“SATU TUNGKU TIGA BATU” FONDASI PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN

oleh -131 x dibaca
Prof. Dr. Andi Kasmawati, M.Hum - Associate Prof. Dr. Mustari, M.Hum

Oleh:

Prof. Dr. Andi Kasmawati, M.Hum., Koordinator Program Doktor Ilmu Administrasi Publik FISH Universitas Negeri Makassar (UNM).

Associate Prof. Dr. Mustari, M.Hum., Kepala Pusat Pelayanan MKU, MK Kependidikan dan Pendidikan Karakter UNM.

Kemiskinan di Tanah Papua merupakan persoalan pembangunan yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan ekonomi dan penyaluran bantuan sosial, karena di balik kekayaan sumber daya alam (SDA), keindahan wilayah, dan kekuatan nilai-nilai budaya yang dimiliki, masih terdapat masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lapangan pekerjaan, dan kesempatan ekonomi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan kemiskinan bukan semata-mata disebabkan karena keterbatasan sumber daya, melainkan pula berkaitan dengan kebijakan pembangunan yang dirancang, dilaksanakan, dan didistribusikan secara adil.

Data Badan Pusat Statistik (BPS Papua Barat, 2026) menunjukkan, persentase penduduk miskin Kabupaten Manokwari, sebagai contoh kasus pada Maret 2025 mencapai 17,38 persen atau sekitar 31.720 jiwa. Meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, angka tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan penanganan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, filosofi kearifan lokal Tanah Papua, “Satu Tungku Tiga Batu” menjadi landasan penting dalam membangun pendekatan pengentasan kemiskinan yang lebih kontekstual, inklusif, dan berkeadilan. Filosofi ini bukan sekadar simbol persatuan, melainkan pula mengandung nilai kebersamaan, keseimbangan, saling menghormati, dan tanggung jawab kolektif. Nilai tersebut diterjemahkan ke dalam sinergi tiga pilar utama, yaitu pemerintah, adat, dan agama, sebagai kekuatan bersama dalam membangun kesejahteraan masyarakat Papua.

***

Pengentasan kemiskinan berbasis Satu Tungku Tiga Batu fondasi merupakan pendekatan pembangunan yang menempatkan pemerintah, lembaga adat, dan lembaga agama sebagai tiga kekuatan yang saling menopang dalam merumuskan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan. Filosofi tiga batu yang menopang satu tungku memberikan gambaran bahwa kesejahteraan masyarakat tidak dibangun hanya oleh satu pihak. Pemerintah memiliki kewenangan, kebijakan, anggaran, dan tanggung jawab pelayanan publik. Lembaga adat memiliki legitimasi sosial, pengetahuan lokal, serta pemahaman terhadap hak ulayat dan karakteristik masyarakat. Sementara itu, lembaga agama memiliki kekuatan moral, spiritual, dan jaringan pelayanan sosial yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Ketiga unsur tersebut ditempatkan dalam hubungan kemitraan yang saling melengkapi, bukan saling mendominasi. Dengan demikian, pengentasan kemiskinan tidak lagi dipahami sebagai program pemerintah semata, tetapi sebagai gerakan bersama yang berakar pada nilai budaya, kepercayaan masyarakat, dan kebutuhan nyata dalam kehidupan orang Papua. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Asymmetrical Network Governance (A-NetGov), yaitu model tata kelola jejaring asimetris yang menekankan pembagian fungsi berdasarkan kewenangan, kapasitas, legitimasi, dan pengetahuan masing-masing aktor, sebagaimana dikembangkan oleh Omheryo Erenst Ngabalin (2026) dalam disertasinya berjudul Rekonstruksi Model Implemenetasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pendekatan Asimetris di Kabupatten Manokwari pada Program Doktor Ilmu Adminstrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FISH) UNM.

BACA JUGA:  BANJIR SUMATERA: KERUSAKAN SISTEMIK, KORBAN KEGAGALAN KEBIJAKAN DAN SOLUSI IDEOLOGIS

***

Terdapat beberapa alasan yang mendasari perlunya pendekatan berbasis kearifan lokal dalam program pengentasan kemiskinan di Tanah Papua. Pertama, karakteristik geografis dan sosial budaya Papua sangat beragam. Kondisi masyarakat pesisir, kepulauan, perkotaan, pedalaman, dan pegunungan memiliki kebutuhan serta tantangan yang berbeda. Masyarakat pesisir membutuhkan dukungan pengembangan perikanan, akses pasar, dan perlindungan ekonomi nelayan. Sementara masyarakat pegunungan membutuhkan penguatan pertanian lokal, konektivitas transportasi, pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap pelayanan dasar. Oleh karena itu, pendekatan “one size fits all” atau satu kebijakan untuk semua tidak selalu mampu menjawab kebutuhan masyarakat Papua.

Kedua, kebijakan pemerintah belum sepenuhnya terintegrasi dengan kekuatan sosial-ekonomi masyarakat. Selama ini, program pengentasan kemiskinan sering kali lebih berorientasi pada pendekatan administratif, pendataan, penganggaran, dan penyaluran bantuan. Padahal, keberhasilan suatu program sangat dipengaruhi oleh penerimaan masyarakat dan keterlibatan aktor yang dipercaya di lingkungan sosialnya.

Ketiga, masih terdapat kesenjangan antara potensi sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat. Tanah Papua memiliki kekayaan hutan, laut, tanah ulayat, hasil pertanian, perkebunan, dan berbagai potensi ekonomi lokal. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi masyarakat adat. Pengentasan kemiskinan tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan, tetapi juga pada penguatan kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara produktif dan berkelanjutan.

Keempat, diperlukan pendekatan pembangunan yang menghormati identitas dan martabat Orang Asli Papua (OAP). Masyarakat Papua bukan sekadar objek penerima program, melainkan subjek pembangunan yang memiliki pengetahuan, budaya, kelembagaan, dan potensi ekonomi sendiri. Oleh karena itu, kebijakan menghargai hak ulayat, pola kehidupan masyarakat, kedaulatan pangan lokal, serta nilai-nilai sosial yang hidup dan berkembang di tengah komunitas adat. Dengan demikian, pengentasan kemiskinan berbasis Satu Tungku Tiga Batu penting karena menghadirkan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada angka statistik, tetapi juga pada keadilan sosial dan penghormatan terhadap manusia.

BACA JUGA:  80 Tahun Indonesia, Kemerdekaan Atau Petaka ?

***

Strategi implementasi program pengentasan kemiskinan berbasis satu tungku tiga batu dapat diwujudkan melalui pilihan strategi berikut. Pertama, membangun kolaborasi tiga pilar secara nyata. Pemerintah, adat, dan agama dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi program. Pemerintah juga bertanggung jawab menyediakan kebijakan, anggaran, dan pelayanan publik. Lembaga adat berperan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, memvalidasi kondisi sosial, memfasilitasi penyelesaian persoalan hak ulayat, dan menjamin program sesuai dengan nilai budaya. Sedangkan lembaga agama berperan memperkuat pendidikan karakter, pendampingan keluarga, pemberdayaan ekonomi dan pelayanan sosial bagi kelompok rentan. Ketiganya memiliki ruang dialog dan mekanisme koordinasi yang jelas.

Kedua, membangun sistem data kemiskinan yang akurat dan kontekstual. Pendataan masyarakat miskin mengintegrasikan data pemerintah dengan informasi faktual dari kampung, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat. Datanya menggambarkan kondisi kesejahteraan secara lebih menyeluruh, termasuk pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan, akses pelayanan dasar, kepemilikan dan pemanfaatan sumber daya, serta tingkat kerentanan keluarga. Pendekatan ini penting agar tidak terjadi kesalahan sasaran dalam pemberian bantuan dan pelaksanaan program pemberdayaan.

Ketiga, mengembangkan ekonomi produktif berbasis potensi lokal. Program pengentasan kemiskinan diarahkan pada pengembangan ekonomi masyarakat, seperti pengolahan sagu, pertanian lokal, perkebunan, perikanan, peternakan, kerajinan, dan usaha mikro masyarakat adat. Pemerintah juga memberikan dukungan berupa modal usaha, pelatihan keterampilan, teknologi pengolahan, pendampingan, akses pasar, dan pembangunan infrastruktur ekonomi. Perhatian khusus juga diberikan kepada “mama-mama Papua” sebagai pelaku ekonomi lokal melalui penyediaan fasilitas pasar yang layak, perlindungan usaha, dan penguatan akses pemasaran.

Keempat, melakukan diferensiasi program berdasarkan karakteristik wilayah. Intervensi pengentasan kemiskinan disesuaikan dengan kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat. Wilayah pesisir diarahkan pada penguatan ekonomi perikanan dan pemasaran hasil laut. Wilayah pegunungan dan pedalaman diarahkan pada pengembangan pangan lokal, pertanian, serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, wilayah perkotaan membutuhkan penguatan keterampilan kerja, kesempatan usaha, dan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan.

BACA JUGA:  Pendidikan Awal Kanak-Kanak: Mendukung Anak Pekerja Migran di Malaysia

Kelima, memperkuat pemanfaatan Dana Otonomi Khusus secara tepat sasaran. Dana Otonomi Khusus merupakan instrumen afirmasi untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua. Penggunaannya diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata, terukur, transparan, dan berkelanjutan. Sinergi antara Dana Otsus, APBD, Dana Desa, dan sumber pembiayaan lainnya diperkuat sehingga tidak terjadi tumpang tindih program maupun pemborosan anggaran.

Keenam, membangun mekanisme pengawasan dan evaluasi partisipatif. Masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan kebutuhan, kritik, pengaduan, dan penilaian terhadap program yang dilaksanakan. Tokoh adat dan tokoh agama merupakan mitra pengawasan sosial, sementara pemerintah bertanggung jawab menjamin setiap program berjalan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku, pengawas, dan mitra pembangunan.

Pengentasan kemiskinan berbasis Satu Tungku Tiga Batu ini bertujuan untuk membangun kesejahteraan masyarakat Papua secara menyeluruh, bukan sekadar menurunkan persentase kemiskinan dalam laporan statistik. Selain itu, mewujudkan masyarakat Papua yang memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas, pelayanan kesehatan yang memadai, rumah layak huni, pangan yang cukup, pekerjaan yang produktif, dan kesempatan ekonomi yang adil. Lebih jauh, pendekatan ini mampu memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat adat, melindungi hak ulayat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat persatuan sosial, dan menjamin pembangunan dapat memberikan manfaat bagi Orang Asli Papua dan masyarakat pada umumnya. Pengentasan kemiskinan juga merupakan instrumen untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

***

Program pengentasan kemiskinan di Tanah Papua diarahkan pada perubahan paradigma, dari pendekatan yang bersifat sektoral, seragam, dan administratif menuju pendekatan yang kolaboratif, kontekstual, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Filosofi Satu Tungku Tiga Batu menawarkan pesan mendasar bahwa kesejahteraan tidak dapat dibangun secara sendiri-sendiri. Pemerintah, adat, dan agama berdiri bersama, saling menguatkan, dan menjalankan fungsi masing-masing demi kepentingan masyarakat. Landasan filosifis tersebut sebagai fondasi gerakan bersama untuk membangun Papua yang sejahtera, mandiri, inklusif, dan bermartabat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

No More Posts Available.

No more pages to load.