WATAMPONE, TRIBUNBONEONLINE.COM–Kekecewaan mendalam dirasakan oleh mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat (AMARA) Bone saat menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone, Rabu 12 Maret 2025.
Alih-alih menjadi wadah aspirasi rakyat, forum ini justru mencerminkan ketidakseriusan dan buruknya kinerja DPRD Kabupaten Bone dalam menjalankan tugasnya.
RDPU yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada pukul 10.00 WITA yang seharusnya menjadi ruang diskusi substansial antara mahasiswa, rakyat dan DPRD. Namun, hingga pukul 11.00 WITA, forum ini tak kunjung juga dimulai tanpa ada kejelasan dari pihak DPRD yang seharusnya hadir tepat waktu sebagai bentuk penghormatan terhadap rakyat, justru menunjukkan sikap tidak profesional dan meremehkan forum Aspirasi.
Atas hal tersebut, mahasiswa dengan tegas memilih untuk walkout sebagai bentuk protes atas kelalaian dan ketidaksiapan DPRD dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.
Jenderal Lapangan aksi, Afdal Togar menyatakan bahwa tindakan walkout ini adalah respons tegas terhadap ketidakbecusan DPRD dalam menjalankan tugasnya.
“Kami datang ke forum ini dengan harapan adanya diskusi serius dan solutif. Namun, apa yang terjadi? RDPU dijadwalkan pukul 10.00 WITA, akan tetapi hingga satu jam kemudian tidak juga dimulai. Ini bukan hanya soal keterlambatan, tetapi cerminan dari buruknya komitmen DPRD terhadap rakyat yang mereka wakili. Kami tidak akan tinggal diam melihat ketidakseriusan ini,” ungkapnya.
Aksi walkout ini bukan hanya sekadar kekecewaan mahasiswa, tetapi juga alarm keras bagi masyarakat untuk semakin kritis terhadap kinerja DPRD yang seharusnya bekerja demi kepentingan rakyat. Jika hal-hal mendasar seperti ketepatan waktu saja tidak bisa mereka jalankan, bagaimana mungkin kita bisa percaya bahwa mereka mampu menjalankan kebijakan yang lebih kompleks.
Mahasiswa menegaskan bahwa mereka tidak akan berhenti mengawal kinerja DPRD dan akan terus bersuara ketika lembaga ini gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Kejadian ini menjadi pengingat bahwa rakyat harus lebih aktif mengawasi para wakilnya, agar tidak terus-menerus dikecewakan oleh mereka yang seharusnya memperjuangkan kepentingan publik.
Sementara itu, Koordinator Lapangan, Rian Saputra menambahkan bahwa sikap DPRD yang abai terhadap waktu menunjukkan bagaimana lembaga ini tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugasnya.
“Sejarah mencatat bahwa kejatuhan sebuah peradaban selalu dimulai dari pemimpinnya yang lalai dan abai terhadap rakyat. Hari ini, kita menyaksikan sendiri bagaimana mereka yang mengklaim sebagai wakil rakyat justru tidak mampu menghormati waktu dan janji yang mereka buat sendiri. Jika jadwal sederhana seperti ini saja tidak bisa mereka patuhi, bagaimana mungkin kita berharap mereka mampu mengurus masalah rakyat yang jauh lebih kompleks,” kesalnya.
Lanjut dikatakan, seorang wakil rakyat seharusnya menjadi simbol tanggung jawab, bukan justru mencerminkan wajah penguasa yang malas dan angkuh. Waktu satu jam yang terbuang karena ketidaksiapan mereka adalah cerminan dari tahun-tahun yang kita habiskan menunggu perubahan yang tak kunjung datang. Ini bukan hanya tentang keterlambatan teknis, ini adalah potret dari birokrasi yang bobrok, mentalitas pejabat yang meremehkan, dan sistem yang sudah busuk sejak akarnya.
“Kami datang bukan untuk dihibur dengan basa-basi, bukan untuk disuruh menunggu tanpa kejelasan. Kami datang untuk memastikan suara rakyat didengar, tetapi nyatanya, mereka bahkan tak cukup peduli untuk hadir tepat waktu. Jika seperti ini cara mereka bekerja, maka kami pastikan, kursi-kursi empuk itu tidak akan selamanya aman untuk mereka duduki,” imbuhnya.
Dalam RDPU Aliansi Mahasiswa dan Rakyat membawa aspirasi dengan 3 poin tuntutan yakni,
1. Mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Bone agar memberikan akses Pendidikan Gratis.
2. Mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Bone untuk segera mengaktifkan Sistem UHC Istimewa, dan
3. Mendesak DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone terkait usut tuntas Tragedi Bola Soba.
Koordinator Mimbar, Andi Mahardika Sunandar dengan lantang menyuarakan bahwa DPRD hari ini adalah bukti dari gagalnya sistem demokrasi yang hanya menguntungkan segelintir elite.
“Hari ini, kita dipertontonkan dengan wajah asli dari demokrasi yang cacat. Demokrasi yang katanya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, tetapi justru diabaikan oleh mereka yang menduduki kursi kekuasaan. Jika wakil rakyat tidak bisa menghargai waktu rakyat, maka untuk apa mereka disebut wakil ?,” protesnya.
“Jika mereka tidak bisa hadir tepat waktu dalam forum yang menyangkut kepentingan rakyat, maka siapa yang sebenarnya mereka wakili?. DPRD hari ini bukanlah simbol perwakilan rakyat, tetapi simbol dari keangkuhan kekuasaan. Mereka berdalih bekerja untuk rakyat, tetapi bahkan tidak bisa memenuhi janji paling dasar yakni tepat waktu. Ini adalah bukti bahwa birokrasi kita penuh dengan orang-orang yang hanya ingin duduk nyaman, tanpa pernah benar-benar bekerja,” pungkasnya. (@co)
