EWAKO, Etos Kerja Polisi Bersama Masyarakat

oleh -57 x dibaca
Inspektur Jenderal Polisi Dr. M. Awal Chairuddin

Oleh: Irjen. Pol. Dr. M. Awal Chairuddin, S.I.K., M.H., Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Provinsi Sulawesi Selatan, Alumni Program Doktor Ilmu Adminstrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar (UNM)

Bagi masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya Bugis-Makassar ungkapan EWAKO bukan sekadar kata penyemangat, melainkan energi keberanian, keteguhan, dan ajakan untuk bergerak menghadapi tantangan. Namun, ketika ungkapan budaya ini ditransformasikan menjadi nilai dasar program kerja Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan, EWAKO memperoleh makna yang lebih strategis sebagai nilai dasar sekaligus orientasi nilai etika, estetika, kinestetika, dan etos kerja Polisi Bersama Masyarakat. Penulis yang memperkenalkan Commander Wish EWAKO sebagai nilai dasar dan orientasi nilai, atau arah kebijakan sekaligus pedoman pelaksanaan tugas kepolisian ini dijelaskan dalam publikasi resmi Polda Sulawesi Selatan pada Oktober 2026, dimana EWAKO mengandung empat nilai utama, yakni empati, waspada, adil, dan kolaboratif. Keempatnya diarahkan untuk menerjemahkan etos kerja polisi bersama masyarakat ke dalam tindakan pelayanan, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), penegakan hukum, dan penyelesaian persoalan sosial.

***

EWAKO dipahami sebagai model etos kerja kepolisian karena mengintegrasikan empat orientasi nilai dalam satu kesatuan perilaku profesional.

Empati dalam melayani berarti kemampuan anggota Polri memahami kebutuhan, kesulitan, dan perasaan masyarakat. Empati menuntut pelayanan yang manusiawi, ramah, cepat, dan penuh kepedulian. Polisi tidak cukup hanya menerima laporan, tetapi juga mampu merasakan urgensi persoalan yang dialami pelapor maupun korban.

Waspada dalam menjaga kamtibmas merupakan sikap kesiapsiagaan, kepekaan, dan kemampuan mengantisipasi potensi gangguan keamanan sebelum berkembang menjadi konflik atau tindak kriminal. Waspada bukan berarti mencurigai setiap orang, melainkan membangun kewaspadaan profesional melalui deteksi dini, patroli, komunikasi sosial, dan pemetaan kerawanan.

Adil dalam penegakan hukum menegaskan tentang hukum (aturan) yang diterapkan secara objektif, profesional, transparan, dan tidak diskriminatif. Tidak ada perbedaan perlakuan karena status sosial, jabatan, kekayaan, kedekatan, ataupun latar belakang seseorang. Dengan kata lain, keadilan merupakan ukuran penting legitimasi kepolisian di mata masyarakat.

Kolaboratif dalam menyelesaikan permasalahan mengandung pengertian tentang polisi yang tidak dapat bekerja sendiri, karena keamanan merupakan kepentingan bersama yang membutuhkan sinergi Polri, TNI, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, media, keluarga, dan masyarakat. Dengan demikian, EWAKO bukan sekadar akronim untuk dihafalkan ketika apel, melainkan panduan perilaku yang menghubungkan nilai, sikap, dan tindakan kepolisian dengan kebutuhan masyarakat untuk – minimal – membangun kepercayaan dan legitimasi sosial.

BACA JUGA:  Berawal Mitra jadi Masalah: Pembiayaan Murabahah Macet dan Upaya Restrukturisasi

EWAKO penting sebagai etos kerja Polri karena tantangan keamanan masyarakat semakin kompleks. Tawuran antarkelompok, kejahatan jalanan, penyalahgunaan narkotika, kekerasan, kejahatan digital, dan konflik sosial tidak selalu dapat diselesaikan melalui pendekatan penindakan. Dibutuhkan pencegahan, kehadiran negara, komunikasi, dan partisipasi masyarakat. Dalam konteks ini, kepercayaan publik merupakan modal sosial yang sangat penting. Masyarakat yang percaya kepada polisi akan lebih terbuka menyampaikan informasi, melaporkan gangguan keamanan, dan berpartisipasi dalam menjaga lingkungannya. Sebaliknya, pelayanan yang buruk, ketidakadilan, dan penyalahgunaan kewenangan dapat melemahkan kepercayaan tersebut.

Semangat EWAKO sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13 menegaskan tiga tugas pokok Polri, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lebih jauh, masyarakat Sulawesi Selatan memiliki modal sosial berupa nilai siri’ na pacce (harga diri dan kehormatan), sipakatau (saling memanusiakan), sipakalebbi (saling menghargai), dan sipakainge (saling mengingatkan). Nilai-nilai tersebut memperkuat hubungan polisi dan masyarakat melalui penghormatan terhadap martabat manusia, kepedulian, solidaritas, dan budaya saling mengingatkan.

Yani, Susmihara, dan Nurkidam (2023), dalam kajian mengenai strategi pewarisan nilai pappaseng masyarakat Bugis Wajo, mengidentifikasi nilai lempu’ (kejujuran), acca (kecendekiaan), sitinaja (kepatutan), getteng (keteguhan), reso (usaha), dan siri’ sebagai nilai penting pembentukan karakter masyarakat. Artinya, EWAKO memiliki peluang untuk bertumbuh bukan hanya sebagai program institusional, tetapi juga sebagai gerakan sosial yang memperoleh energi dari kebudayaan masyarakat setempat melalui penguatan nilai etika, estetika, kinestetika aktornya.

EWAKO diterjemahkan ke dalam tiga dimensi perilaku agar tidak berhenti sebagai slogan. Pertama, dimensi etika karena benar dalam nilai dan tindakan. Etika berkaitan dengan moralitas, tanggung jawab, kepatutan, dan ukuran benar-salah dalam menjalankan profesi. Oleh karena itu, empati diwujudkan melalui kepedulian yang tulus, kewaspadaan yang berlandaskan tanggung jawab profesional, keadilan yang menjunjung kesetaraan di hadapan hukum, serta kolaborasi yang dibangun atas dasar kejujuran dan saling menghormati.

BACA JUGA:  Masjid Songkok Recca, Simbol Peradaban Masyarakat Bone Sepanjang Masa

Dalam budaya Bugis-Makassar, prinsip lempu’ merupakan landasan integritas, sedangkan siri’ na pacce mengingatkan tentang kehormatan yang dijaga melalui perilaku bermartabat dan kepedulian terhadap sesama. Polisi yang beretika bukan hanya mampu menindak pelanggaran masyarakat, tetapi juga berani menjaga integritas dirinya dan menindak pelanggaran di lingkungan institusinya sendiri.

Dimensi estetika atau indah dalam sikap dan hubungan sosial. Estetika tidak hanya berbicara tentang keindahan penampilan, kerapian seragam, dan lingkungan kantor, tetapi juga keindahan perilaku, komunikasi, dan hubungan antarmanusia berdasarkan empati. Oleh karena itu, empati menghadirkan keindahan dalam pelayanan, kewaspadaan menghadirkan ketenangan dalam kehidupan masyarakat, keadilan menghadirkan keindahan dalam tegaknya martabat manusia, dan kolaborasi menghadirkan keharmonisan dalam menyelesaikan perbedaan.

Pada konteks tersebut nilai sipakatau mengajarkan saling memanusiakan, sipakalebbi mengajarkan saling menghargai, sedangkan sipakainge mengajarkan saling mengingatkan. Ketiganya merupakan landasan estetika sosial yang penting bagi polisi dan masyarakat. Dengan kata lain, ketegasan tidak diwujudkan dengan kekasaran, sementara penghormatan tidak berarti menghilangkan ketegasan terhadap pelanggaran hukum.

Dimensi kinestetika atau nyata dalam gerakan dan kerja. Kinestetika menekankan tindakan, keterampilan, dan gerak nyata. Jadi, empati terlihat ketika polisi segera menolong korban sebelum melakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Kewaspadaan terlihat melalui patroli dialogis, deteksi dini, dan respons cepat terhadap potensi gangguan kamtibmas. Keadilan terlihat melalui proses penegakan hukum yang profesional dan tidak pandang bulu. Kolaborasi terlihat melalui keterlibatan aktif berbagai unsur masyarakat dalam menyelesaikan persoalan.

Pada konteks tersebut terlihat relevansi nilai reso dan getteng dalam pappaseng Bugis dimana kerja keras dan keteguhan menjadi kebiasaan profesional, bukan sekadar tuntutan administratif. Polisi hadir di tengah masyarakat, bukan hanya ketika terjadi masalah, melainkan juga ketika masyarakat membutuhkan pendampingan, perlindungan, dan pencegahan.

Ketiga dimensi tersebut dioperasionalkan melalui beberapa strategi. Pertama, membangun pelayanan kepolisian yang responsif, termasuk optimalisasi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dan layanan darurat 110. Kedua, memperkuat patroli dialogis dan peran Bhabinkamtibmas sebagai penghubung polisi dengan masyarakat. Ketiga, mengembangkan forum komunikasi keamanan yang melibatkan pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, dan keluarga. Keempat, memperkuat pengawasan dan evaluasi terhadap integritas anggota. Kelima, mengukur keberhasilan program berdasarkan kualitas pelayanan, kecepatan respons, penyelesaian pengaduan, pencegahan gangguan keamanan, dan kepercayaan masyarakat.

BACA JUGA:  MENJAGA INTEGRITAS PROGRAM MBG: MOMENTUM STRATEGIS BAGI AHLI GIZI UNTUK BERSATU DAN BERGERAK

Tujuan akhir EWAKO sebagai etos kerja adalah membangun keamanan yang tidak hanya dirasakan sebagai hasil kerja aparat, tetapi juga menjadi kesadaran kolektif (tanggung jawab bersama) masyarakat dengan mewujudkan polisi yang humanis, profesional, responsif, dan berintegritas. Kemudian, menciptakan masyarakat yang sadar hukum dan aktif berpartisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan, dengan tetap memperkuat kepercayaan publik melalui penegakan hukum yang adil. Selanjutnya, mengembangkan penyelesaian masalah sosial yang lebih kolaboratif-partisipatif dan berkelanjutan, serta menjadikan kearifan lokal masyarakat Sulawesi Selatan sebagai sumber energi pembentukan budaya kerja kepolisian yang relevan dengan kebutuhan zaman.

Dalam implementasinya, kemitraan kolaboratif itu tidak berarti mengalihkan kewenangan penegakan hukum kepada masyarakat, melainkan Polri tetap bertanggung jawab menjalankan tugas berdasarkan hukum, sedangkan masyarakat berperan sebagai mitra dalam pencegahan, pemberian informasi, pengawasan sosial, dan pemeliharaan keharmonisan lingkungan. Selanjutnya, etos kerja EWAKO juga dievaluasi secara konsisten, dimana empati diukur melalui kualitas pengalaman masyarakat dalam memperoleh pelayanan. Kewaspadaan dinilai dari kesiapsiagaan dan keberhasilan pencegahan. Keadilan dilihat dari profesionalisme dan konsistensi penegakan hukum. Kolaborasi dinilai dari kualitas kemitraan dan keberhasilan penyelesaian masalah bersama.

***

Kekuatan intitusi Polri tidak hanya ditentukan oleh kewenangan, perlengkapan, dan jumlah personel, tetapi juga oleh kualitas hubungan yang dibangun bersama masyarakat. Polisi yang kuat bukan semata-mata yang ditakuti, melainkan yang dipercaya karena kehadirannya memberikan rasa aman dan nyaman, serta keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena itu, EWAKO sebagai etos kerja polisi bersama masyarakat menawarkan jalan untuk membangun hubungan tersebut. Empati memberikan wajah kemanusiaan, kewaspadaan memberikan jaminan kesiapsiagaan, keadilan memberikan legitimasi moral, dan kolaborasi memberikan kekuatan sosial. Manakala keempat nilai tersebut dipertemukan dengan etika sebagai pedoman moral, estetika sebagai keindahan hubungan sosial, dan kinestetika sebagai bukti tindakan nyata, EWAKO semakin kuat sebagai nilai budaya kerja yang hidup dan berkelanjutan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

No More Posts Available.

No more pages to load.