Oleh : Muhammad Agusman
“Kedaulatan sebuah negara tidak terletak pada gedung-gedung pencakar langit yang dibangunnya, tapi pada kemampuan seorang ayah dan ibu untuk menjamin makan malam anaknya melalui pekerjaan yang bermartabat.” M. A
“Ancaman Masa Depan di akhir Tahun” adalah sebuah paradoks yang menarik. Di satu sisi, akhir tahun sering kali dirayakan sebagai momen refleksi dan “titik henti”, namun di sisi lain, ia terasa seperti garis start yang mencekam karena ketidakpastian masa depan mulai membayangi.
Antara Ambisi dan Kecemasan (Anxiety)
Di penghujung tahun, kita sering kali merasakan apa yang disebut sebagai Year-End Pressure. Masa depan bukan lagi sekadar harapan, melainkan “Ancaman” yang memaksa kita untuk segera berlari. Kita dipaksa oleh konstruksi sosial untuk memiliki resolusi, pencapaian baru, dan perubahan drastis dalam sekejap mata.
Ancaman ini menjadi semakin kuat karena arus informasi digital yang memperlihatkan keberhasilan orang lain secara instan. Masa depan tidak lagi datang dengan tenang, ia datang dengan tuntutan adaptasi yang melelahkan terhadap teknologi, ekonomi, dan standar hidup yang terus meningkat.
Sosiolog Zygmunt Bauman dalam bukunya Liquid Modernity menjelaskan bahwa kita hidup di zaman yang “cair”. Tidak ada yang pasti. Akhir tahun bukan lagi tentang stabilitas, melainkan tentang ketakutan akan tertinggal (FOMO/Fear of Missing Out). Ancaman masa depan terasa berat karena dunia berubah begitu cepat sehingga rencana jangka panjang sering kali hancur sebelum sempat dieksekusi.
Etika Self-Optimization, dalam karya fenomenalnya, The Burnout Society, filsuf Byung-Chul Han berargumen bahwa manusia modern adalah “subjek prestasi”. Ancaman masa depan di akhir tahun adalah bentuk eksploitasi diri. Kita merasa bersalah jika tidak merencanakan sesuatu yang besar untuk tahun depan.
Stoikisme dan Amorfati (Friedrich Nietzsche & Marcus Aurelius), secara literasi klasik, menghadapi masa depan seharusnya dilakukan dengan sikap Amorfati (mencintai takdir). Marcus Aurelius dalam Meditations mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan masa depan, kita hanya bisa mengendalikan persepsi kita saat ini. Menghadapi Ancaman akhir tahun berarti belajar melepaskan beban yang belum terjadi. Masa depan tidak seharusnya menjadi monster yang mencengkeram, melainkan kanvas yang masih kosong. Literasi mengajarkan kita bahwa ketakutan akan masa depan adalah hal manusiawi, namun membiarkan ketakutan itu mendikte kedamaian kita di akhir tahun adalah sebuah kerugian.
Negara yang Terlambat Mengantisipasi Badai
Ancaman masa depan terasa semakin mencekik karena adanya diskoneksi antara narasi optimisme penguasa dengan realitas di meja makan rakyat. Akhir tahun sering kali diwarnai dengan pengumuman kenaikan tarif pajak (PPN), penyesuaian harga energi, hingga upah minimum yang pertumbuhannya kalah cepat dibanding inflasi. Penguasa sering kali terjebak dalam tekno-optimisme (percaya bahwa teknologi dan investasi besar akan otomatis menyejahterakan rakyat), namun abai pada jaring pengaman sosial bagi mereka yang tergilas oleh perubahan zaman tersebut.
The Tyranny of Merit, Sandel berargumen bahwa pemerintah sering kali hanya fokus pada “kesempatan yang sama” tanpa mempedulikan mereka yang gagal dalam kompetisi ekonomi. Kritik untuk pemerintah di akhir tahun adalah: Jangan sampai narasi “masa depan cerah” hanya milik segelintir elite yang siap secara modal, sementara rakyat kecil dipaksa menghadapi Ancaman ketidakpastian tanpa perlindungan yang nyata.
Necropolitics, dalam perspektif yang lebih tajam, Mbembe membahas bagaimana kekuasaan seringkali menentukan siapa yang akan “hidup layak” dan siapa yang dibiarkan “bertahan hidup dengan susah payah”. Kebijakan ekonomi akhir tahun yang bersifat ekstraktif dan membebani kelas menengah-bawah adalah bentuk kegagalan negara dalam memanusiakan warganya di masa depan.
Pajak sebagai Beban, Bukan Fasilitas di saat rakyat bersiap menghadapi ketidakpastian tahun depan, kebijakan peningkatan pajak (seperti kenaikan PPN menjadi 12% di tahun 2025) dianggap sebagai “kado pahit” yang memperkuat Ancaman beban hidup. Komodifikasi Kebutuhan Dasar Pendidikan dan kesehatan yang semakin mahal menunjukkan bahwa negara perlahan-lahan lepas tangan dan menyerahkan masa depan rakyat ke tangan pasar. Serta ketimpangan Digital dan Ekonomi, penguasa gencar bicara soal digitalisasi masa depan, namun abai pada jutaan rakyat di daerah terpencil yang bahkan belum memiliki akses listrik stabil atau literasi dasar untuk bersaing.
Menagih Tanggung Jawab
Masa depan tidak boleh menjadi “ancaman” yang menakutkan hanya karena negara gagal memberikan rasa aman. Kritik terhadap pemerintah bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk mengingatkan bahwa legitimasi kekuasaan diukur dari seberapa tenang rakyatnya bisa tidur di malam terakhir bulan Desember.
“Negara yang kuat tidak lahir dari angka-angka pertumbuhan di atas kertas, melainkan dari keberaniannya untuk melindungi yang paling lemah dari ketidakpastian hari esok.”
Masa Depan yang “Prekariat”
Penguasa saat ini cenderung merayakan investasi asing dan proyek strategis nasional, namun abai terhadap kualitas lapangan kerja yang tercipta. Kita sedang bergerak menuju ekonomi “Gig Economy” yang dipuja-puji sebagai fleksibilitas, padahal sebenarnya adalah perbudakan modern tanpa jaminan sosial. Negara gagal menyediakan lapangan kerja formal dan justru membiarkan rakyatnya “bertarung sendiri” menjadi kurir atau pengemudi ojek daring tanpa perlindungan hukum yang jelas. Akhir tahun bagi mereka bukanlah waktu untuk bonus, melainkan waktu untuk kecemasan karena kontrak yang bisa diputus kapan saja.
The Precariat : The New Dangerous Class, Guy Standing mendefinisikan “Prekariat” sebagai kelas sosial baru yang hidup tanpa keamanan kerja, tanpa identitas okupasional, dan tanpa jaminan masa depan.
Penguasa saat ini sedang memproduksi kelas prekariat secara massal. Dengan adanya regulasi yang mempermudah PHK dan sistem kerja kontrak (outsourcing) yang berkepanjangan (seperti yang sering dikritik dalam UU Cipta Kerja), negara justru melegitimasi ketidakpastian hidup rakyatnya.
Bullshit Jobs, Antropolog David Graeber menjelaskan bahwa banyak lapangan kerja modern sebenarnya tidak bermakna dan tidak memberikan kesejahteraan jangka panjang. Penguasa sering membanggakan penurunan angka pengangguran, namun mereka menutup mata bahwa banyak dari pekerjaan tersebut adalah pekerjaan berupah rendah yang tidak cukup untuk memenuhi biaya hidup (underemployment). Negara terjebak pada kuantitas, bukan kualitas martabat manusia.
The Wealth of Nations vs. Realita, meskipun Adam Smith sering dikaitkan dengan pasar bebas, ia menekankan pentingnya upah yang layak untuk menjaga stabilitas bangsa. Ketika penguasa lebih memihak pada kemudahan investasi dengan menekan upah minimum serendah mungkin, mereka sedang merusak daya beli rakyat. Ancaman masa depan di akhir tahun menjadi nyata ketika inflasi meroket sementara upah dipaku di lantai.
Deindustrialisasi Dini, penguasa gagal mempertahankan sektor manufaktur yang menyerap tenaga kerja massal dan terlalu fokus pada sektor jasa yang rapuh. Akibatnya, lulusan sarjana terpaksa bekerja di sektor informal yang tidak relevan dengan keilmuan mereka. Secara Ilusi Digitalisasi, penguasa mengglorifikasi ekonomi digital, namun gagal menyediakan infrastruktur pendidikan yang merata. Ini menciptakan jurang antara “elite digital” dan “buruh digital” yang hanya menjadi komoditas algoritma. Kemudian terjadi kriminalisasi terhadap serikat buruh. Secara halus, ruang bagi buruh untuk menuntut haknya semakin dipersempit melalui regulasi yang pro-kapital, membuat suara rakyat di akhir tahun hanya menjadi angin lalu di tengah pesta pora korporasi.
Kegagalan lapangan kerja bukan karena rakyat malas, melainkan karena desain kebijakan yang tidak berpihak pada manusia. Jika pemerintah terus membiarkan rakyatnya hidup dalam ketidakpastian kontrak kerja, maka “ancaman masa depan” akan berubah menjadi ledakan ketidakpuasan sosial yang bisa terjadi kapan saja.
Data BPS memang menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di angka 4,85% (sekitar 7,46 juta orang menganggur). Namun, kritik keras tertuju pada kualitas penyerapan kerja. Meskipun angka pengangguran terlihat turun tipis, jumlah pekerja formal menurun sementara sektor informal yang rapuh (pekerja gig atau ojek online) membengkak. Negara seolah merayakan statistik “orang bekerja” tanpa peduli bahwa banyak dari mereka bekerja tanpa upah layak dan jaminan masa depan. Kegagalan Membaca “Deindustrialisasi Dini” sehingga penguasa terlalu asyik dengan narasi hilirisasi nikel dan investasi besar, namun menutup mata pada runtuhnya industri padat karya (tekstil, sepatu, furnitur).
Kita sedang membangun pabrik baterai canggih, tapi membiarkan ratusan pabrik tekstil tutup. Hasilnya? Pertumbuhan ekonomi hanya dirasakan segelintir elite teknologi, sementara jutaan buruh dengan keterampilan menengah-bawah kehilangan tumpuan hidup.
Merujuk pada pemikiran Dani Rodrik, negara yang mengalami deindustrialisasi sebelum mencapai kemakmuran akan terjebak dalam pertumbuhan yang semu dan ketimpangan yang permanen. PPN 12% dan Paradoks “Mencekik Leher Sendiri” kebijakan menaikkan PPN menjadi 12% di awal 2025 adalah bentuk otokritik terhadap kegagalan penguasa dalam mengelola basis pajak tanpa membebani konsumsi rakyat. Negara ingin menambah pendapatan, tapi dengan cara melemahkan daya beli masyarakat. Ketika rakyat berhenti belanja, perusahaan ritel bangkrut, dan terjadilah PHK massal. Ini adalah siklus bunuh diri ekonomi. penguasa bertindak seperti pemungut pajak yang membakar lumbung padi rakyatnya sendiri.
Glorifikasi Sektor Informal : Mungkinkah Negara “Lepas Tangan”?
Penguasa sering membanggakan angka pengangguran yang turun, padahal realitasnya orang-orang “terpaksa” masuk ke sektor informal (ojek online, kurir, pedagang kaki lima). Ini bukan keberhasilan penciptaan lapangan kerja, melainkan kegagalan menyediakan pekerjaan formal. Sektor informal tidak memiliki asuransi kesehatan yang layak, tunjangan hari tua, maupun perlindungan hukum. Negara seolah merasa tugasnya selesai saat rakyatnya “tidak menganggur”, meski mereka bekerja tanpa martabat dan keamanan.
Pendidikan yang “Salah Arah”, bahwa sistem pendidikan kita memproduksi lulusan yang tidak relevan dengan kebutuhan industri masa depan. Kurikulum berubah-ubah, tapi angka pengangguran lulusan SMK dan Sarjana tetap tinggi. Negara gagal melakukan link and match. Kita mencetak sarjana untuk masa depan yang tidak pernah disediakan oleh kebijakan ekonomi pemerintah sendiri.
Penguasa tidak boleh hanya menjadi “Event Organizer” investasi yang sibuk pamer angka di atas kertas. Pemerintah harus kembali menjadi “Protektor Rakyat”.
Ancaman masa depan di akhir tahun 2025 ini adalah sinyal bahwa ekonomi kita sedang “demam tinggi”. Jika obat yang diberikan tetap saja pajak yang tinggi dan regulasi yang pro-kapital, maka kita sedang menuju keretakan sosial yang dalam.
“Kritik terbaik bagi penguasa bukanlah kata-kata, melainkan piring yang kosong di meja makan rakyatnya.”
