SINJAI, TRIBUNBONEONLINE.COM– KPU Kabupaten Sinjai menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Aula Kantor KPU Sinjai Jalan Bhayangkara, Kecamatan Sinjai Utara, Rabu (19/02/2025).
Diskusi yang dihadiri berbagai stakeholder, seperti akademisi, pemerintah, Bawaslu, dan jurnalis itu mengupas terkait evaluasi pelaksanaan Pilkada dari berbagai sudut pandang.
Melalui kesempatan itu, para akademisi seperti Wakil Rektor I UMSi Muhammad Lutfi, S.I.P.,M.A., Dekan FISIP Dr Hermansyah,S.Sos.,M.I.Kom dan Wakil Rektor II Bidang Administrasi dan Keuangan UIAD Sinjai, Dr. Rahmatullah, MA menyampaikanbpandangannya terkait kinerja KPU Sinjai sebagai penyelenggara Pemilu 2024 yang dilanjutkan Pilkada 2024.
Ketiganya sepakat terkait adanya beberapa catatan yang harus dibenahi, seperti tingkat partisipasi yang turun 4 persen dari Pemilu ke Pilkada, pendataan pemilih yang perlu lebih akurat serta sosialisasi yang masih harus lebih dimasifkan lagi.
Senada dengan para akademisi, perwakilan partai politik yang hadir seperti dari Partai Golkar, PAN, dan partai Gelora juga menyampaikan pandangan yang hampir sama terkait hal yang harus dibenahi KPU ke depan termasuk jarak Pemilu ke Pilkada yang dianggap terlalu berdekatan sehingga dianggap menjadi pemicu kejenuhan pemilih sehingga mengakibatkan turunnya angka partisipasi.
Namun demikian, baik para akademisi maupun pihak partai kompak memberikan pujian dan apresiasi kepada KPU Sinjai yang dianggap sukses menyelenggarakan Pilkada, salah satunya dalam hal meredam riak-riak yang kerap terjadi pasca pemilihan.
“Sejarah bahwa begitu tahapan pemilihan sudah selesai maka kondisi di masyarakat juga selesai, salah satu kabupaten yang tidak menimbulkan riak yang terlalu besar adalah Kabupaten Sinjai,” ujar Muhammad Lutfi.
Menanggapi masukan dan apresiasi dari seluruh stakeholder yang hadir, Ketua KPU Sinjai, Muhammad Rusmin juga sepakat terkait penyebab rendahnya partisipasi pemilih di Pilkada disebabkan kejenuhan akibat jadwal Pilpres, Pileg, dan Pilkada yang berdekatan.
“Kejenuhan pemilih bisa menjadi faktor (turunnya tingkat partisipasi pemilih) meski itu masih perlu dilakukan hipotesis lebih lanjut namun semua akan menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan pemilu ke depan,” ungkap Rusmin.
Rusmin juga menyebut bahwa isu politik uang juga kemungkinan menjadi faktor keengganan pemilih untuk berpartisipasi sehingga hal ini dianggap Rusmin perlu adanya reformulasi dalam aturan mengikat dan tegas dari tingkat atas terkait larangan politik uang mengingat upaya pendidikan politik dianggap kurang efektif mempengaruhi masyarakat.
Rusmin juga tak lupa mengapresiasi seluruh stakeholder yang telah banyak membantu mewujudkan Pilkada Sinjai yang kondusif. (LSee)
