Oleh: Sudarto
Dosen PGSD FIP Universitas Negeri Makassar
Dalam lima tahun terakhir, kualitas pendidikan dasar di Kabupaten Bone menunjukkan kemajuan yang berarti, meskipun masih dihadapkan pada sejumlah tantangan klasik: pemerataan tenaga pendidik, profesionalisme guru, dan kesejahteraan. Guru sekolah dasar (SD) menjadi garda terdepan pembentukan karakter dan dasar kemampuan literasi serta numerasi anak—namun kualitas mereka belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah Kabupaten Bone.
Kualifikasi dan Sertifikasi Guru
Data dari Dinas Pendidikan dan Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sebagian besar guru SD di Bone telah memenuhi kualifikasi akademik minimal S1 sesuai amanat Undang-Undang Guru dan Dosen. Namun, proporsi guru yang telah tersertifikasi belum mencapai 100 persen. Di beberapa kecamatan terpencil, masih ditemukan guru honorer atau non-PNS yang belum memiliki sertifikat pendidik karena keterbatasan akses dan kesempatan pelatihan.
Kondisi ini berdampak pada kesenjangan kompetensi pedagogik. Guru di daerah perkotaan cenderung lebih cepat beradaptasi dengan perubahan kurikulum dan teknologi pembelajaran, sementara di wilayah pesisir dan pedalaman masih terkendala fasilitas.
Profesionalisme dan Pelatihan
Sejak 2020, Pemerintah Kabupaten Bone bekerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan tinggi dan Balai Guru Penggerak telah menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru, terutama dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Pelatihan berbasis praktik dan komunitas belajar (KGB, PGP, MGMP) mulai tumbuh di beberapa gugus sekolah.
Namun, pelatihan yang bersifat sporadis belum cukup untuk mendorong perubahan nyata di kelas. Banyak guru membutuhkan pendampingan berkelanjutan, terutama dalam pembelajaran berbasis proyek dan penilaian autentik. Di era digital, literasi teknologi menjadi tantangan tersendiri, sebab tidak semua guru memiliki perangkat dan koneksi internet memadai untuk mengakses platform pembelajaran daring.
Kesejahteraan Guru
Masalah kesejahteraan masih menjadi isu penting. Kasus keterlambatan pembayaran tunjangan profesi guru di tahun 2024–2025 sempat menjadi perhatian publik. Keterlambatan tersebut dapat memengaruhi motivasi kerja guru, terutama bagi mereka yang mengandalkan tunjangan sebagai tambahan penghasilan utama. Pemerintah daerah perlu memastikan sistem administrasi keuangan pendidikan berjalan transparan dan efisien agar hak guru tersalurkan tepat waktu.
Kualitas Pembelajaran dan Dampaknya
Kualitas guru berbanding lurus dengan capaian belajar siswa. Hasil Asesmen Nasional (AN) menunjukkan bahwa rata-rata literasi dan numerasi siswa SD di Kabupaten Bone masih berada di bawah rata-rata provinsi. Meski demikian, ada tren peningkatan di sekolah-sekolah yang aktif melakukan pelatihan dan kolaborasi guru. Ini menegaskan bahwa peningkatan kapasitas guru menjadi perhatian utama untuk peningkatan mutu pendidikan yang lebuh baik lagi.
Harapan ke Depan
Memasuki tahun 2025, Kabupaten Bone memiliki peluang besar untuk memperkuat kualitas pendidik melalui program Guru Penggerak, Sekolah Penggerak, dan pelatihan digital yang difasilitasi pemerintah pusat. Kolaborasi antara Dinas Pendidikan, perguruan tinggi, dan komunitas guru perlu ditingkatkan agar inovasi pembelajaran dapat merata hingga ke pelosok desa.
Guru bukan sekadar pengajar, tetapi pembentuk masa depan. Maka, peningkatan kualitas guru SD di Kabupaten Bone harus menjadi prioritas bersama—bukan hanya demi angka statistik, tetapi demi masa depan generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan siap membangun daerah dan bangsanya serta berkontribusi besar dalam perkembangan zaman.
