JAKARTA, TRIBUNBONEONLINE.COM– Pucuk pimpinan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) harus diberhentikan. Pemberhentian itu sebagai wujud tanggung jawab kekisruhan demi kekisruhan dan kontroversi di publik yang melibatkan pimpinan dan pegawai BRIN.
“Presiden harus mengeksekusi rekomendasi Komisi VII DPR agar kontroversi yang melibatkan dan dibuat oleh sivitas BRIN tidak terus berulang,” desak anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PAN, Andi Yuliani Paris, Kamis (27/4).
Tidak hanya itu, menurut Andi Yuliani, kontroversi demi kontroversi membuat dia berkesimpulan BRIN layak dibubarkan. BRIN yang mengintegrasikan dan meleburkan lembaga pemerintah non-kementerian bidang iptek seperti LIPI, LAPAN, Batan, dan BPPT serta litbang semua kementerian/lembaga terus-menerus memproduksi masalah. Institusi yang dileburkan ke BRIN, urai Andi Yuliani, bisa dihidupkan dan ditata kembali.
“Bukan pemberitaan yang membanggakan dunia iptek dan inovasi lewat terobosan dan temuan baru, justru ini kabar penuh masalah. Ini mencerminkan kemerosotan kinerja dunia iptek dan inovasi BRIN. Baik dari sisi penataan SDM, organisasi, aset, infrastruktur iptek hingga program dan anggaran,” beber anggota DPR RI dari FRAKSI PAN ini.
Puang Yuli menjelaskan, kontroversi yang disulut oleh komentar Andi Pangerang Hasanuddin, peneliti BRIN, di media sosial yang mengancam membunuh warga Muhammadiyah adalah kasus kesekian yang memantik pro-kontra. Sebelumnya, peneliti BRIN membuat heboh lantaran perkiraan bakal ada badai dahsyat karena cuaca ekstrem di Jabodetabek.
Selain tidak terbukti ada badai dahsyat, jelas Yuliani, tidak ada kewenangan bagi BRIN dan penelitinya untuk mengumumkan perkiraan badai dahsyat itu ke publik. Kewenangan tersebut ada pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Publik, kata Andi, juga belum lupa akan kehebohan ketika penutupan Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfir di Watukosek, Pasuruan, ‘swastanisasi’ Kebun Raya Bogor, pembubaran Lembaga Biologi Molekuler Eijkman yang reputasinya menjulang hingga pemecatan secara mendadak tenaga honorer kapal riset Baruna Jaya.
Karena itu, jelas Andi, penting bagi Presiden untuk melaksanakan rekomendasi Komisi VII DPR. Anggota dewan dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan II itu menjelaskan, pada 30 Januari 2023, rapat Komisi VII DPR dengan BRIN merekomendasikan kepada pemerintah untuk segera mengganti Kepala BRIN. Alasannya saat ini adalah berbagai masalah yang ada di tubuh BRIN hingga saat ini tidak juga kunjung usai.
Selain itu, Komisi VII DPR juga merekomendasikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit investigatif dengan tujuan tertentu terkait penggunaan pagu anggaran BRIN Tahun Anggaran 2022 yang diduga bermasalah.
Secara khusus, Andi Yuliani Paris menyoroti apa yang dilakukan Andi Pangerang Hasanuddin. Menurut dia, biang masalah pengancaman ke warga Muhammadiyah itu bukan Andi Pangerang. “Dia (Andi Pangerang Hasanuddin) hanyalah boneka Thomas Djamaluddin. Thomas mengirim WA ke saya, ada ormas yang resisten tidak mau berubah ihwal kriteria rukyatul hilal,” urai Andi.
Seperti diberikana, Andi Pangerang Hasanuddin diketahui mengancam membunuh warga Muhammadiyah saat mengomentari kiriman periset BRIN yang juga seniornya, Thomas Jamaluddin, tentang penetapan Idulfitri atau 1 Syawal di Facebook. Bahkan, dia menuding Muhammadiyah disusupi organisasi Hizbut Tahrir.
Komentar tersebut pun viral dan menuai kecaman dan berbuntut laporan polisi terhadap Andi Pangerang Hasanuddin dan menurut Andi Yuliani Paris Thomaslah pemicu itu semua. Thomas juga menyatakan melalui WA kepada Andi Yuliani Paris bahwa ada ormas yang resisten dan sulit . Andi Yuliani Paris dengan getam menyatakan balik bahwa Thomas adalah sumber dari permasalahan ini. (sat)
