BONE, TRIBUNBONEONLINE.COM–Aksi unjuk rasa menolak penyesuaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, yang semula berjalan damai, berubah ricuh pada Selasa (19/8) malam hingga Rabu dini hari (20/8).
Ribuan massa masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bone Bersatu sebelumnya melakukan long march menuju Kantor Bupati Bone. Dengan spanduk dan pengeras suara, mereka menyuarakan penolakan terhadap rencana pemerintah daerah menyesuaikan PBB-P2 berdasarkan zona nilai tanah.
Kebijakan ini dinilai memberatkan. Sebab, berdasarkan perhitungan, penerimaan PBB-P2 akan naik sekitar 65 persen dari Rp30 miliar di tahun 2024 menjadi Rp50 miliar pada 2025. Bagi masyarakat, angka ini bukan sekadar target penerimaan, tetapi beban tambahan di tengah situasi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya.
Hingga petang, aksi masih berlangsung damai. Namun, ketegangan mulai terlihat ketika sebagian massa bertahan di sekitar Kantor Bupati Bone. Situasi kemudian berubah drastis pada malam hari. Bentrokan pecah, batu beterbangan, aparat pun tak luput dari sasaran.
Dandim 1407 Bone, Letkol Inf Laode Muhammad Idrus, menegaskan bahwa kericuhan itu bukan lagi dilakukan oleh massa penggagas aksi.
“Aliansi Rakyat Bone Bersatu sudah menarik diri sejak malam, begitu melihat situasi mulai anarki. Jadi yang melakukan pelemparan batu dan tindakan brutal itu bukan lagi dari massa aliansi,” ujarnya, Rabu (20/8).
Kericuhan tersebut menyebabkan delapan anggota TNI menjadi korban. Empat di antaranya mengalami luka di kepala, sementara sisanya di bahu akibat lemparan batu. Aparat gabungan kemudian mengamankan 54 orang terduga pelaku.
Hasil pemeriksaan sementara mengejutkan. “Sebagian besar bukan warga Bone. Ada dari Wajo, Enrekang, bahkan 16 orang tidak memiliki KTP. Sekitar 10 orang positif alkohol dan sabu. Jadi ini bukan lagi soal PBB-P2, tapi memang ada pihak yang ingin membuat Bone kacau,” tegas Laode.
Kini, suasana Bone berangsur kondusif. Namun, bekas ketegangan masih terasa. Aksi yang awalnya hanya ingin menyuarakan keresahan warga terkait kebijakan pajak, justru berakhir dengan luka. (Ag)
