Oleh: Amrullah AF, Statistisi Ahli Muda di Sinjai
—————————————-
Ketika izin tambang emas seluas lebih dari 11 ribu hektare mulai mencuat di Sinjai, suara-suara penolakan bangkit dari berbagai penjuru. Bagi warga yang hidup bersisian dengan alam, kabar merupakan ancaman, bukan berkah. Bagi aktivis lingkungan dan pegiat sosial, ini mimpi buruk ekologis yang disamarkan dalam bahasa investasi, bukan peluang ekonomi.
Tambang emas yang dibungkus retorika investasi ini menyimpan “maut” yang dibalut rapi. Ancaman kerusakan lingkungan, pencemaran air tanah, rusaknya mata air dan potensi konflik sosial merupakan bahaya nyata di depan mata. Di Desa Bontokatute Kecamatan Sinjai Borong, aktivitas survei dan potensi tambang sudah berlangsung diam-diam, tanpa persetujuan dan sosialisasi yang layak. Tiada keterbukaan, peran serta khalayak diabaikan.
Sinjai bukan tanah tambang, tapi pertanian dan sumber air. Ia tanah adat dan masa depan anak cucu. Masyarakat adat di Sinjai telah hidup berdampingan alam selama turun-temurun, menjaga hutan dan mata air sebagai bagian utuh dari identitas dan kearifan lokal mereka. Menambang emas di sini, sama saja menggali kuburan ekologis dan memusnahkan warisan budaya. Harusnya pembangunan tidak berarti merusak?
Dalam Islam, pengelolaan sumber daya alam bukan ruang eksploitasi bebas. Ia mesti tunduk pada prinsip amanah dan maslahat. Kekayaan bumi bukan untuk dieksploitasi swasta, apalagi dengan dalih pertumbuhan ekonomi yang merusak daya dukung lingkungan. Hutan, air, udara dan tanah adalah milik umat yang harus dijaga bersama, bukan digadaikan guna kepentingan segelintir korporasi.
Tambang Mengancam Masa Depan
Penambangan emas merusak ekosistem. Pembukaan lahan tambang berisiko menghancurkan kawasan hulu, merusak daerah resapan air, menurunkan mutu tanah dan air bersih secara permanen. Dampaknya menjalar hingga ke hilir.
Konflik Sosial. Tanpa persetujuan utuh dari masyarakat, penanaman modal semacam ini berpotensi menimbulkan konflik horizontal, kriminalisasi warga penolak tambang, serta ketidakadilan struktural.
Pemusnahan ekonomi lokal. Masyarakat adat, petani dan nelayan akan kehilangan sumber hidup, bila lahan mereka berubah menjadi kawasan industri tambang. Ribuan mata pencarian yang telah turun-temurun terancam hilang.
Menolak Bukan Anti-Pembangunan
Seruan untuk menolak tambang bukan berarti anti pembangunan. Sebaliknya, ini merupakan bentuk pembangunan yang visioner: mempertahankan ekosistem untuk masa depan yang lebih berkelanjutan. Solusi alternatif justru ada di sektor agroforestri, pariwisata ekologi dan energi terbarukan. Investasi bisa diarahkan pada pertanian organik unggulan Sinjai, pengelolaan hutan rakyat yang lestari, dan pemberdayaan UMKM lokal yang inovatif.
Pemerintah seharusnya tidak menjadi corong investor, tetapi pelindung rakyat dan lingkungan. Jika izin tambang tetap dipaksakan, maka negara abai pada mandat Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Seruan untuk Gerakan Lingkungan
Kami mengajak jaringan gerakan lingkungan hidup di seluruh Indonesia untuk mengawal ketat proses izin tambang emas di Sinjai. Mendorong audit lingkungan dan investigasi independen terhadap potensi dampak sosial dan ekologis secara menyeluruh, melibatkan para ahli dan masyarakat setempat. Membangun solidaritas nasional bersama warga terdampak, tokoh adat, akademisi, ulama, dan kelompok perempuan untuk menguatkan suara penolakan. Mendesak moratorium tambang dan evaluasi total seluruh izin tambang emas di wilayah rentan ekologis.
Sinjai untuk Masa Depan
Tanah ini bukan untuk digadai demi segelintir investor. Kami ingin Sinjai tetap hijau, airnya jernih, sawahnya lestari dan generasi mudanya tetap tumbuh di atas tanah yang sehat.
Kami bukan anti-kemajuan. Kami hanya ingin maju tanpa harus mati lebih cepat. Kami bukan melawan negara. Kami sedang membela kehidupan.
