Oleh : Hafid Abbas
Guru Besar Pendidikan HAM Universitas Negeri Jakarta
Nama Natalius Pigai hari-hari ini kerap menjadi perbincangan publik. Sebagai Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ia tampil dengan gaya yang tak lazim bagi seorang pejabat tinggi negara. Lugaskah? Ya. Terkadang pedaskah? Bisa jadi. Tetapi di balik itu semua, ada satu pelajaran penting yang sedang ia tunjukkan: menjadi pejabat publik tidak harus berjarak dengan rakyat.
Kehadiran Pigai di panggung nasional membawa saya ke lintasan ingatan panjang tentang Papua—sejak wilayah itu masih bernama Irian Jaya. Kedekatan itu bermula ketika pada tahun 1999 saya dipercaya sebagai Deputi Menteri Negara Urusan HAM di era Presiden Abdurrahman Wahid. Pengabdian itu berlanjut lebih dari satu dekade kemudian, ketika saya mengemban amanah sebagai Dirjen dan kemudian Kepala Badan setelah penyatuan Kementerian Kehakiman dengan Kementerian HAM yang melahirkan Kementerian Kehakiman dan HAM pada 2001. Dalam kurun waktu tersebut, ketika kami memberikan pembekalan Community Policing kepada sekitar 20.000 personel kepolisian dari seluruh Indonesia, Papua menjadi prioritas utama. Bersama Menteri Kehakiman dan HAM Baharuddin Lopa dan didampingi Kapolda I Made Mangku Pastika, kami membuka pelatihan HAM dan Pemolisian Masyarakat di Papua. Kami juga memberi kesempatan kepada mereka yang sudah berpangkat Kombes untuk memperluas wawasan HAM ke negara-negara Skandinavia, khususnya ke Norwegia dan Swedia sebagai penyandang dana. Mengapa Papua kami prioritaskan? Karena tingkat kemajuannya saat itu belum setara dengan banyak daerah lain di Indonesia. Maka diperlukan afirmasi dan diskresi kebijakan agar Papua dapat melangkah lebih cepat, sejajar, dan bermartabat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pengalaman itulah yang membuat saya melihat Pigai bukan sekadar sebagai pejabat publik, melainkan sebagai representasi sejarah panjang pergulatan Papua dalam konteks Indonesia dengan segala keistimewaannya.
Pertama, Pigai adalah pejabat yang tidak memiliki sekat-sekat sosial antara dirinya dan masyarakat. Ia tidak membangun tembok formalitas yang kaku. Kolom komentarnya di media sosial dibiarkan terbuka. Kritik datang silih berganti, ia hadapi. Sanjungan mengalir, ia respons dengan nada yang sama. Ia tidak tampak tersanjung berlebihan, tidak pula terlihat runtuh oleh kecaman.
Dalam riuh rendah media sosial—termasuk perdebatan terbukanya dengan Guru Besar UGM, Zainal Arifin Mochtar—Pigai memperlihatkan satu hal yang jarang kita saksikan: seorang menteri yang hadir langsung di tengah percakapan publik tanpa protokol berlapis.
Perdebatan itu bermula dari pernyataannya bahwa pemahaman HAM telah ia hayati sejak usia dini. Respons yang muncul berkembang menjadi diskursus terbuka. Namun yang menarik bukan semata isi debatnya, melainkan sikapnya. Ia tidak menutup ruang komentar. Ia tidak memblokir kritik. Ia membiarkan publik berbicara—bahkan ketika sebagian komentar melampaui batas etika dan bernada rasis.
Di sini kita melihat daya tahan seseorang yang ditempa oleh pengalaman hidupnya sendiri. Pigai pernah bertutur tentang masa kecilnya yang akrab dengan konflik, tentang hidup di antara desingan peluru dan batas tipis antara hidup dan mati. Pengalaman eksistensial itulah yang membentuk pemahamannya tentang nilai kemanusiaan. Bagi Pigai, HAM bukan sekadar teks normatif, melainkan pengalaman batin yang dihidupi. Ia bagai karang di laut lepas—diterpa badai dan gelombang, tetapi tetap tegak.
Kedua, Pigai menghadirkan harmoni antara apa yang ia pikirkan, rasakan, dan tuturkan. Ia berbicara tanpa kemasan pencitraan berlebihan. Apa adanya. Lurus. Kadang keras. Namun terasa otentik. Dalam strata sosial tinggi—terlebih pada jabatan menteri—harmoni seperti ini bukan hal yang umum. Banyak pejabat berbicara dengan bahasa aman dan terukur demi citra. Pigai justru memperlihatkan model komunikasi yang cair dan egaliter.
Mahatma Gandhi pernah menuturkan tentang konsistensi dan harmoni antara pikiran, kata, dan Tindakan, sebagai jalan ke kemuliaan dan ke kebahagiaan. “Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony.”
Di situlah pelajaran penting bagi demokrasi kita. Demokrasi yang sehat membutuhkan pejabat yang tidak alergi kritik dan tidak membatasi ruang dialog. Tarung gagasan boleh. Berbeda pandangan boleh. Namun martabat kemanusiaan harus dijaga. Pigai berkali-kali menunjukkan bahwa perdebatan tidak perlu menjadi personal. Bahkan pada akhirnya, ia tetap merangkul lawan debatnya sebagai “Sobat HAM.” Di sana kita melihat kedewasaan: keras dalam argumen, terbuka dalam relasi.
Ketiga, dan mungkin yang paling penting, kehadiran Pigai adalah simbol partisipasi Papua dalam panggung nasional. Papua masih menjadi pekerjaan rumah besar Indonesia—ketertinggalan pembangunan, persoalan pendidikan, akses kesehatan, dan berbagai tantangan struktural lainnya. Namun Papua juga adalah sumber daya moral, kultural, dan spiritual bagi Indonesia.
Melihat Pigai dari perspektif kebesaran Indonesia berarti menerima bahwa setiap pribadi dan setiap daerah memiliki kelebihan dan kekurangan. Tidak ada kebesaran tanpa celah. Tidak ada kepemimpinan tanpa sisi manusiawi. Justru dalam menerima dan mengelola perbedaan itulah kebesaran bangsa diuji.
Dalam kaitan itulah saya teringat pada satu kearifan Budaya Bugis tentang etika kepemimpinan:
“Matanre tenticongari; Mapance tenricukuki; Battua tenmalinrungi; Baeccu tenrilinrungi.”
Maknanya: Jika berada di ketinggian, jangan pernah merasa di ketinggian; jika berada di posisi rendah, jangan pernah merasa direndahkan; jika besar, jangan pernah menghalangi yang kecil; jika kecil, jangan pernah dihalangi yang besar. Nilai ini mengajarkan keseimbangan, kerendahan hati, dan penghormatan timbal balik. Dalam banyak sisi, kita melihat pantulan nilai itu pada diri Pigai—dan dalam perjuangan panjang Papua untuk berdiri sejajar.
Model pejabat seperti Pigai mungkin tidak selalu nyaman bagi semua pihak. Gaya komunikasinya bisa memantik perdebatan. Ucapannya bisa mengundang tafsir beragam. Namun demokrasi memang ruang yang hidup—ia berdenyut melalui nadi dialog, kritik, dan pertukaran gagasan.
Yang perlu kita jaga adalah substansinya: keberanian membuka ruang komunikasi, kesediaan menghadapi kritik, dan komitmen pada nilai kemanusiaan. Indonesia membutuhkan pejabat yang tidak berjarak dengan rakyat. Indonesia juga membutuhkan masyarakat yang mampu berdebat tanpa rasisme dan tanpa kebencian personal. Tarung narasi boleh, tetapi martabat manusia harus tetap dijunjung tinggi.
Pada waktunya, publik akan menilai dengan jernih. Dan sejarah akan mencatat bukan hanya siapa yang paling lantang, tetapi siapa yang paling konsisten menjaga nilai.
Dari balik pegunungan dan lembah-lembah timur Indonesia, semangat itu terasa: bahwa kebesaran Indonesia tidak dibangun oleh kesempurnaan, melainkan oleh keberanian merangkul Papua dan daerah-daerah tertinggal lainnya sepenuhnya—mengakui martabatnya, mempercepat kemajuannya, dan menempatkannya sebagai bagian utuh dari rumah besar bernama Indonesia.
Sebagai penutup, kehadiran Pigai dan keterlibatan Papua dalam arus utama kebangsaan adalah pengingat bahwa dari timur Indonesia terbit cahaya yang ikut menerangi republik ini. Pada akhirnya, kebesaran bangsa tidak diukur dari seberapa keras kita bersuara, melainkan dari seberapa tulus kita merangkul yang selama ini berada di pinggir. Sebagaimana layaknya karang yang tetap tegak diterpa gelombang, demikian pula Indonesia akan kokoh bila berdiri di atas pemuliaan harkat dan martabat setiap warganya yang tertinggal. “Ketika Papua merasa dihormati, Indonesia sedang membesarkan dirinya sendiri.”
