PENGAKUAN PALESTINA, ILUSI KEDAULATAN DALAM SISTEM SEKULAR

Penulis: Amrullah Andi Faisal, Kolumnis Publik di Sinjai

Gelombang pengakuan Palestina kembali menjadi sorotan di panggung diplomasi internasional. Beberapa negara Barat besar seperti Inggris, Kanada, Australia, Portugal dan kini Prancis, resmi mengakui kedaulatan Palestina.

Ini tampak seperti kemenangan diplomatis. Sebuah pengakuan terhadap penderitaan rakyat Palestina, serta isyarat bahwa dunia internasional mulai jenuh dengan penindasan. Namun di sisi lain, apakah pengakuan ini benar-benar mengubah kondisi di medan perang, di kamp-kamp pengungsi, atau dalam keseharian rakyat sipil yang terus hidup dalam tekanan?

*Sejarah Singkat Pengakuan Palestina*
Palestina diakui sebagai negara oleh puluhan negara, sejak deklarasi oleh Organisasi Pembebasan Palestina pada 15 November 1988. Hingga dekade terakhir, sekitar 147 dari 193 anggota Persatuan Bangsa Bangsa telah mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Palestina memperoleh status pengamat bukan anggota di Majelis Umum PBB melalui Resolusi 67/19 tahun 2012.

Perjanjian seperti Kesepakatan Oslo di awal 1990-an, pembentukan Otoritas Palestina, serta pengaturan sebagian status wilayah Palestina sempat menghadirkan harapan akan lahirnya negara yang benar-benar berdaulat. Namun hingga kini, Israel tetap mengendalikan keamanan, perbatasan, pemukiman, akses air, serta pergerakan orang dan barang, bahkan di kawasan yang secara formal berada di bawah PA.

*Data Terkini Pengakuan dan Situasi Diplomatik*
Pada April 2025, Al Jazeera melaporkan bahwa ±75% anggota PBB telah resmi mengakui kedaulatan Palestina. Beberapa negara seperti Norwegia, Irlandia dan Spanyol mendasarkan pengakuan mereka pada perbatasan 1967, termasuk Yerusalem Timur sebagai ibu kota.
Meski begitu, pengakuan dari negara-negara besar dengan pengaruh militer dan diplomasi global masih sangat terbatas. Sebagian besar pengakuan tersebut lebih bersifat simbolis, tanpa membawa perubahan nyata di lapangan.

*Kelemahan Diplomasi Dalam Praktik*
1. Simbolisme Tanpa Eksekusi
Pengakuan diplomatik sering berhenti sebatas status politik di forum internasional, pengibaran bendera, pernyataan resmi di PBB, atau kecaman atas pelanggaran hak asasi manusia. Namun Israel tetap memperluas pemukiman, menjaga checkpoint, mengontrol Gaza dengan blokade, serta mengendalikan air dan listrik. Diplomasi tidak mampu menandingi kekuatan nyata pendudukan.

2. Pengakuan Tergantung Kepentingan
Banyak negara mengakui Palestina bukan karena keberanian melawan dominasi Zionis. Tetapi karena tekanan politik domestik, opini publik atau demi citra moral di mata dunia.

3. Resolusi PBB yang Lemah
Resolusi Majelis Umum PBB seringkali tidak mengikat. Negara-negara dengan hak veto di Dewan Keamanan kerap memblokir langkah yang dapat menekan Israel secara nyata. Hukum internasional pun mudah diabaikan, jika berbenturan dengan kepentingan kekuatan besar.

4. Perpecahan Internal Palestina
Selain hambatan eksternal, Palestina juga menghadapi masalah internal. Konflik Fatah dan Hamas, pembagian wilayah, lemahnya administrasi, serta ketergantungan finansial pada donor asing yang membatasi ruang politik.
5. Ketergantungan pada Sistem Sekuler Global

Arsitektur internasional modern dibangun di atas diplomasi sekuler, kesepakatan dagang, bantuan kemanusiaan dan norma HAM. Namun semua itu tetap tunduk pada kepentingan geopolitik, veto dan kekuatan militer. Bila konflik menyentuh kepentingan besar, diplomasi bisa diabaikan begitu saja.

*Islam Menawarkan Perspektif Berbeda*
Palestina bukan sekadar isu politik atau kemanusiaan, melainkan amanah agama dan akidah dalam pandangan Islam. Al Quran dan sunnah menegaskan bahwa membela negeri Muslim yang tertindas, serta menjaga Masjid Al Aqsha adalah kewajiban kolektif. Bahkan bisa menjadi kewajiban individual dalam kondisi tertentu. Tidak boleh dijadikan alat tawar-menawar politik duniawi.

Sistem khilafah memberi struktur politik, militer dan ekonomi yang terpusat, yakni menentukan strategi pembebasan secara nyata, baik militer maupun diplomasi. Menghimpun dukungan umat Islam dari seluruh dunia. Memobilisasi sumber daya secara independen, tanpa ketergantungan pada kekuatan asing. Memberi pendidikan berbasis akidah, bukan sekadar retorika diplomasi.

*Solusi Sistemik Islam*
1. Pemulihan Kepemimpinan Khilafah
Mengembalikan institusi khilafah sebagai pusat komando umat Islam dunia, bukan hanya simbol, melainkan pengambil keputusan strategis dalam politik, militer, ekonomi dan syariah.

2. Militer yang Bersatu dan Mandiri
Membangun kekuatan pertahanan umat Islam lintas negara, fokus pada pembebasan dan perlindungan, bukan kerjasama militer yang terikat perjanjian Barat.

3. Ekonomi Islam yang Independen
Mengelola zakat, wakaf dan donasi umat melalui lembaga yang bebas dari sponsor asing. Dana tersebut digunakan untuk infrastruktur, rumah sakit, sekolah, serta perlawanan sipil di Palestina.

4. Diplomasi Islam dan Media Alternatif
Membangun jaringan diplomasi antarnegara Muslim yang kuat serta media independen yang menyuarakan realitas, melawan propaganda dan membongkar simbolisme semu.

5. Penguatan Aqidah Umat
Mendidik generasi Muslim tentang sejarah penjajahan, pesan kenabian, jihad dan tanggung jawab kolektif. Umat perlu sadar bahwa kemenangan sejati bukan simbolik, melainkan pembebasan nyata.

*Penutup*
Pengakuan diplomatik memang baik, tetapi bukan inti perjuangan. Ia hanya alat. Bisa bermanfaat jika digunakan tepat, dapat juga hanya menjadi selimut hangat yang menutupi penderitaan rakyat Palestina. Sistem sekuler mungkin memberi pengakuan, tetapi penjajahan tetap berlangsung, darah tetap tertumpah, tanah terus dirampas.

Pembebasan Palestina membutuhkan keberanian umat untuk kembali pada Islam. Bukan hanya secara spiritual, tetapi juga dalam sistem politik, ekonomi, militer dan hukum. Hanya Islam yang menawarkan kerangka utuh, keadilan menyeluruh dan kekuatan sejati.