Oleh:
Dr.(Cand.) Otto Parorrongan, SKM., M.Kes, Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FISH) Universitas Negeri Makassar (UNM), Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Papua Barat.
dr. Siti Ramlah Saifoeddin, M.Kes., Mahasiswa Program Doktor Ilmu Administrasi Publik FISH UNM, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat.
Menyebut penyakit endemik di Tanah Papua mengingatkan kita tentang malaria yang tidak sekedar dianggap sebagai istilah medis, melaikan pula sebagai pengalaman sosial sehari-hari, tentang kampung yang jauh dari puskesmas, gunung yang harus didaki, sungai yang harus diseberangi, sinyal yang tidak selalu ada, dan keputusan cepat yang diambil keluarga saat nyeri otot, menggigil atau demam yang datang pada malam hari. Oleh karena itu, swamedikasi penyakit malaria tidak dimaknai secara sempit sebagai “minum obat sendiri,” melainkan sebagai respons mandiri secara cepat, rasional, dan terhubung dengan sistem kesehatan (baca: Andi Selvi Kartini Wonsu & Sitti Zam Zam (https://tribunboneonline.com/2026/04/17/swamedikasi-mata-kuliah-pilihan-kita-di-universitas-kehidupan/), karena keluarga mengenali gejala, melakukan tindakan awal yang aman, lalu segera mengakses pemeriksaan dan pengobatan melalui pusat kesehatan masyarakat, kader malaria terlatih, atau jejaring layanan terdekat.
***
Swamedikasi penyakit malaria yang benar bukan membeli obat antimalaria sesuka hati lalu berharap sembuh, karena organisasi kesehatan dunia, World Health Organization (WHO) juga menegaskan bahwa semua kasus malaria suspek sebaiknya dikonfirmasi lebih dulu dengan pemeriksaan berbasis parasit, baik mikroskopi maupun rapid diagnostic test (RDT) sebelum diberikan pengobatan. Diagnosis dini itu penting karena demam malaria sering mirip dengan penyakit demam lain, sementara terapi malaria harus disesuaikan dengan spesies parasit, pola resistensi obat, berat badan atau usia pasien, dan status kehamilan (bagi wanita). Dengan kata lain, swamedikasi penyakit malaria yang sehat bukan asal minum obat, melainkan kemampuan keluarga bertindak cepat sambil tetap tunduk pada logika diagnosis dan terapi yang benar.
Mengapa pendekatan ini penting di Papua karena data beban malaria di Indonesia masih sangat terkonsentrasi di wilayah ini. Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa pada 2023 Indonesia mencatat 418.546 kasus malaria, dengan Papua menyumbang sekitar 91 persen dari total kasus nasional. WHO juga menyebutkan enam provinsi di Tanah Papua menyumbang lebih dari 90 persen kasus malaria Indonesia setiap tahun. Artinya, perbincangan swamedikasi penyakit malaria di Papua bukan isu pinggiran, melainkan jantung persoalan karena kasusnya besar dan akses layanannya di banyak tempat masih kurang, sehingga keluarga dan komunitas harus punya kapasitas respons awal sebagai perpanjangan tangan sistem kesehatan.
Malaria merupakan penyakit yang tidak dapat diperlakukan seperti masuk angin biasa, sebagaimana penegasan WHO bahwa gejala awal malaria yang umum adalah demam, sakit kepala, dan menggigil, tetapi bermasalah jika Plasmodium falciparum-nya tidak diobati, karena penyakit ini dapat berkembang menjadi berat dan mematikan dalam waktu 24 jam. Anak kecil, ibu hamil, pelancong, dan orang dengan gangguan imunitas berisiko lebih tinggi mengalami infeksi berat. Oleh karena itu, swamedikasi penyakit malaria yang buruk, seperti menunda tes, minum obat sisa, atau mengobati berdasarkan tebakan dapat berujung pada keterlambatan yang fatal. Di Papua, di mana waktu tempuh ke fasilitas kesehatan seringkali panjang maka disiplin mengambil keputusan justru menjadi lebih penting, bukan lebih longgar.
Best practice swamedikasi malaria ala masyarakat Papua berawal dari mengenal batas antara tindakan awal dan tindakan medis inti. Tindakan awal yang boleh dilakukan adalah menurunkan panas, memberi asupan cairan yang cukup, mengistirahatkan pasien, memantau kesadaran, dan secepat mungkin mencari akses tes malaria pada hari yang sama. Langkah yang tidak boleh dibiasakan adalah mengonsumsi obat anti malaria secara serampangan tanpa hasil pemeriksaan, apalagi berbagi obat antar-anggota keluarga. Anti malaria hanya boleh diberikan kepada pasien yang hasil tesnya positif, sedangkan yang negatif perlu dinilai penyebab demam lainnya sebagai cara melindungi pasien dari salah obat sekaligus melindungi efektivitas obat dari penggunaan yang tidak tepat. Selanjutnya, memahami bahwa respons cepat terhadap malaria tidak harus selalu berarti menunggu dokter datang ke rumah.
Pemerintah menyiapkan jalur bagi komunitas untuk situasi khusus berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2018 yang mengatur pelaksanaan deteksi dini dan pemberian obat antimalaria oleh kader malaria di daerah karena darurat. Peta jalan eliminasi malaria 2025–2045 dari Kemenkes menegaskan bahwa penemuan kasus di wilayah endemis tinggi dan sedang didukung oleh peran aktif kader malaria terlatih dalam membantu kunjungan rumah dan pemantauan pengobatan, serta deteksi kasus melalui bimbingan teknis dan supervisi Puskesmas.
Hasil penelitian disertasi penulis (Otto Parorrongan) melaporkan bahwa pada konteks ini pengalaman Masyarakat Papua memberikan pelajaran besar bagi kita. Best practice Kabupaten Teluk Bintuni menunjukkan pengendalian malaria yang efektif dimana masyarakat lokal tidak diposisikan sebagai penerima pasif, melainkan sebagai bentuk kolaborasi aktor hexa helix lintas sektor (Dinas Kesehatan, Puskesmas, tokoh adat, tokoh agama, sektor swasta, dan masyarakat kampung). Melalui program Early Diagnosis and Treatment (EDAT), pemerintah daerah membentuk Juru Malaria Kampung (JMK) yang dipilih dari masyarakat setempat untuk memeriksa, memberi obat, dan membantu penanganan cepat malaria. Akses yang sulit justru membuat keberadaan JMK sangat membantu sehingga strategi itu berhasil menurunkan kasus malaria secara tajam di Teluk Bintuni. Pembelajarannya adalah swamedikasi malaria terbaik di Papua berbasis komunitas yang terlatih, terpantau, dan terhubung dengan puskesmas.
Best practice selanjutnya adalah kepatuhan pasien sampai tuntas, sebagaimana panduan Kemenkes yang mengasumsikan bahwa program malaria hanya efektif manakala disertai perilaku positif masyarakat, melindungi diri dari gigitan nyamuk, memeriksakan diri sedini mungkin ketika bergejala, dan menghabiskan obat sesuai dosis. Kepatuhan ini penting karena malaria bukan hanya soal meredakan demam hari ini, tetapi memutus transmisi dan mencegah kekambuhan, terutama pada jenis tertentu.
Best practice yang tak terlupakan adalah perluasan makna swamedikasi dari sekadar minum obat menjadi perawatan diri dan perlindungan anggota rumah tangga. Malaria dapat dicegah dengan menghindari gigitan nyamuk menggunakan kelambu saat tidur, memakai repelan, menggunakan pakaian pelindung, dan memasang kasa atau pelindung jendela. Dengan kata lain, swamedikasi penyakit malaria yang ”dewasa” merupakan kombinasi baik antara tindakan farmakologis yang tepat dan tindakan nonfarmakologis yang disiplin.
***
Best practice swamedikasi penyakit malaria ala masyarakat Tanah Papua ini dibangun di atas fondasi budaya cepat kenali gejala, cepat periksa, tepat minum obat, tuntas berobat, dan disiplin mencegah gigitan nyamuk. Swamedikasi ini menguatkan solidaritas kesehatan berbasis keluarga, kader, kampung, dan puskesmas. Dengan demikian, manakala pola tersebut tetap diteladankan, maka Papua tidak hanya sedang bertahan dari penyakit malaria, melainkan pula menunjukkan kepada publik bahwa eliminasi penyakit menular selalu dimulai dari kombinasi antara pengetahuan, sikap (disiplin), dan perilaku aktor yang berswamedikasi secara tepat.
