WATAMPONE, TRIBUNBONEONLINE. COM–Sejak dilantik dan dikukuhkan oleh ketua umum DPP APKLI P Pusat Dr Alimahsun Atmo M Biomed,pada bulan Maret 2021, Asosiasi pedagang kaki lima Indonesia Perjuangan Kab Bone Sulawesi Selatan telah melaksanakan berbagai kegiatan sosial dan juga Gerakan Ekonomi kreatif dalam bingkai pemulihan ekonomi nasional di sejumlah Titik kecamatan di Wilayah Kabupaten Bone.
Sebenarnya kegiatan yang dilakukan Asosiasi pedagang kaki lima Indonesia perjuangan jauh sebelum pelantikan , Antara lain pendataan Bantuan presiden usaha mikro (BPUM) dengan sejumlah penerima sebanyak 1887 orang penerima bantuan senilai Rp 2.400.000/ orang, Bantuan BPUM tahap kedua senilai Rp 1.200.000 dengan jumlah penerima sebanyak 3.478 orang selanjutnya Bantuan Minyak goreng dalam bentuk dana senilai Rp 600.000 Yang dibagikan oleh TNI dengan penerima sebanyak 5000 An lebih dari 29 ribu penerima untuk Kabupaten Bone.
Pada masa Covid 19 , APKLI kab Bone bagikan Bantuan sembako dari Ningsih inchy salah satu pemerhati sosial sebanyak 1873 Paket sembako ke pelaku UKM terdampak dengan nilai Rp 78.953.000.
Untuk kegiatan sosial APKLI Pernah berkolaborasi dengan Kadin Bone, HIPMI Bone didukung Pemkab Bone,Polres Bone,Kodim 1407/Bone, Brimob Batalyon C Pelopor Bone gelar Vaksinasi Massal dan Donor darah bulan September di lapangan Merdeka ,
Donor darah di Expo APKLI -Tano pada bulan Oktober 2021.bagikan Bantuan Paket Sembako Beras dan minyak goreng Dari Bareskrim Mabes polri diserahkan oleh AKBP Ardiansyah S.Ik (Kapolres Bone waktu itu) sebanyak 1687 Paket Untuk PKL terdampak covid 19, Terakhir Bantuan tenda dan gerobak dari dinas koperasi dan UKM kab Bone
Rapat kerja tahun ketiga
Berlangsung di Bunir Cafe Jalan Jenderal Sudirman, Selasa, 2 Januari 2024
menghasilkan beberapa rumusan untuk menjadi program Asosiasi pedagang kaki lima Indonesia perjuangan tahun Anggaran 2024.
Tetap Menjalankan program gerakan ekonomi kreatif dalam pemulihan ekonomi nasional,
Semua pelaku UKM dan pedagang kaki lima wajib memiliki nomor induk berusaha Atau NIB, NPWP, KTA APKLI sebagai legalitas dalam menjalankan usahanya
“Memasuki tahun 2024 negara kita akan melakukan Pesta demokrasi yaitu Pemilu, pilpres dan Pilkada Bupati dan Gubernur , semoga Kegiatan kegiatan Kita tidak berbenturan dengan kegiatan nasional ini,” tutup Iwan Hammer.
Ketua DPW APKLI P Provinsi Sulawesi Selatan dalam sambutannya dihadapan pengurus dan dua dewan Pembina Yang sempat hadir dalam rapat kerja tahun ke 3 ini
Dr. Ade Fery Afrizal, kehadiran APKLI sudah sangat dirasakan Masyarakat, mampu menggerakkan roda perekonomian dan pemberdayaan PKL, namun perlu diiringi dengan keberpihakan pemerintah daerah terhadap para PKL ini.
Beberapa kebijakan yang penting terkait dengan perlindungan, penataan serta pemberdayaan memang sudah ada, namun tentunya tetap perlu dilakukan evaluasi baik dari sisi penertiban,
“Maupun penataan yang masih jauh dari substansi lahirnya perda tentang perlindungan, penataan dan pemberdayaan PKL. Sehingga kedepannya perlu kita lakukan duduk bersama antar stakeholder untuk merumuskan kebijakan yang mengakomodir kepentingan bersama,” ungkap Dewan Pembina APKLI Perjuangan Kab Bone ini.
Agus Mu’Mar S.T, Dewan Pembina APKLI Perjuangan kab Bone bidang tehnik menuturkan APKLI telah 3 tahun berkarya memobilisasi ibarat parade PKL hingga kekecamatan kecamatan, ini menggerakkan ekonomi menjadi lokomotif ekonomi, di setiap lokasi ia menjadi stimulan bagi pedagang kecil untuk semangat terus bergerak.
Mestinya ini membuka mata bagi pemerintah kabupaten untuk terlibat aktif dalam program kerja APKLI ini. utamanya Instansi yang sangat dekat tupoksinya dengan pemberdayaan ekonomi, seperti Dinas Koperasi dan dinas perindustrian dan perdagangan.
“Saya melihat kondisi dan paham keluhan dan keterbatasan teman teman pengurus APKLI, bahwa sarana yang digunakan saat ini sangat terbatas, seperti Wahana Permainan yang sangat dibutuhkan sebagai sarana pendukung pasar,” katanya.
Juga mestinya APKLI telah memiliki lokasi sendiri dengan melihat keseriusan dan progres program APKLI yang tidak pernah berhenti sejak oktober 2021, dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam bingkai “Festival Pedagang Kaki Lima” yang telah direalisasikan pada 30 titik lokasi selama 3 tahun ini”. (Ril/Amr)