SEBERAPA PENTING PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN ANGKA STUNTING DI INDONESIA?

oleh -909 x dibaca
Penulis : Suciani Safitri, Mahasiswi UNM Lahir: 24 Oktober 2004

Salah satu program prioritas pemerintah tahun ini hingga tahun depan adalah

menurunkan angka stunting pada generasi penerus. Pemerintah bahkan menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024 dengan target penurunan yang signifikan yakni dari 24,4% pada 2021, 21,6% pada 2022 dan 17,8% pada 2023 dan menjadi 14% di tahun mendatang yakni 2024.

Namun dalam pelaksanaannya, apakah penanganan stunting sudah dilaksanakan semaksimal mungkin.?

Berdsarkan hasil survey status gizi Indonesia pada rapat kerja nasional BKKBN pada awal 2023 terkait tingkat stunting di Indonesia turun dari angka 24,4% di 2021dan menjadi 21,6% di 2022.

Angka stunting di Indonesia memang menurun, namun masih berada diatas standar WHO. Yang mana prevalensi stunting harus kurang dari 20% menurut
WHO. Presiden Joko Widodo sendiri menargetkan tingkat stunting di Indonesia menurun hingga
14% di 2024 mendatang. Jika ingin mengejar angka penurunan stunting menjadi 14%, maka seharusnya pada 2020 angka stunting harus turun 3,8% selama 2 tahun berturut-turut
yaitu pada tahun 2023 dan 2024.

BACA JUGA:  Dari Desa Matajang untuk Indonesia: Tim “Pattiro Hills” UNIM Bone Lolos PKM-PM 2025 dan Siap Majukan Pariwisata Lokal

Oleh karena itu pemerintah menyiapkan anggaran mencapai 30
triliun 2023. Kementrian kesehatan menyatakan akan melakukan intervensi yang spesifik yaitu, intervensi gizi pada ibu sebelum dan juga pada saat hamil, serta pada anak usia 6 bulan
sampai 2 tahun.

Kasus stunting di Indonesia tak hanya karena masalah kekurangan gizi, namun isu stunting di Indonesia juga erat kaitannya dengan permasalahan air bersih kemudian sanitasi yang
masih belum bisa dinikmati oleh seluruh anak Indonesia diseluruh wilayah nusantara.

Jika kita lihat dari grafis dibawah ini.

Grafik

Memang untuk angka stunting di Indonesia mengalami penurunan setiap tahunnya meskipun tidak terlalu signifikan. Seperti pada 2022 kemarin angka stunting berada di
anagka 21,6% padahal 2024 nantinya pemerintah Indonesia menargetkan angka stunting akan turun
hingga angka 14%, sementara untuk 2023 ini masih belum diketahui.

Namun, melihat dari narasumber yang kami minta keterangan menyebutkan bahwa, pada tahun ini mungkin ada
kisaran angka 17-19%. Tentu hal ini masih menjadi PR bagi pemerintah yang pada 2022 kemarin, terdapat beberapa daerah di Indonesia yang dapat
dikatakan sebagai daerah yang memiliki angka stunting cukup tinggi yaitu,
NTT, NTB, Papua, Sulawesi Tenggara, dan Aceh.

BACA JUGA:  UNIM Bone Banyak Melakukan Perubahan, Kepala LLDIKTI Serahkan SK Pembukaan Program Magister Bahasa Indonesia

Pada kelima provinsi tersebut, pemerintah lebih gencar lagi dalam program-program penurunan angka stunting. Kemudian penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sudah digelontorkan oleh pemerintah ada 8,83% hingga pada semester pertama di 2023 ini.

Maka dari itu, DAK ini sangat rendah jika kita lihat berdasarkan angka stunting yang menurun tetapi masih terbilang tinggi apalagi dengan adanya target 14%
pada 2024 mendatang. Tentunya penyerapan anggaraan DAK ini sangat
rendah. Sehingga timbul beberapa pertanyaan dari masyarakat, seperti kemanakah penyerapan anggaran yang diberikan pemerintah dan apakah masyarakat sudah merasakan anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah setempat.?

Anggaran dana alokasi untuk stunting yang digelontarkan pemerintah tidaklah sedikit pada 2022 dan pemerintah memberikan anggaran untuk mendukung percepatan penurunan angka stunting yaitu, sebesar 34,15 triliun rupiah. Sedangkan anggaran pada 2023 ini
mencapai 30,4 triliun rupiah. Namun anggaran tersebut memang tersedia di beberapa kementrian untuk berbagai kebutuhan, mulai dari kesehatan pangan seperti telur 14 butir/minggu yang
dibagikan pemerintah kepada keluarga stunting hingga sarana dan prasarana yang layak.

BACA JUGA:  Mahasiswa UNIM Bone Raih Pendanaan PKM-RSH 2024 dengan Penelitian 'Huttang’e': Telusuri Ritual Tolak Bala Cemme Pasilli

Namun sayangnya pada semester pertama 2023 DAK dan DAK non fisiknya hanya mencapai 8,83%. Mirisnya dana tersebut tidak sepenuhnya terpakai untuk keluarga penderita stunting seperti bantuan pangan untuk pemenuhan gizi kepada masyarakat melainkan dana
tersebut lebih banyak digunakan untuk perjalanan dinas senilai Rp.3 miliar dan rapat dengan jumlah yang sama yaitu 3 miliar. Sehingga stunting menjadi topik permasalahan yang harus segera diselesaikan karena akan mempengaruhi daya saing sumber daya manusia dimasa mendatang.

Stunting dapat menghambat pertumbuhan perekonomian serta meningkatkan kemiskinan bahkan bisa saja terlebar jarak ketimpangan. Bisa jadi Indonesia akan tertinggal oleh negara-negara lain yang diakibatkan oleh stunting sehingga menjadikan Indonesia bangsa yang cemas akan kasus
stunting bukan menjadi indoneisa emas 2045.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

No More Posts Available.

No more pages to load.