BONE, TRIBUNBONEONLINE.COM–Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mengelola keuangan secara bijak, memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan secara tepat, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko dan praktik keuangan ilegal, Anggota Komisi XI DPR RI, Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) memberikan edukasi kepada masyarakat di Kabupaten Bone, Sulsel, tentang pengelolaan keuangan dan bahaya investasi ilegal.
Kegiatan bertema “Masyarakat Cerdas Finansial Menuju Kesejahteraan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” itu turut dihadiri Kepala OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Moch. Muchlasin serta ratusan peserta dari berbagai kalangan di Aula Institut Batari Toja Bone, Jalan Majang Kabupaten Bone, Sulsel pada Sabtu, 17 Oktober 2026.
Kepala OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Moch. Muchlasin dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris atas dukungan yang terus diberikan dalam rangka mendorong penguatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
Ia melanjutkan, bahwa sinergi yang terjalin antara OJK dengan DPR RI, menjadi kekuatan besar agar manfaat keuangan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya di kota, tetapi hingga ke desa-desa.
“Literasi keuangan tidak lagi menjadi pilihan, melainkan kebutuhan dasar setiap warga negara. Masyarakat perlu memahami manfaat, risiko, hak, dan kewajiban dalam menggunakan produk serta layanan jasa keuangan agar mampu mengambil keputusan keuangan secara tepat dan bertanggung jawab,” ungkap Muchlasin.
Anggota Komisi XI DPR RI, AYP sapaan akrab Andi Yuliani Paris, menegaskan pentingnya peningkatan literasi dan inklusi keuangan sebagai bagian dari upaya mendorong kesejahteraan masyarakat.
Dalam sambutannya, Anggota DPR RI Fraksi PAN ini kembali menyampaikan bahwa, pembangunan sektor jasa keuangan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan industri, tetapi juga harus diikuti peningkatan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan secara aman, bijak, dan produktif.
Masih kata, AYP, peningkatan literasi keuangan merupakan salah satu instrumen strategis untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus ketahanan ekonomi nasional.
“Peningkatan literasi keuangan memberikan manfaat bagi individu dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas UMKM, perluasan akses pembiayaan, penguatan budaya menabung dan berinvestasi, serta terbentuknya masyarakat yang mandiri dan sejahtera,” ujarnya.
Menurutnya, masyarakat yang memahami pengelolaan keuangan dan memanfaatkan layanan keuangan formal secara bijak memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, mengembangkan usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memperluas pemanfaatan layanan keuangan formal.
Dalam kegiatan edukasi, masyarakat juga mendapatkan materi tentang pengelolaan keuangan dan kewaspadaan terhadap investasi ilegal. Warga diimbau memastikan legalitas penyedia layanan serta memahami risiko sebelum mengambil keputusan finansial, khususnya ketika menerima penawaran melalui media sosial. (Ipp)
