual etika perilaku birokrasi merupakan ruh yang menghidupkan perilaku aparatur (birokrat) dan kita agar tidak berhenti pada “yang penting sesuai prosedur”, tetapi naik kelas menjadi “yang penting benar, adil, manusiawi, dan membawa maslahat.” Etika birokrasi memerlukan aturan sementara spiritualitas memberi kedalaman pada aturan, aturan memberi batas sementara spiritualitas memberi arah, aturan mencegah penyimpangan sementara spiritualitas menumbuhkan kesadaran, aturan membuat birokrasi tertib sementara spiritualitas membuat birokrasi (administrasi) beradab.

Pemikiran administrasi publik oleh dedengkotnya, Max Weber (Maximilian Weber, 21 April 1864 – 14 Juni 1920 selaku ahli politik, ekonom, geografi, dan sosiolog dari Jerman yang diakui sebagai salah satu penggagas awal dari Ilmu Sosiologi dan Administrasi negara modern, memandang birokrasi atau ”karakteristik organisasi modern” sebagai bentuk otoritas rasional-legal, dimana kewenangan bersumber dari hukum, aturan tertulis, kompetensi jabatan, hierarki, dan prosedur yang impersonal. Bagi Weber, birokrasi penting dalam setiap organisasi, mulai dari organisasi rumah tangga keluarga sampai apda rumah tangga negara karena mampu menghadirkan keteraturan dan kepastian. Namun, birokrasi Weberian yang terlalu menekankan formalitas dapat kehilangan kehangatan bila tidak disertai etika dan nurani pelayanan sehingga bagi kita dimensi spiritual menjadi penyeimbang, dimana aparatur tidak hanya sebagai “mesin aturan”, tetapi juga sebagai manusia yang melayani manusia.

Sebelum Weber, Thomas Woodrow Wilson (28 Desember 1856 – 3 Februari 1924) selaku Presiden Amerika Serikat yang ke-28 (1913–1921) telah menekankan pentingnya administrasi sebagai bidang yang perlu dipelajari secara serius agar pemerintahan dapat bekerja efektif. Gagasannya tentang studi administrasi publik membuka jalan bagi pemisahan relatif antara urusan politik dan administrasi, agar birokrasi bekerja lebih profesional. Akan tetapi, profesionalisme tanpa spiritualitas dapat berubah menjadi teknokrasi kering, dimana seorang birokrat bisa saja terlihat cerdas secara administratif tetapi miskin empati, cepat memproses dokumen tetapi tidak peka terhadap penderitaan warga, menguasai aplikasi digital tetapi sulit ditemui, ”dingin”, dan tidak komunikatif. Oleh karena itu, etika birokrasi dipahami sebagai perpaduan antara kompetensi atau kapabilitas, integritas, dan spiritualitas. Kompetensi atau kapabilitas yang dimiliki membuat aparatur mampu bekerja, integritas membuat aparatur tidak menyalahgunakan kewenangan, dan spiritualitas membuat aparatur sadar tentang pekerjaan publik sebagai ibadah sosial. Melayani masyarakat bukan sekadar tugas kantor melainkan jalan pengabdian, menerima warga dengan ramah bukan sekadar standar pelayanan melainkan pula penghormatan terhadap martabat manusia, dan menolak gratifikasi bukan sekadar takut sanksi melainkan menjaga kebersihan hati dan kehormatan jabatan.

***

Dimensi spiritual etika birokrasi penting karena birokrasi memegang kekuasaan yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Di tangan birokrasi izin bisa dipercepat atau diperlambat, bantuan (langsung tunai) bisa tepat sasaran atau menyimpang (masuk kantong pribadi), informasi bisa dibuka atau ditutup, dan anggaran bisa dimanfaatkan untuk kepentingan publik atau dipelintir untuk kepentingan kelompok (partai dan kroninya). Tanpa spiritualitas, kekuasaan administratif mudah berubah menjadi alat dominasi padahal dengan spiritualitas kewenangan merupakan amanah yang sejatinya dijalankan dengan adil dan merata.

Masyarakat tidak hanya membutuhkan pelayanan yang cepat, tetapi juga pelayanan yang beradab. Warga yang datang ke kantor pemerintah sering kali membawa persoalan, mengurus dokumen keluarga, mencari akses bantuan, mengurus pendidikan anak, kesehatan, perizinan usaha, tanah, pajak, atau perlindungan sosial. Mereka tidak hanya membutuhkan sistem, tetapi juga wajah birokrasi yang manusiawi. Satu kalimat kasar dari petugas dapat melukai martabat warga. Sebaliknya, satu penjelasan yang sabar dapat membuat warga merasa dihargai sebagai manusia (sesama warga negara), apalagi di era digital saat ini.

Era digital menghadirkan tantangan etika baru dimana birokrasi tidak hanya bekerja melalui meja pelayanan, tetapi juga melalui sistem elektronik, aplikasi, pusat data, tanda tangan digital, media sosial pemerintah, dashboard kinerja, dan pemanfaatan kecerdasan buatan secara masif. Transformasi digital menjanjikan transparansi dan efisiensi, seperti program pemerintah untuk efisiensi pada semua unit dan lini. Organisasi internasional yang memfasilitasi kerja sama ekonomi dan pembangunan (Organization for Economic and Co-operation Development/ OECD) juga menekankan bahwa strategi pemerintahan digital diarahkan untuk mendekatkan pemerintah kepada warga dan dunia usaha. Namun, digitalisasi tanpa etika dapat melahirkan bentuk ketidakadilan baru, warga yang tidak melek teknologi tertinggal, data pribadi rentan disalahgunakan, algoritma dapat bias, dan pelayanan menjadi cepat bagi yang terkoneksi tetapi sulit bagi yang berada di pinggiran.

Laporan Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Pemerintahan berbasis Elektronik (UN E-Government Survey 2024) menegaskan pentingnya kerangka pemerintahan digital sebagai peta jalan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian inisiatif pemerintahan digital. Artinya, digitalisasi birokrasi tidak cukup hanya memasang aplikasi, melainkan pula membutuhkan tata kelola yang baik, inklusivitas, keamanan, akuntabilitas, dan orientasi kemanusiaan. Dalam bahasa spiritual, teknologi tidak menggantikan nurani. Aplikasi boleh mempercepat layanan tetapi tidak boleh menghilangkan kasih sayang dan data boleh memperkuat keputusan tetapi tidak boleh menghapus keadilan.

Pemikiran administrasi publik juga terus bergerak dari birokrasi klasik menuju pelayanan publik yang lebih demokratis. Robert dan Janet Denhardt melalui gagasan “New Public Service” menekankan prinsip “serve citizens, not customers” serta pentingnya kepentingan publik, kewargaan, demokrasi, dan pelayanan. Gagasan ini sangat relevan dengan dimensi spiritual birokrasi. Warga bukan sekadar pelanggan yang diukur dari kepuasan layanan, melainkan pemilik kedaulatan yang dihormati, sedangkan aparatur bukan sekadar manajer layanan melainkan penjaga amanah publik.

Dalam konteks digital, Patrick Dunleavy dan kolega memperkenalkan gagasan Digital-Era Governance (pemerintahan digital) yang menekankan reintegrasi fungsi pemerintahan, struktur yang holistik, berorientasi kebutuhan, dan digitalisasi proses administrasi. Jika dibaca secara spiritual, pemerintahan digital tidak menciptakan jarak baru antara negara dan warga, melainkan justru digitalisasi memperpendek jarak, mempercepat pertolongan, memperjelas informasi, dan memperluas akses bagi mereka yang selama ini kurang terlayani.

***

Dimensi spiritual etika perilaku birokrasi dibangun dan diteladankan melalui aparatur (birokrat) yang memaknai jabatan sebagai amanah, bukan fasilitas. Jabatan juga bukan sekadar ruang kerja, kursi, kendaraan dinas, ajudan, atau tanda tangan melainkan ”titipan sementara”. Semakin tinggi jabatan semakin luas pertanggungjawaban, semakin besar kewenangan semakin besar pula risiko moralnya, seperti analogi rumput yang bergoyang ketika diterpa angin, semakin tinggi rumputnya semakin merentang pula goyangannya. Spiritualitas birokrasi (birokrat) dimulai ketika aparatur bertanya kepada dirinya sendiri mengenai keputusannya yang memudahkan masyarakat atau justru menyulitkan, tanda tangannya membawa maslahat atau membuka ruang ketidakadilan, dan bekerja karena takut diperiksa (Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan/BPK, Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK) atau karena sadar sedang memegang amanah.

Pimpinan birokrasi membangun budaya keteladanan karena etika tidak cukup diajarkan melalui spanduk atau pakta integritas, apel pagi, absen sidik jari dan retina mata. Etika yang benar ditampilkan melalui perilaku pimpinan yang datang tepat waktu sehingga bawahan belajar disiplin karena melihat pimpinannya. Harapannya jika pimpinan menolak gratifikasi bawahan belajar integritas. Jika pimpinan mau mendengar warga, bawahan belajar empati, dan jika pimpinan tidak menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, maka organisasi belajar menjaga kehormatan.

Pelayanan publik dikembalikan kepada martabat manusia. Setiap loket, aplikasi, ruang tunggu, call center, media sosial, dan kanal pengaduan dibangun untuk memudahkan warga. Birokrasi yang bernuansa spiritual menghadirkan keadilan, kejujuran, keramahan, kepastian, dan perlindungan bagi yang lemah. Di era digital ini, etika birokrasi diperluas menjadi etika data karena aparatur memahami data warga sebagai amanah. Nomor identitas, alamat, kondisi ekonomi, rekam kesehatan, pendidikan, dan informasi pribadi warga tidak diperlakukan sembarangan, apalagi untuk memenangkan diri (partai) dalam pemilihan umum kepala daerah atau anggota legislatif.

***

Stakeholder termasuk kita adalah penjaga etika birokrasi sebagai ekosistem pembelajaran bersama. Bagi aparatur, etika adalah harga diri profesi. Bagi pimpinan, etika adalah fondasi legitimasi. Bagi masyarakat, etika birokrasi adalah hak yang diperjuangkan. Bagi akademisi, etika birokrasi adalah agenda keilmuan dan pendidikan karakter publik. Bagi dunia digital, etika birokrasi adalah benteng agar teknologi tetap berpihak pada manusia. Bagi negara, etika birokrasi adalah syarat lahirnya kepercayaan publik. Dengan kata lain, ketika etika birokrasi diberi dimensi spiritual, pelayanan publik tidak lagi sekadar urusan administrasi melainkan pula sebagai jalan menuju keadilan, kemaslahatan, dan peradaban.