Oleh:
Brigjen Pol. Dr. M. Awal Chairuddin, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Jakarta, penulis buku ”Pejera Bhabinkamtibmas”.
Prof. Dr. Haedar Akib, Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Negeri Makassar, Dosen Program Pascasarjana Universitas Puangrimaggalatung (UNIPRIMA) Sengkang.
Kepercayaan publik atau public trust merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, karena tanpa kepercayaan, kebijakan sulit diterima, pelayanan publik dicurigai, dan birokrasi dipandang jauh dari kepentingan rakyat. Dalam konteks Indonesia, membangun public trust tidak cukup melalui reformasi struktural, digitalisasi layanan, atau penyederhanaan prosedur administratif, melainkan pula melalui reaktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar etika perilaku birokrasi. Pancasila bukan sekadar dasar negara yang dihafalkan dalam ruang-ruang formal, melainkan kompas moral, ideologis, dan sosial yang melekat dalam tindakan aparatur negara. Di era digital, ketika masyarakat semakin kritis, informasi bergerak cepat dan perilaku pejabat publik mudah diawasi melalui media sosial, maka Pancasila bukan sekedar diperingati hari lahirnya, melainkan direaktualisasi nilai-nilainya dalam praktik birokrasi dan dalam melayani, mengambil keputusan, menggunakan kewenangan, berkomunikasi dengan masyarakat, dan mempertanggungjawabkan kebijakan publik.
***
Makna reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam etika birokrasi berarti menafsirkan dan menerapkan kembali nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Reaktualisasi bukan berarti mengganti makna Pancasila, melainkan memperbarui cara pengamalannya agar relevan dengan tantangan zaman. Jika dahulu birokrasi banyak berhadapan dengan persoalan prosedur manual, keterbatasan akses informasi, dan hubungan pelayanan yang bersifat tatap muka, kini birokrasi berhadapan dengan masyarakat digital yang menuntut kecepatan, transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas.
Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam etika birokrasi mengandung makna aparatur negara bekerja dengan kesadaran moral dan spiritual. Jabatan bukan hanya sebagai posisi administratif, melainkan sebagai amanah (Andi Aslinda dan Haedar Akib, Jabatan sebagai Amanah: Dimensi Spiritual Etika Perilaku Birokrasi, https://tribunboneonline.com/2026/05/27/jabatan-sebagai-amanah-dimensi-spiritual-etika-perilaku-birokrasi/). Seorang birokrat yang menghayati nilai Ketuhanan menghindari penyalahgunaan kewenangan, korupsi, manipulasi data, diskriminasi pelayanan, dan perilaku tidak jujur, karena sadar mengenai tanggung jawab pelayanan yang bukan hanya kepada atasan, tetapi juga kepada masyarakat dan Tuhan.
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menuntut birokrasi memperlakukan warga negara sebagai manusia yang bermartabat. Masyarakat tidak dipandang sebagai beban administrasi, angka statistik, atau objek kebijakan semata, melainkan warga negara yang memiliki hak untuk dilayani secara adil, sopan, cepat, dan manusiawi. Etika birokrasi yang beradab tampak dalam keramahan petugas, kejelasan informasi, kesediaan mendengar keluhan, serta perlakuan yang sama kepada semua orang tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, suku, adat atau kedekatan pribadi.
Persatuan Indonesia, menempatkan birokrasi sebagai perekat sosial, bukan menjadi alat kelompok, kekuasaan sempit, atau ruang pertarungan kepentingan politik praktis. Aparatur negara berdiri di atas kepentingan bangsa. Di era digital, nilai persatuan juga berarti kehati-hatian dalam berkomunikasi di ruang publik. Pejabat dan aparatur tidak menyebarkan ujaran kebencian dan diskriminasi, memperuncing polarisasi, atau menggunakan media sosial untuk merendahkan kelompok tertentu.
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, mengajarkan birokrasi yang membuka ruang partisipasi. Kebijakan publik tidak lahir hanya dari meja birokrat, tetapi mendengar tuntutan dan aspirasi masyarakat. Dalam era digital, partisipasi diperluas melalui kanal pengaduan dalam jaringan (daring), survei kepuasan masyarakat, forum konsultasi publik, media sosial resmi, dan sistem informasi yang mudah diakses. Nilai kerakyatan menuntut birokrasi tidak antikritik, tidak arogan, dan tidak merasa paling tahu atas kebutuhan masyarakat.
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, merupakan puncak orientasi pelayanan publik. Birokrasi menjamin kebijakan dan layanan tidak hanya menguntungkan kelompok yang kuat, dekat, atau mereka mampu mengakses teknologi, melainkan pula menunjukkan keberpihakan kepada kelompok rentan, masyarakat miskin, penyandang disabilitas, warga daerah terpencil, lajut usia (lansia), dan kelompok yang mengalami keterbatasan akses digital. Digitalisasi birokrasi tidak menciptakan ketimpangan baru, melainkan memperluas keadilan layanan.
Reaktualisasi nilai-nilai Pancasila penting karena birokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam membangun kepercayaan publik. Masyarakat sering kali menilai birokrasi lambat, berbelit-belit, tidak transparan, kurang responsif, dan masih rentan terhadap praktik pungutan liar atau penyalahgunaan kewenangan. Walaupun reformasi birokrasi telah berjalan, namun persepsi publik tidak hanya dibentuk oleh aturan, tetapi juga oleh pengalaman langsung saat berhadapan dengan layanan pemerintah. Di era digital, pengalaman masyarakat terhadap birokrasi semakin terbuka. Satu keluhan pelayanan dapat menyebar luas melalui media sosial. Satu tindakan tidak etis aparatur dapat direkam dan menjadi viral. Demikian pula satu kebijakan yang tidak dikomunikasikan dengan baik dapat menimbulkan kecurigaan publik. Dengan demikian, perilaku birokrasi kini berada dalam ruang pengawasan sosial yang lebih luas karena transparansi bukan lagi pilihan melainkan kebutuhan.
Namun, digitalisasi birokrasi sekaligus membawa paradoks. Di satu sisi, teknologi dapat mempercepat layanan, memperluas akses informasi, dan mengurangi tatap muka yang berpotensi menimbulkan penyimpangan. Di sisi lain, teknologi dapat menciptakan jarak baru antara pemerintah dan masyarakat apabila tidak disertai etika pelayanan. Sistem digital yang rumit, aplikasi yang sering bermasalah, respons pengaduan yang lambat, data yang tidak akurat, dan layanan daring yang tidak ramah pengguna dapat menurunkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, membangun public trust di era digital tidak cukup dengan membuat aplikasi, portal layanan, atau akun media sosial resmi, karena kepercayaan publik lahir ketika masyarakat merasakan negara hadir secara jujur, adil, manusiawi, bertanggung jawab sebagai aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Pancasila memberikan dasar nilai digitalisasi birokrasi yang sarat dengan ruh kemanusiaan dan keadilan.
Nilai-nilai Pancasila perlu direaktualisasi karena mampu menjadi bahasa moral bersama bangsa Indonesia, karena dalam masyarakat yang beragam, birokrasi membutuhkan fondasi etis yang dapat diterima oleh semua kelompok. Pancasila menyediakan nilai dasar yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga kultural dan spiritual, serta menyatukan dimensi ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, dan keadilan. Reaktualisasinya secara konsisten (murni dan konsekuen) menjadikan birokrasi sebagai institusi yang efektif dan dipercaya.
***
Strategi menghidupkan Pancasila dalam perilaku birokrasi dapat dimulai dari integritas aparatur yang menunjukkan kesesuaian antara nilai, ucapan, dan tindakan. Dalam birokrasi, integritas nyata dari kejujuran menggunakan data, kedisiplinan menjalankan tugas, keberanian menolak gratifikasi, serta komitmen melayani tanpa diskriminasi. Aparatur yang berintegritas tidak menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, atau ”jaringan politik” tertentu, karena integritas merupakan pintu pertama menuju public trust. Kemudian, membangun budaya pelayanan yang humanis berbasis digital untuk membantu masyarakat yang kesulitan menggunakan aplikasi sebagai wujud sila kedua dan sila kelima Pancasila. Dalam praktiknya, dilakukan melalui penyederhanaan bahasa layanan, penyediaan petugas bantuan, kanal pengaduan yang responsif, serta evaluasi rutin terhadap kepuasan masyarakat.
Transparansi dijadikan sebagai kebiasaan kelembagaan agar informasi publik tentang prosedur, biaya, waktu layanan, dasar hukum, dan status pengajuan mudah diakses. Di era digital, masyarakat tidak dibiarkan menebak-nebak proses birokrasi, karena ketidakjelasan melahirkan kecurigaan, sedangkan transparansi melahirkan kepercayaan. Transparansinya disertai dengan akuntabilitas dimana setiap keputusan, kebijakan, penggunaan sumber daya publik dijelaskan secara rasional dan bertanggung jawab. Selanjutnya, birokrasi memperkuat responsivitas karena kepercayaan publik tumbuh ketika pemerintah hadir secara cepat dan tepat, terutama dalam menyelesaikan masalah. Kanal digital pengaduan masyarakat dikelola secara serius, bukan sekadar ”simbol inovasi” sehingga setiap aduan memiliki mekanisme tindak lanjut, batas waktu penyelesaian, dan umpan balik kepada pelapor. Responsivitas merupakan bentuk nyata dari etika kepedulian birokrasi.
Aparatur yang memiliki etika komunikasi digital, karena di era media sosial ini, perilaku digital aparatur menjadi bagian dari wajah birokrasi. Komentar, unggahan, gaya berbahasa, dan cara merespons kritik mempengaruhi kepercayaan publik. Nilai persatuan dan kemanusiaan hadir dalam komunikasi digital aparatur. Selanjutnya, pengambilan keputusan-kebijakan berbasis partisipasi dan musyawarah. Nilai sila keempat diwujudkan melalui konsultasi publik, dialog warga, survei kebutuhan, forum multipihak, dan pelibatan masyarakat dalam evaluasi layanan. Ketika masyarakat merasa didengar dan dilibatkan maka kepercayaan akan tumbuh.
Keadilan digital juga menjadi perhatian utama karena tidak semua masyarakat memiliki akses internet, perangkat digital, atau kemampuan menggunakan layanan daring. Birokrasi menyediakan layanan alternatif, pendampingan digital, dan desain aplikasi yang inklusif. Reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam era digital berarti menjamin transformasi digital tidak hanya menguntungkan masyarakat perkotaan, berpendidikan, dan melek teknologi, tetapi juga menjangkau masyarakat kecil dan daerah terpencil. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila hidup karena tidak hanya menjadi slogan dalam spanduk, pidato, atau dokumen resmi yang diperingati hari lahirnya, melainkan pula tampak dalam perilaku (keteladanan) pimpinan dan kita (pembaca!) yang tampil sederhana, adil, terbuka terhadap kritik, menghargai bawahan, dan berani menindak pelanggaran etik, karena budaya organisasi dibentuk dari keteladanan, pendidikan, dan pembinaan etika birokrasi secara berkelanjutan.
***
Reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam membangun public trust didasarkan pada tren perubahan dari birokrasi yang sekadar menjalankan prosedur formal menuju birokrasi yang menghadirkan makna pelayanan, karena masyarakat membutuhkan layanan yang cepat dan adil, sistem digital dan kepastian, informasi dan kejujuran, serta pejabat yang pandai berbicara dan beretika. Pancasila memberikan arah birokrasi Indonesia sehingga tidak kehilangan jati diri di era digitalisasi. Ketuhanan menuntun aparatur bekerja dengan amanah. Kemanusiaan mengingatkan pelayanan yang beradab. Persatuan menjaga birokrasi dari kepentingan sempit. Kerakyatan mendorong partisipasi dan kebijaksanaan. Keadilan sosial menjamin seluruh layanan bermuara pada kesejahteraan rakyat. Sementara itu, public trust lahir dan terbangun dari konsistensi sikap dan perilaku, ketulusan pelayanan, keterbukaan informasi, keberanian memperbaiki diri. Reaktualisasinya merupakan jalan menghadirkan birokrasi yang dipercaya, dihormati, dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia.
