BONE, TRIBUNBONEONLINE.COM– Di tengah deru mesin proyek dan lalu-lalang truk pengangkut material, suasana di Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Selasa (14/4/2026), tampak berbeda dari biasanya. Kehadiran Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, MM dalam inspeksi mendadak (sidak) menjadi sinyal tegas bahwa pembangunan tak boleh berjalan tanpa kendali.
Sidak ini bukan sekadar agenda rutin. Ia lahir dari suara warga keluhan tentang debu yang beterbangan saat panas dan jalan berlumpur ketika hujan turun. Bagi masyarakat sekitar, proyek pembangunan Sekolah Rakyat yang sejatinya membawa harapan, justru menghadirkan persoalan baru dalam keseharian mereka.
Didampingi Staf Ahli Bupati Bone H. Barham, Camat Tanete Riattang Timur A. Habibie, ST., M.Si serta Lurah Bajoe Apriadi, Wakil Bupati menelusuri langsung titik-titik yang dikeluhkan warga. Setiap jejak ban truk yang meninggalkan debu dan lumpur seolah menjadi bukti bahwa pembangunan memang sedang berlangsung—namun perlu pengendalian lebih serius.
Pihak pelaksana dari PT Nindya Karya tidak menampik kondisi tersebut. Mereka mengakui bahwa mobilisasi kendaraan proyek menjadi sumber utama debu. Upaya penanganan sebenarnya telah dilakukan, termasuk penyediaan water canon untuk menyiram jalan, meski belum berjalan optimal.
“Kami sudah berupaya, tetapi memang belum maksimal,” ujar perwakilan pelaksana, sembari menyebut penunjukan penanggung jawab lapangan untuk mempercepat penyelesaian masalah.
Di sisi lain, Camat Tanete Riattang Timur menekankan pentingnya keseimbangan antara aktivitas proyek dan dampaknya terhadap lingkungan. Menurutnya, intensitas kendaraan berat harus diiringi langkah mitigasi yang konsisten, seperti penyiraman rutin untuk menekan debu.
Namun sorotan utama datang dari Wakil Bupati. Ia mengingatkan bahwa pembangunan fasilitas pendidikan tidak boleh mengorbankan kualitas hidup masyarakat di sekitarnya. Jalan yang rusak, debu yang mengganggu pernapasan, hingga potensi bahaya bagi pengguna jalan harus menjadi perhatian serius.
“Pembangunan harus diawasi ketat. Jangan sampai niat baik menghadirkan fasilitas pendidikan justru menimbulkan masalah baru bagi masyarakat,” tegasnya.
Lebih jauh, ia juga menekankan bahwa perbaikan infrastruktur pendukung—terutama jalan yang dilalui kendaraan proyek harus menjadi bagian dari tanggung jawab pelaksana, bukan sekadar urusan tambahan.
Sidak ini menjadi potret nyata bagaimana pemerintah daerah berupaya hadir di tengah dinamika pembangunan. Di satu sisi, percepatan proyek Sekolah Rakyat menjadi prioritas demi masa depan pendidikan. Namun di sisi lain, kenyamanan dan keselamatan warga tetap menjadi garis batas yang tak boleh dilanggar.
Di Bajoe, pembangunan bukan hanya tentang berdirinya gedung sekolah. Ia juga tentang bagaimana proses itu berjalan apakah mampu membawa manfaat tanpa meninggalkan jejak masalah bagi masyarakat yang hidup di sekitarnya. (Ag)
