Oleh: Andi Asdar / Kamad MIN 4 Bone
Pancasila dan ekoteologi adalah dua tarikan napas yang sama dalam upaya menyelamatkan bukan hanya negeri ini, tapi jauh dari itu bahkan bumi dan semesta alam. Menghayati Pancasila di era krisis iklim berarti bersungguh-sungguh mengambil peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan menjadikan spiritualitas sebagai tujuan utama, kolaborasi sebagai ekosistem, dan kebijaksanaan sebagai konduktor, kita mampu menciptakan harmoni kehidupan yang tak hanya solusi bagi masalah sosial dan ekonomi, tetapi juga merawat bumi sebagai satu-satunya tempat berpijak kita saat ini.
Krisis iklim dan degradasi lingkungan yang melanda dunia hari ini bukanlah sekadar kegagalan teknokratis atau luputnya kebijakan publik. Pada akar yang paling dalam, ini adalah krisis peradaban dan krisis spiritual. Ketika alam hanya dipandang sebagai komoditas yang siap dieksploitasi, kita kehilangan pijakan moral.
Untuk memulihkan keadaan, kita membutuhkan lebih dari sekadar regulasi, kita membutuhkan sebuah tanggung jawab besar yang menyelaraskan tindakan manusia dengan ritme alam semesta. Di sinilah Pancasila dan ekoteologi bertemu, menawarkan sebuah tatanan kebangsaan dan spiritual untuk merawat bumi sebagai episentrum kehidupan kita bersama.
Adab Ketuhanan atas respon alam sebagai titipan Ilahi. Dalam setiap tatanan kehidupan yang harmonis, selalu ada nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi rujukan utama seluruh anak bangsa. Bagi bangsa Indonesia, partitur utama itu adalah Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa.
Ekoteologi menafsirkan keyakinan ini dengan tegas. Mengakui kebesaran Tuhan berarti menghormati karya ciptaan-Nya. Mengeksploitasi alam secara serampangan bukan sekadar pelanggaran hukum negara, melainkan sebuah pengingkaran teologis. Alam memiliki hak hidupnya sendiri, bernaung di bawah ketetapan Sang Pencipta. Oleh karena itu, kesalehan sejati tidak boleh berhenti di tempat-tempat ibadah, tetapi harus mewujud dalam kesalehan ekologis tindakan nyata menjaga keseimbangan tata ruang dan kelestarian lingkungan.
Dampak kerusakan lingkungan mulai dari krisis air bersih, gagal panen, hingga bencana hidrometeorologi selalu memukul kelompok masyarakat paling rentan. Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Kemanusiaan dan Pembentukan Ekosistem Kolaborasi mengingatkan kita bahwa keadilan ekologis adalah hak asasi manusia yang paling fundamental.
Menghadapi tantangan sebesar ini, Sila Ketiga, Persatuan Indonesia, mengamanatkan perubahan paradigma dari kompetisi menjadi sinergi. Kita tidak bisa lagi hidup dalam silo-silo institusi atau ego sektoral antar-daerah yang saling berebut mengeksploitasi sumber daya. Menyelamatkan bumi menuntut terbangunnya sebuah ekosistem kolaborasi yang utuh. Institusi atau daerah yang telah memiliki tata kelola lingkungan yang baik harus bersedia melakukan transfer keunggulan berbagi sistem, teknologi, dan pendampingan kepada wilayah lain yang sedang berkembang. Bumi adalah satu kesatuan, kerusakan di satu sudut akan menggemakan kehancuran ke sudut lainnya.
Sila Keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, menyoroti urgensi kepemimpinan yakni kepemimpinan yang mengorkestrasi kehiduan menyelaraskan pembangunan ekonomi, kebutuhan sosial, dan daya dukung lingkungan ibarat memimpin sebuah orkestra simfoni yang sangat kompleks.
Seorang pemimpin baik kepala daerah, pembuat kebijakan, maupun pemimpin institusi harus bertindak sebagai pemimipin yang bijaksana. Sang pemimpin tidak memainkan perannyanya sendiri, tugasnya adalah memastikan tidak ada anak bangsa (sektor ekonomi atau industri tertentu) yang mendominasi hingga menyuarakan nada sumbang dan merusak harmoni tata ruang. Melalui permusyawaratan, sang pemimpin harus memberikan ruang bagi suara-suara yang tak mampu bersuara. Hutan, sungai, lautan, dan makhluk hidup lainnya. Di bawah arahan pemangku yang tepat, akan tercipta sebuah harmoni organisasi di mana setiap elemen masyarakat tahu peran dan tanggung jawabnya dalam menjaga kelestarian.
Keadilan Ekologis Lintas Generasi
