WATAMPONE, TRIBUNBONEONLINE.COM–Konflik internal Kerukunan Mahasiswa dan Pemuda Indonesia (KEPMI) Bone memasuki babak baru setelah muncul dualisme kepemimpinan yang dipicu pelaksanaan dua kongres berbeda yang sama-sama mengatasnamakan organisasi tersebut.
Mantan Pengurus DPP KEPMI Bone, Abdul Muhaimin menilai, kondisi ini merupakan akumulasi persoalan yang terjadi sejak berakhirnya masa kepengurusan DPP KEPMI Bone periode 2022–2024 yang tidak mampu melaksanakan kongres tepat waktu sebagaimana amanat konstitusi organisasi.
Menurut Muhaimin, keterlambatan pelaksanaan kongres menyebabkan stagnasi organisasi dan kekosongan kepemimpinan di tingkat pusat. Situasi tersebut diperparah karena Ketua Umum periode sebelumnya dinilai tidak lagi menjalankan fungsi organisasi secara efektif sejak akhir 2024.
“Untuk menyelamatkan organisasi, Sekretaris Jenderal saat itu meminta pandangan Dewan Pembina dan dilakukan musyawarah bersama Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO). Hasilnya adalah penunjukan caretaker untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan dan kongres dapat dilaksanakan,” kata Muhaimin pada Senin (22/6/2026).
Ia menjelaskan, berdasarkan keputusan MPO, caretaker kemudian menggelar Kongres KEPMI Bone sebagai forum konstitusional guna mengakhiri kevakuman organisasi dan menetapkan kepemimpinan baru. Namun setelah kongres tersebut berlangsung, muncul kongres lain yang digelar oleh pihak pengurus sebelumnya.
Forum ini kemudian memunculkan polemik karena menghasilkan klaim kepemimpinan yang berbeda.
Muhaimin mempertanyakan dasar kewenangan pelaksanaan kongres susulan tersebut. Pasalnya, pihak yang terlibat sebelumnya disebut telah menjadi bagian dari mekanisme caretaker yang dibentuk MPO. “Ini yang kemudian melahirkan krisis legitimasi karena ada dua hasil kongres yang sama-sama mengklaim sebagai forum sah KEPMI Bone,” ujarnya.
Selain itu, ia menyoroti distribusi undangan pada kongres susulan yang dinilai tidak melibatkan seluruh Dewan Pengurus Cabang (DPC) dan Dewan Pengurus Komisariat (DPK) secara merata. Menurutnya, forum tertinggi organisasi seharusnya menjamin prinsip keterwakilan, demokrasi, dan partisipasi seluruh elemen organisasi.
Muhaimin juga menyinggung minimnya keterlibatan unsur senior organisasi dalam kongres susulan tersebut. Dari informasi yang berkembang, hanya satu anggota Dewan Senior yang hadir pada pembukaan forum. “Memang kehadiran senior bukan syarat konstitusional sah atau tidaknya kongres. Tetapi minimnya dukungan dari unsur senior menunjukkan forum itu belum memperoleh pengakuan yang luas dari elemen strategis organisasi,” katanya.
Di sisi lain, Muhaimin mengungkap adanya kekhawatiran terkait dugaan keterlibatan pihak luar dalam dinamika pelaksanaan kongres susulan. Sorotan juga muncul karena forum tersebut digelar di Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bone.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bone menegaskan tidak akan mengambil sikap maupun keberpihakan terhadap konflik internal KEPMI Bone sebelum persoalan tersebut diselesaikan melalui mekanisme organisasi. Pemkab juga meminta seluruh pihak menyelesaikan perbedaan secara internal sesuai aturan yang berlaku dan menjaga independensi organisasi dari intervensi pihak luar.
Muhaimin menegaskan penyelesaian konflik harus dikembalikan kepada konstitusi organisasi agar tidak semakin memperdalam perpecahan di tubuh KEPMI Bone. “KEPMI Bone dibangun di atas prinsip konstitusi, musyawarah, independensi, dan pengabdian. Karena itu seluruh kader harus menjaga marwah organisasi dan menolak segala bentuk intervensi yang dapat merusak arah perjuangan organisasi,” tegasnya. (asdar)
