Tumbal Efisiensi: Retakan Sosial yang Semakin Menganga

oleh -248 x dibaca
Arisnawawi, S.Sos, M.Si

Oleh: Arisnawawi, S.Sos., M.Si. (Dosen Program Studi Sosiologi, Universitas Negeri Makassar)

Ada paradoks yang getir di balik keriuhan peradaban digital kita hari ini. Di satu sisi, kita merayakan lompatan teknologi dengan penuh ketakjuban. Lalu lintas data meluncur deras, platform cerdas bekerja serba otomatis, dan ruang nyata dilipat ke dalam genggaman layar. Namun, di sisi lain, di balik kerlap-kerlip piksel itu, tampak retakan sosial yang semakin menganga. Sebagai akademisi yang mengamati denyut nadi masyarakat, saya melihat bahwa kita sedang mengarungi sebuah era yang ditandai oleh keterasingan masif, sebuah situasi di mana hiper-konektivitas digital justru berbanding lurus dengan kebangkrutan empati dan kerapuhan emosional secara struktural.

Gejala ini bukan rerasan kosong di warung kopi, melainkan realitas harian yang terkonfirmasi secara empiris. Tengok saja meledaknya fenomena tagar #KaburAjaDulu di media sosial yang menembus lebih dari 173.900 unggahan di TikTok. Kajian Fa’iza Nurfa’is dan Sugeng Harianto (2025) mengonfirmasi bahwa tagar tersebut bukanlah lelucon picisan atau keputusasaan dangkal anak muda semata. Dalam kacamata anomie Émile Durkheim dan ketegangan struktural (strain theory) Robert K. Merton, fenomena ini adalah sinyal bahaya akan melonggarnya ikatan norma dan tidak berfungsinya pranata sosial.

Generasi muda mengekspresikan retreatism (penarikan diri secara simbolis dari himpitan ekonomi) sekaligus bentuk innovation, yakni lontaran kritik satir terhadap negara dan sistem sosial yang makin tidak responsif terhadap masa depan mereka. Di ruang siber yang sama, watak kontrol sosial juga bergeser menjadi makin menghakimi. Penelitian Achmad Baihaki dkk. (2026) dalam Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology menunjukkan bagaimana cancel culture kerap bertransformasi dari instrumen akuntabilitas publik menjadi peradilan massa virtual yang brutal, memperparah stres psikologis dan memicu polarisasi sosial yang tajam.

BACA JUGA:  Pembelajaran Kebijakan dari Best Practice Penanggulangan Malaria di Tanah Papua

Di ranah ekonomi-politik, narasi komodifikasi digital kerap dibungkus dengan janji manis “fleksibilitas”. Namun, yang terjadi sejatinya adalah proses reproduksi ketimpangan sosial yang sistematis. Penelitian Aulia Febri Khairani dkk. (2026) dalam Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS) membeberkan kenyataan dualistik ini. Walaupun penetrasi internet di Indonesia menurut data APJII tahun 2024 telah menyentuh 221,5 juta jiwa atau 79,5 persen populasi, jurang kesenjangan (digital divide) antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta Jawa dan luar Jawa, justru mereproduksi stratifikasi kelas baru. Kelompok elite digital mengeduk keuntungan melimpah dari kapitalisme data, sementara jutaan rakyat di daerah rural terisolasi dari arus kesejahteraan.

Ketimpangan ini memperjelas fenomena gig economy. Royhisar Martahan Simanungkalit dkk. (2026) menegaskan bahwa di balik slogan kebebasan jam kerja bagi pekerja mitra atau pekerja lepas (freelancer), tersembunyi kerentanan hak yang akut. Mereka adalah “proletar digital” masa kini yang hidup tanpa jaminan sosial, tanpa kepastian pendapatan, dan sepenuhnya didikte oleh keputusan algoritma. Pada saat yang sama, transformasi budaya kerja Generasi Z mencerminkan pergulatan hebat. Meskipun Gen Z berusaha mengusung profesionalisme berbasis hasil dan kebebasan berekspresi, mereka dihantui oleh distraksi teknologi yang parah, kecenderungan turnover yang tinggi, serta kelelahan mental (burnout) yang membelenggu.

BACA JUGA:  Piala Dunia 2026 dan Konflik Politik dalam Sejarah Dunia

Impitan struktural ini pada akhirnya merembet masuk ke ruang-ruang paling privat dari kehidupan manusia. Kita sedang menyaksikan the silent pandemic, krisis kesehatan mental yang menggerogoti generasi penerus bangsa. Merujuk pada laporan publikasi Agribisnis Digital UNESA (2025), Kementerian Kesehatan mencatat setidaknya 3,4 juta remaja Indonesia mengalami gangguan kesehatan mental. Ketika 93 persen remaja berusia 13-19 tahun menghabiskan waktu rata-rata 5,8 jam sehari di media sosial, survei Indonesia Youth Mental Health Foundation mengungkap bahwa 65 persen siswa merasa tidak cukup baik akibat paparan komparasi sosial yang obsesif.

Retakan ini bahkan mendekonstruksi institusi terkecil masyarakat, yaitu keluarga. Riset Mochammad Ambiya Mardotillah (2026) di UIN Sunan Gunung Djati Bandung tentang pergeseran nilai keluarga pada pasangan muda menguraikan fenomena ini melalui kacamata dekonstruksi Jacques Derrida. Keputusan pasangan muda untuk menunda atau membatasi memiliki anak bukanlah bentuk penyimpangan moral, melainkan reinterpretasi rasional atas makna keluarga di tengah melambungnya biaya hidup dan ketidakpastian masa depan. Anak tidak lagi dipandang sebagai kewajiban otomatis atau tabungan masa tua, melainkan sebuah kalkulasi kesiapan finansial dan psikologis yang amat berat.

BACA JUGA:  PUTUSAN MK DAN PEMURNIAN FUNGSI POLRI

Melihat kalkulasi sosial yang makin muram ini, di manakah letak jalan keluar kita? Kita tidak boleh membiarkan masyarakat berjalan melayang-layang dalam anomie digital tanpa jangkar moral. Tekno-kapitalisme tidak boleh dibiarkan mengatur seluruh tata nilai kemanusiaan kita. Sebagaimana ditunjukkan oleh studi Natasya Virginia Leuwola dkk. (2026) mengenai respons masyarakat terhadap krisis iklim di Kota Sorong, kekuatan solidaritas sosial berbasis spiritualitas dan gotong-royong lintas iman terbukti mampu menjadi energi transformatif. Agama dan pranata sosial harus ditarik kembali dari sekadar ritualisme dogmatis menuju etika publik yang hidup, menjadi perekat kohesi sosial (social cohesion) yang memulihkan rasa empati.

Oleh karena itu, transformasi digital seyogianya menempatkan manusia sebagai subjek, bukan sekadar komoditas data atau sekrup kecil dari mesin algoritma. Pemerintah tidak boleh berpuas diri hanya dengan memamerkan angka pertumbuhan ekonomi digital atau cakupan sinyal, sementara membiarkan reproduksi ketimpangan sosial dan krisis mental merobek tenun kebangsaan kita. Jika kebijakan publik gagal merespons jeritan anomie ini dengan regulasi yang adil dan perlindungan sosial yang nyata, maka tagar #KaburAjaDulu bukan lagi sekadar pelarian di alam maya, melainkan awal dari kebangkrutan sosial di alam nyata.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

No More Posts Available.

No more pages to load.