Oleh: Prof. Syaparuddin
Guru Besar IAIN Bone dalam Bidang Ekonomi Syariah
—————————————————-
HULUISASI dan hilirisasi keuangan publik Islam adalah dua konsep yang erat kaitannya dengan pengembangan sektor keuangan di Indonesia, khususnya dalam konteks penerapan prinsip-prinsip syariah. Huluisasi merujuk pada proses transformasi sistem keuangan Islam dari bentuk yang lebih tradisional ke arah sistem yang lebih terstruktur dan modern, dengan mengintegrasikan berbagai prinsip dan instrumen syariah dalam pengelolaan keuangan publik. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sistem keuangan yang ada dapat beroperasi sesuai dengan hukum syariah, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar dan merata kepada masyarakat. Huluisasi ini penting agar prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan dapat diterapkan dalam skala yang lebih luas, termasuk di sektor publik.
Hilirisasi keuangan publik Islam merupakan suatu langkah strategis yang bertujuan untuk menjembatani antara produk dan instrumen keuangan syariah dengan masyarakat luas, terutama dalam sektor publik. Proses hilirisasi ini tidak hanya terbatas pada distribusi produk keuangan syariah oleh lembaga keuangan, tetapi juga mencakup upaya untuk mengalihkan berbagai instrumen keuangan dari tingkat atas ke sektor-sektor yang lebih praktis dan langsung bermanfaat bagi masyarakat. Tujuan utama hilirisasi adalah untuk memperluas akses masyarakat terhadap produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mendorong terciptanya sistem keuangan yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Salah satu contoh konkret hilirisasi adalah penyediaan produk-produk keuangan syariah yang lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Dalam hal ini, lembaga keuangan syariah dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk menciptakan produk yang tidak hanya memenuhi prinsip syariah, tetapi juga dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kalangan menengah ke bawah hingga pelaku usaha kecil dan menengah. Hal ini penting untuk mengurangi ketimpangan akses terhadap layanan keuangan dan mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pembiayaan yang adil dan transparan.
Hilirisasi juga melibatkan peran serta sektor publik dalam implementasi instrumen keuangan syariah. Pemerintah, sebagai pemangku kebijakan, dapat menggunakan instrumen keuangan syariah seperti sukuk untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yang berkelanjutan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dalam hal ini, sektor publik memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan pembangunan melalui pembiayaan yang tidak melibatkan praktik riba, sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam yang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan sosial.
Produk keuangan syariah yang didistribusikan melalui hilirisasi juga harus memenuhi standar keberlanjutan dan dampak sosial yang positif. Produk seperti pembiayaan berbasis mudharabah, musyarakah, atau sukuk dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan perumahan, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur publik lainnya. Oleh karena itu, hilirisasi tidak hanya sebatas memperkenalkan produk keuangan syariah, tetapi juga harus memastikan bahwa produk tersebut memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat secara merata.
Pentingnya peran lembaga keuangan syariah dalam hilirisasi keuangan publik Islam adalah untuk memastikan bahwa proses distribusi produk keuangan syariah dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Lembaga keuangan syariah memiliki tanggung jawab untuk memberikan penjelasan yang jelas mengenai cara kerja produk-produk tersebut, serta risiko dan keuntungan yang mungkin timbul. Hal ini penting agar masyarakat dapat membuat keputusan yang tepat dalam memilih produk keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Sektor publik juga berperan dalam meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat sebagai bagian dari hilirisasi. Program-program edukasi mengenai keuangan syariah perlu diperkenalkan agar masyarakat memahami prinsip-prinsip dasar, manfaat, dan mekanisme produk-produk keuangan syariah. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik, masyarakat akan lebih percaya untuk menggunakan layanan keuangan syariah yang ditawarkan oleh lembaga keuangan, yang pada gilirannya akan mempercepat proses hilirisasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan syariah.
Keberhasilan proses huluisasi dan hilirisasi keuangan publik Islam sangat ditentukan oleh keberadaan regulasi yang kokoh, komprehensif, dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Regulasi ini menjadi fondasi yang mengarahkan setiap aktivitas keuangan publik agar tetap berada dalam koridor keadilan, transparansi, dan keberkahan. Tanpa regulasi yang jelas, proses transfer nilai-nilai syariah ke dalam sistem keuangan publik dari hulu ke hilir akan rentan terhadap distorsi dan penyimpangan, baik secara teknis maupun etis. Oleh karena itu, peran negara dalam merancang regulasi ini sangat krusial sebagai penjaga nilai dan arah pembangunan keuangan publik Islam.
Regulasi yang dimaksud harus mencakup berbagai aspek, mulai dari perizinan lembaga keuangan syariah, pengawasan operasional, pengelolaan dana publik, hingga akuntabilitas penggunaan dana tersebut. Kerangka hukum ini juga harus mengakomodasi inovasi-inovasi keuangan syariah tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasarnya, seperti larangan terhadap riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi). Ketegasan hukum dalam menindak pelanggaran serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil juga menjadi bagian penting dari sistem regulatif yang mendukung keberlanjutan huluisasi dan hilirisasi.
Penting pula bagi negara untuk melibatkan otoritas keuangan syariah dan dewan pengawas syariah dalam penyusunan regulasi. Keterlibatan aktor-aktor ini menjamin bahwa peraturan yang lahir benar-benar mencerminkan maqāṣid al-sharīʿah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan kata lain, regulasi bukan hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan keuangan publik. Konsistensi antara regulasi dan fatwa menjadi jembatan yang menghubungkan antara teori dan praktik dalam sistem keuangan syariah.
Aspek hilirisasi juga sangat bergantung pada regulasi yang dapat memastikan produk keuangan syariah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Ini berarti regulasi harus membuka jalan bagi lembaga keuangan syariah untuk berinovasi dan memperluas jangkauan produk mereka ke sektor-sektor strategis, seperti UMKM, pembangunan infrastruktur, dan layanan sosial. Regulasi juga harus mendorong inklusi keuangan dengan memastikan produk syariah mudah diakses oleh masyarakat di pelosok, tidak terbatas pada perkotaan atau kelompok ekonomi tertentu saja.
Sementara itu, pada aspek huluisasi, regulasi yang kuat dibutuhkan untuk mendesain skema penghimpunan dana publik yang transparan dan berbasis prinsip keadilan. Dana zakat, wakaf, maupun APBN yang digunakan dalam konteks keuangan syariah harus berada di bawah kerangka tata kelola yang syariah-compliant. Ini termasuk kewajiban melaporkan secara periodik penggunaan dana, mengukur dampak sosial, dan menjaga integritas lembaga pengelolanya agar kepercayaan publik tetap terjaga. Regulasi dalam konteks ini akan menjadi pagar moral sekaligus pengarah strategi implementasi nilai-nilai Islam dalam pengelolaan dana publik.
Regulasi juga berfungsi sebagai penggerak sinergi antara berbagai aktor ekonomi—pemerintah, sektor swasta, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat sipil—dalam menciptakan ekosistem keuangan publik Islam yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman. Ketika regulasi mampu mendorong kolaborasi antar pihak, maka proses huluisasi dan hilirisasi tidak akan berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling menguatkan. Sinergi yang terbentuk akan mempercepat pencapaian tujuan keuangan syariah sebagai sistem yang inklusif, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan kolektif.
Namun demikian, regulasi yang baik tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus implementatif dan responsif terhadap tantangan global. Regulasi keuangan publik Islam perlu diselaraskan dengan standar internasional tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah, agar dapat meningkatkan daya saing keuangan syariah Indonesia di tingkat global. Hal ini termasuk adaptasi terhadap teknologi digital, penguatan sistem pelaporan berbasis data, serta keterbukaan informasi yang memungkinkan pengawasan publik. Dengan begitu, keuangan publik Islam tidak hanya mapan di dalam negeri, tetapi juga mampu menjadi model global.
Dalam konteks huluisasi keuangan publik Islam, pendekatan konseptual yang berbasis pada prinsip keadilan sosial merupakan elemen penting yang harus dikedepankan. Konsep-konsep seperti pembiayaan berbasis risiko (risk-sharing) dan pembagian keuntungan secara transparan (profit and loss sharing) menjadi landasan utama dalam membentuk sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan. Nilai-nilai ini mencerminkan semangat syariah untuk tidak menindas salah satu pihak, melainkan membangun relasi ekonomi yang setara antara pemilik modal dan pengguna dana. Dalam praktiknya, hal ini dapat mendorong tumbuhnya kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah dan memperkuat legitimasi sosial atas praktik keuangan publik yang Islami.
Huluisasi juga tidak hanya terbatas pada lembaga keuangan besar seperti bank syariah atau sukuk pemerintah, tetapi harus merambah ke sektor publik yang lebih luas. Pemerintah, sebagai pengelola dana publik, memiliki peran penting dalam mengadopsi prinsip-prinsip keuangan syariah dalam pembangunan nasional. Dana pembangunan dapat disalurkan dengan pendekatan yang tidak menekankan pada bunga atau utang konvensional, melainkan melalui skema yang berlandaskan pada keadilan dan keberlanjutan, seperti musyarakah dan mudharabah. Pendekatan ini tidak hanya lebih sesuai secara nilai, tetapi juga memiliki potensi untuk menciptakan dampak ekonomi yang lebih inklusif.
Lebih lanjut, huluisasi yang ideal juga mengharuskan adanya integrasi kebijakan antara regulator, pelaku pasar, dan masyarakat. Peran regulator dalam hal ini sangat vital untuk menyediakan kerangka hukum dan insentif yang mendukung inovasi pembiayaan syariah yang berorientasi pada risiko bersama. Misalnya, melalui penyusunan pedoman pembiayaan publik berbasis syariah yang dapat diterapkan pada proyek-proyek pembangunan daerah, baik itu di bidang infrastruktur, pendidikan, maupun kesehatan. Hal ini menciptakan peluang untuk memperluas cakupan keuangan syariah dalam konteks kebijakan publik.
Dukungan dari lembaga keuangan juga tidak kalah penting, terutama dalam menyediakan produk-produk pembiayaan syariah yang tidak hanya sesuai prinsip syariah, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat. Inovasi produk yang mudah diakses oleh masyarakat lapisan bawah akan mempercepat proses inklusi keuangan syariah. Hal ini termasuk pengembangan pembiayaan mikro syariah, layanan keuangan digital berbasis syariah, dan model-model wakaf produktif yang terintegrasi dengan proyek sosial. Lembaga keuangan berperan sebagai jembatan antara nilai-nilai huluisasi dan manfaat riil di lapangan.
Masyarakat sendiri harus ditempatkan sebagai subjek utama dalam proses huluisasi ini, bukan sekadar sebagai penerima manfaat. Kesadaran dan literasi keuangan syariah harus ditingkatkan agar masyarakat tidak hanya memahami produk keuangan, tetapi juga mampu menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, pendidikan publik, pelatihan, dan kampanye literasi menjadi sarana penting untuk membentuk masyarakat yang aktif dalam ekosistem keuangan syariah. Partisipasi aktif masyarakat akan memastikan keberlanjutan sistem dan menjaga agar keuangan publik Islam tidak terjebak dalam simbolisme belaka.
Huluisasi juga harus didesain untuk mampu menjawab tantangan ketimpangan sosial dan ekonomi yang masih menjadi masalah struktural di banyak wilayah. Skema pembiayaan berbasis syariah yang diterapkan dalam sektor publik harus dirancang untuk mendukung pemerataan pembangunan antarwilayah, aksesibilitas bagi kelompok rentan, dan penciptaan lapangan kerja. Dengan mengedepankan prinsip keadilan sosial, huluisasi dapat menjadi motor penggerak untuk transformasi ekonomi yang lebih inklusif dan ramah terhadap kebutuhan akar rumput.
Salah satu wujud nyata dari hilirisasi keuangan publik Islam yang paling menonjol adalah penggunaan sukuk sebagai instrumen pembiayaan yang efektif dan sesuai syariah untuk mendukung pembangunan infrastruktur publik. Sukuk, sebagai surat berharga berbasis aset, memungkinkan negara atau pemerintah daerah untuk mengakses sumber pembiayaan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip keuangan Islam yang menolak praktik riba dan ketidakpastian (gharar). Instrumen ini menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan publik dan etika syariah, sehingga dapat memberikan solusi strategis dalam pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
Penerbitan sukuk oleh pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah, merupakan langkah hilirisasi karena membawa instrumen keuangan dari ranah institusional ke dalam pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Contohnya, dana hasil sukuk dapat dialokasikan untuk membangun jembatan penghubung antarwilayah terpencil, perbaikan jalan utama, atau pengembangan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang selama ini kekurangan anggaran. Dengan pendekatan ini, manfaat dari sistem keuangan syariah tidak hanya dirasakan oleh investor atau lembaga keuangan, tetapi juga oleh masyarakat umum dalam bentuk layanan publik yang lebih baik.
Hilirisasi melalui sukuk juga menciptakan nilai tambah ganda, yakni dari sisi pembangunan fisik serta pemberdayaan ekonomi. Proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai dengan sukuk dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan sektor-sektor penunjang seperti konstruksi dan logistik, serta meningkatkan konektivitas ekonomi antarwilayah. Pada saat yang sama, mekanisme sukuk yang berbasis pada kepemilikan aset dan kontrak yang transparan menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil dan minim risiko moral hazard, karena pemegang sukuk berperan sebagai pemilik atas proyek yang dibiayai.
Penerapan sukuk sebagai instrumen hilirisasi juga menunjukkan bagaimana keuangan publik Islam dapat berperan sebagai instrumen kebijakan fiskal yang strategis. Negara dapat merancang penerbitan sukuk berdasarkan kebutuhan sektor-sektor prioritas dalam pembangunan, seperti sukuk hijau (green sukuk) untuk proyek ramah lingkungan, atau sukuk pendidikan untuk pembangunan sekolah dan universitas. Dengan demikian, hilirisasi keuangan Islam tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan keberpihakan negara terhadap agenda-agenda pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Dalam praktiknya, hilirisasi melalui sukuk juga menuntut adanya keterlibatan aktif dari otoritas fiskal, regulator pasar keuangan, dan lembaga syariah. Proses ini mencakup penjaminan kepatuhan syariah (shariah compliance), pengawasan terhadap penggunaan dana, serta transparansi dalam pelaporan. Semua ini diperlukan agar penerbitan sukuk tidak hanya legal, tetapi juga etis dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat, sebagai pihak yang menerima manfaat dari pembangunan, berhak mengetahui bahwa proyek yang didanai benar-benar memberikan nilai tambah dan bukan sekadar alat komersialisasi.
Lebih dari itu, hilirisasi sukuk juga membuka peluang partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui instrumen investasi yang etis. Ketika sukuk dijual kepada publik atau institusi, masyarakat dapat menjadi investor langsung dalam pembangunan nasional. Ini menciptakan semangat kepemilikan bersama atas proyek-proyek publik, meningkatkan partisipasi warga negara, serta memperkuat akuntabilitas penggunaan dana publik. Hal ini sejalan dengan prinsip keuangan syariah yang menekankan keterlibatan sosial dalam aktivitas ekonomi.
Penerbitan sukuk untuk proyek publik juga mendorong transformasi budaya keuangan di kalangan birokrasi dan lembaga negara. Dibandingkan dengan skema utang konvensional, sukuk mengharuskan perencanaan proyek yang lebih matang, studi kelayakan yang transparan, serta skema pembagian hasil yang akuntabel. Transformasi ini menjadikan keuangan publik lebih terarah, efisien, dan selaras dengan nilai-nilai akhlak dalam Islam. Dengan kata lain, hilirisasi melalui sukuk membawa nilai-nilai moral ke dalam praktik keuangan publik.Keberhasilan huluisasi dan hilirisasi keuangan publik Islam sangat erat kaitannya dengan tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat. Literasi ini mencakup pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip dasar syariah seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi), serta konsep keadilan dan transparansi dalam transaksi. Tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat akan kesulitan membedakan antara produk keuangan syariah yang sah secara prinsip dengan produk konvensional yang hanya diberi label syariah. Oleh karena itu, literasi menjadi fondasi penting agar masyarakat dapat berperan aktif dalam mendukung dan memanfaatkan ekosistem keuangan publik Islam.
Peningkatan literasi ini harus bersifat menyeluruh, mencakup berbagai lapisan masyarakat, baik di perkotaan maupun di daerah terpencil. Pendidikan keuangan syariah dapat dimulai sejak dini melalui kurikulum sekolah dan diperkuat melalui pelatihan di tingkat perguruan tinggi, pesantren, dan lembaga pendidikan nonformal. Pemerintah, otoritas keuangan, dan lembaga dakwah juga perlu berkolaborasi untuk menyediakan materi edukasi yang mudah diakses dan dipahami. Dengan begitu, pemahaman masyarakat terhadap konsep-konsep seperti sukuk, zakat, wakaf produktif, dan pembiayaan berbasis bagi hasil dapat ditingkatkan secara signifikan.
Tak hanya masyarakat umum, pelaku usaha juga perlu dibekali dengan literasi keuangan syariah agar mereka dapat mengakses pembiayaan yang sesuai prinsip syariah dan memahami kewajiban syariah mereka dalam menjalankan bisnis. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), misalnya, sangat membutuhkan pemahaman tentang skema pembiayaan syariah seperti mudharabah dan musyarakah yang dapat digunakan sebagai alternatif dari pinjaman konvensional berbunga tinggi. Dengan pemahaman ini, pelaku usaha akan lebih percaya diri dan siap untuk bermitra dengan lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan usahanya.
Lembaga keuangan syariah sendiri tidak luput dari kebutuhan akan peningkatan kapasitas dan literasi. Para pengelola, manajer, dan staf operasional perlu dilatih secara rutin agar dapat menjelaskan dengan jelas dan jujur karakteristik produk syariah kepada nasabah. Mereka juga harus mampu menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam operasional harian secara konsisten dan profesional. Tanpa kompetensi ini, lembaga keuangan syariah akan kesulitan menumbuhkan kepercayaan publik, yang merupakan elemen vital dalam keberhasilan hilirisasi dan huluisasi keuangan publik Islam.
Dalam konteks kelembagaan publik, pemahaman terhadap prinsip-prinsip keuangan Islam juga harus diperkuat di kalangan pejabat pemerintah, birokrat, dan pengambil kebijakan. Mereka yang bertugas dalam merancang dan mengeksekusi kebijakan fiskal, proyek pembangunan, serta program pembiayaan publik perlu dibekali dengan pemahaman yang memadai agar dapat merancang kebijakan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Hal ini penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mendorong pemerataan ekonomi dan berkontribusi terhadap kesejahteraan umat.
Strategi literasi juga harus memanfaatkan teknologi dan media digital agar penyebarannya lebih luas dan efisien. Penggunaan media sosial, video edukatif, platform e-learning, hingga aplikasi mobile yang menyediakan simulasi keuangan syariah akan sangat membantu masyarakat memahami produk dan layanan syariah dengan cara yang menarik dan interaktif. Literasi berbasis digital ini juga dapat menjangkau generasi muda yang merupakan pengguna internet paling aktif dan akan menjadi penggerak utama ekonomi ke depan.
Literasi keuangan syariah yang kuat akan membentuk masyarakat yang tidak hanya sebagai pengguna pasif produk keuangan syariah, tetapi juga sebagai pelaku aktif yang kritis dan partisipatif. Mereka akan lebih bijak dalam memilih produk keuangan, mampu menuntut transparansi dari lembaga keuangan, serta lebih siap untuk mendukung pengembangan instrumen publik seperti sukuk daerah, wakaf tunai, atau zakat digital. Peran aktif masyarakat inilah yang akan memperkuat hilirisasi dan huluisasi secara simultan.
Keuangan publik Islam memiliki potensi besar untuk menjadi pilar dalam pembangunan berkelanjutan, terutama ketika penerapannya dijalankan secara hati-hati dan strategis oleh sektor publik. Dalam konteks ini, hilirisasi keuangan syariah tidak hanya berarti mendistribusikan instrumen keuangan syariah ke tingkat akar rumput, tetapi juga memastikan bahwa setiap program yang dibiayai sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Program-program tersebut harus dirancang untuk menciptakan manfaat jangka panjang, bukan hanya hasil ekonomi instan. Ini mencakup inisiatif yang mendukung lingkungan hidup, pembangunan manusia, dan pemerataan hasil ekonomi di seluruh lapisan masyarakat.
Prinsip syariah yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dapat menjadi landasan yang kuat untuk pembangunan inklusif. Keuangan publik Islam yang berbasis syariah harus difungsikan sebagai alat untuk mengatasi masalah-masalah struktural seperti kemiskinan, pengangguran, dan keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Melalui instrumen seperti zakat, wakaf produktif, dan sukuk sosial, pemerintah dapat membiayai program-program yang memberikan dampak sosial luas, seperti penyediaan air bersih, pembangunan sekolah, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Hal ini menjadikan hilirisasi sebagai strategi pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, bukan semata-mata keuntungan fiskal.
Lebih jauh, keuangan publik syariah juga dapat digunakan untuk mendukung agenda ekonomi hijau dan ramah lingkungan. Prinsip keberlanjutan yang sejalan dengan maqashid syariah—yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—dapat diterjemahkan ke dalam pembiayaan proyek-proyek yang bertanggung jawab secara ekologis. Misalnya, penerbitan sukuk hijau (green sukuk) dapat digunakan untuk membiayai pembangunan energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, atau konservasi alam. Dengan demikian, hilirisasi keuangan publik Islam berkontribusi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) secara integral.
Namun, untuk memastikan keberlanjutan ini, diperlukan perencanaan yang cermat dan evaluasi berkala terhadap dampak dari program-program keuangan syariah. Pemerintah perlu membangun sistem pemantauan dan evaluasi yang mengukur tidak hanya output ekonomi, tetapi juga outcome sosial dan lingkungan. Indikator-indikator seperti jumlah penerima manfaat, tingkat peningkatan kesejahteraan, dan dampak ekologis harus menjadi bagian dari pengukuran keberhasilan. Transparansi dalam pelaporan dan partisipasi publik juga menjadi bagian penting untuk menjaga akuntabilitas dalam penggunaan dana publik berbasis syariah.
Selain itu, keberlanjutan juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan lintas kelembagaan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan sinergi dengan lembaga keuangan syariah, lembaga sosial keagamaan, perguruan tinggi, serta masyarakat sipil. Lembaga zakat dan wakaf, misalnya, bisa menjadi mitra strategis dalam mendanai program pengentasan kemiskinan atau pemberdayaan komunitas. Perguruan tinggi dan lembaga riset bisa menyumbang dalam hal kajian kebijakan dan inovasi model-model pembiayaan. Dengan pendekatan kolaboratif ini, hilirisasi keuangan publik Islam dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan.
Tidak kalah pentingnya adalah dukungan teknologi dalam memperkuat keberlanjutan keuangan syariah di sektor publik. Digitalisasi sistem keuangan, termasuk pencatatan wakaf dan zakat secara daring, penggunaan blockchain dalam penerbitan sukuk, hingga aplikasi mobile untuk pelaporan keuangan, dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Inovasi digital juga memungkinkan akses yang lebih luas dan merata ke layanan keuangan syariah, sehingga mendukung inklusi keuangan sekaligus memperluas dampak sosial dari program-program publik berbasis syariah.
Secara keseluruhan, huluisasi dan hilirisasi keuangan publik Islam memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia. Dengan memperkuat regulasi yang mendukung, meningkatkan literasi keuangan syariah, serta melibatkan berbagai pihak dalam proses ini, diharapkan dapat tercipta sistem keuangan publik yang lebih adil dan transparan. Pada akhirnya, konsep huluisasi dan hilirisasi ini akan mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan berkeadilan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam keuangan syariah.
