Oleh : DR.Drs. Andi Djalante,MM.,M.Si
(Penulis adalah : Putera Sulewatang Amali, serta Pemerhati Sosiologi Hukum, Pemerintahan dan Sosial Budaya)
Peringatan 59 tahun wafatnya La Mappanyukki pada tahun 2026 bukan sekadar seremoni mengenang seorang tokoh, melainkan momentum reflektif untuk membaca kembali perjalanan panjang kepemimpinan dalam sejarah Kerajaan Bone. Dalam lintasan sejarah Bugis, raja bukan hanya pemegang kekuasaan politik, tetapi juga penjaga nilai, adat, dan martabat kolektif masyarakat. Karena itu, mengenang La Mappanyukki berarti menempatkannya dalam mata rantai panjang para Arung Bone yang telah membentuk identitas dan peradaban Bone sejak masa lampau.
Kerajaan Bone sendiri merupakan salah satu entitas politik terbesar dalam sejarah Sulawesi Selatan yang berdiri sejak abad ke-14. Didirikan oleh Manurungnge ri Matajang, Bone berkembang menjadi pusat kekuasaan yang berpengaruh di kawasan timur Nusantara. Dalam perjalanan sejarahnya, kerajaan ini dipimpin oleh puluhan raja dengan karakter dan tantangan yang berbeda-beda. Namun, benang merah yang menyatukan mereka, sejatinya adalah komitmen terhadap nilai-nilai ade’, siri’, dan lempu’ sebagai fondasi moral dalam menjalankan pemerintahan.
Dalam perspektif tersebut, sosok La Mappanyukki menempati posisi yang khas. Ia memerintah pada masa transisi yang penuh dinamika, ketika sistem kerajaan mulai berhadapan dengan realitas kolonialisme dan kemudian lahirnya negara modern Indonesia. Sebagai raja ke-32, La Mappanyukki tidak hanya berperan sebagai pemimpin adat, tetapi juga sebagai figur yang menjembatani dua zaman: tradisi kerajaan dan sistem kenegaraan republik.
Salah satu aspek penting dalam melihat La Mappanyukki adalah perannya dalam menjaga martabat Bone di tengah tekanan kekuasaan kolonial. Pada masa penjajahan Belanda, banyak kerajaan di Nusantara mengalami reduksi kekuasaan, bahkan kehilangan legitimasi politiknya. Namun, dalam konteks Bone, kepemimpinan La Mappanyukki menunjukkan adanya upaya mempertahankan identitas dan kedaulatan budaya, meskipun secara politik berada dalam bayang-bayang kolonialisme. Sikap ini mencerminkan karakter raja-raja Bone sebelumnya yang dikenal memiliki keberanian dan harga diri tinggi, sebagaimana tercermin dalam sejarah perlawanan tokoh-tokoh seperti Arung Palakka.
Namun demikian, jika Arung Palakka dikenal melalui peran militernya dalam konstelasi politik regional abad ke-17, maka La Mappanyukki lebih menonjol dalam dimensi adaptasi sosial dan kultural. Ia menghadapi tantangan yang berbeda: bagaimana menjaga eksistensi nilai-nilai kerajaan di tengah perubahan sistem politik menuju negara kesatuan. Dalam konteks ini, ia dapat dipandang sebagai simbol transformasi, bukan hanya resistensi.
Peringatan wafatnya yang ke-59 pada tahun 2026 seharusnya menjadi ruang untuk menghidupkan kembali diskursus tentang relevansi nilai-nilai kepemimpinan tradisional dalam kehidupan modern. Sejarah raja-raja Bone menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak semata-mata diukur dari kekuasaan formal, tetapi dari integritas moral dan kedekatan dengan rakyat. Nilai siri’ mengajarkan tentang harga diri dan kehormatan, sementara pacce menanamkan empati dan solidaritas sosial. Kedua nilai ini menjadi landasan etis yang diwariskan dari generasi ke generasi, termasuk oleh La Mappanyukki.
Lebih jauh, refleksi terhadap La Mappanyukki juga mengajak kita untuk melihat sejarah Bone secara lebih utuh, bukan sekadar deretan nama dan peristiwa, tetapi sebagai proses panjang pembentukan identitas kolektif. Dalam sejarah tersebut, setiap raja memiliki kontribusi yang berbeda, namun saling melengkapi. Ada yang dikenal sebagai penakluk, ada yang sebagai diplomat, dan ada pula yang menjadi penjaga nilai di masa transisi. La Mappanyukki termasuk dalam kategori terakhir—seorang penjaga warisan di tengah perubahan zaman.
Dalam konteks kekinian, tantangan yang dihadapi masyarakat Bone tentu berbeda dengan masa lalu. Globalisasi, modernisasi, dan disrupsi teknologi telah mengubah cara pandang dan pola hidup masyarakat. Namun, justru di tengah perubahan itu, nilai-nilai yang diwariskan oleh para raja, termasuk La Mappanyukki, menjadi semakin relevan. Integritas, keberanian, dan komitmen terhadap kepentingan bersama adalah prinsip-prinsip universal yang tidak lekang oleh waktu.
Oleh karena itu, peringatan 59 tahun wafatnya La Mappanyukki hendaknya tidak berhenti pada ritual seremonial, tetapi dilanjutkan dengan upaya konkret untuk menginternalisasi nilai-nilai sejarah dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan sejarah lokal, penguatan identitas budaya, serta revitalisasi adat istiadat merupakan langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
Akhirnya, mengenang La Mappanyukki adalah bagian dari upaya merawat ingatan kolektif. Dalam perspektif sejarah raja-raja Bone, ia bukan hanya sosok individu, tetapi representasi dari kesinambungan nilai dan identitas. Peringatan ini menjadi pengingat bahwa masa lalu bukan untuk disembah, tetapi untuk dipahami dan dijadikan pijakan dalam membangun masa depan. Dengan demikian, warisan La Mappanyukki akan tetap hidup, tidak hanya dalam catatan sejarah, tetapi juga dalam kesadaran dan tindakan generasi Bone masa kini. Semoga segenap perilaku kejuangan, ketegasan, Integritas dan kepemimpinan La Mappanyukki Puatta Arung Pone ke 32 menjadi Insprirasi bagi setiap genereasi muda dalam membangun kebaikan bagi Bone disetiap masanya. Hormatku bagimu Pahlawanku. Salam Pancasila, Merdeka.
