Oleh: Arisnawawi, S.Sos., M.Si (Dosen Sosiologi, Universitas Negeri Makassar)
Pemandangan di sudut-sudut kota Makassar belakangan ini menyajikan instalasi visual yang muram sekaligus ironis. Antrean kendaraan mengular hingga berkilometer di sekitar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Desing mesin yang mati-hidup, kepulan asap knalpot, dan wajah-wajah letih pengendara yang membuang waktu produktif mereka berjam-jam demi beberapa liter bahan bakar menjadi ritus harian baru.
Di tengah kelumpuhan mobilitas fisik dan frustrasi sosial yang meluap di jalan raya, sebuah keputusan mendadak meluncur dari meja-meja birokrasi pendidikan, di mana aktivitas pembelajaran kembali dialihkan ke ruang virtual. Sekolah dan kampus berbondong-bondong mengibarkan bendera pembelajaran daring.
Ruang sosial memang senantiasa bekerja dengan pola kompromi yang mengejutkan. Belum lama berselang, sewaktu ancaman pandemi mereda, pembelajaran daring (online learning) seringkali dicap sebagai metode yang “garing”. Para pendidik mengeluhkan hilangnya sentuhan pedagogis (pedagogical touch), para orang tua meratapi anak-anak yang kehilangan fokus dan disiplin, sementara pelajar merindukan dinamika intelektual di koridor-koridor sekolah/kampus. Namun, ketika krisis BBM datang mencekik (membuat ongkos transportasi melambung tinggi dan waktu menguap di badan jalan) metode yang tadinya dihujat “garing” itu seketika bertransformasi menjadi “darling”. Ia dipeluk hangat sebagai penyelamat anggaran domestik keluarga, peredam kepanikan logistik, dan pahlawan kesiapsiagaan instan.
Fenomena pencintaan mendadak terhadap pembelajaran daring ini tidak boleh ditatap sekadar sebagai adaptasi teknologi yang cerdas. John Urry dalam karya monumentalnya, Mobilities (2007), menjelaskan bahwa masyarakat modern pada dasarnya ditopang oleh rezim automobility, sebuah sistem sosial-spasial yang menggantungkan reproduksi kehidupan sehari-hari pada ketersediaan kendaraan bermotor dan energi fosil. Ketika pasokan energi ini tersendat, yang lumpuh bukan hanya sekadar karburator atau tangki bensin, melainkan seluruh artikulasi kehidupan publik, termasuk institusi pendidikan.
Gesekan jarak yang semula bisa ditaklukkan dengan kemudahan membeli BBM, tiba-tiba menjelma menjadi dinding tebal yang melumpuhkan berbagai kegiatan fisik. Dalam konteks ini, di tempat seperti kota Makassar di mana ribuan pelajar bergantung pada moda transportasi darat untuk menjangkau sekolah atau kampus setiap hari, pembelajaran daring difungsikan bukan karena kematangan visi digitalisasi pendidikan, melainkan sebagai alat pemadam kebakaran atas kelumpuhan infrastruktur mobilitas fisik.
Di titik inilah, teori time-space compression (pemampatan ruang dan waktu) yang dirumuskan oleh David Harvey dalam The Condition of Postmodernity (1989) menemukan wujudnya yang paling pragmatis sekaligus telanjang. Pembelajaran daring melipat jarak puluhan kilometer dan memampatkan waktu perjalanan menjadi sebatas satu klik di layar gawai. Keputusan berpindah ke Zoom atau Google Meet tidak lagi digerakkan oleh pertimbangan keunggulan pedagogis, melainkan oleh kalkulasi rasionalitas ekonomi mikroskopis, seperti berapa ratus ribu rupiah uang BBM yang bisa dihemat keluarga, dan berapa jam waktu antrean di SPBU yang bisa dialihkan untuk bertahan hidup?. Pendidikan, yang idealnya menjadi arena pembentukan karakter dan pencarian kebenaran akademis, terpaksa bertekuk lutut pada hukum kelangkaan energi dan kalkulasi survival ekonomi sehari-hari.
Membaca pergeseran kilat ini, bisa dianggap sebagai wujud nyata dari administrative pragmatism (pragmatisme administratif). Lembaga-lembaga pendidikan dengan cepat mengambil jalan pintas daring bukan karena telah berhasil mengevaluasi dan merancang kurikulum digital yang inklusif, melainkan demi menjaga keteraturan administratif agar jam mengajar dan kalender akademik tidak berantakan.
Ada banalitas adaptasi sosial yang patut kita kritisi di sini. Masyarakat dan pengambil kebijakan dengan mudah merayakan kebijakan belajar dari rumah sebagai bukti fleksibilitas peradaban modern. Padahal, keputusan tersebut sering kali berfungsi sebagai tabir asap untuk menutupi ketidakmampuan struktural negara dalam menjamin kepastian pasokan serta keterjangkauan kebutuhan dasar warga negaranya. Beban kegagalan tata kelola energi publik secara halus digeser ke ranah privat rumah tangga.
Persoalannya, apakah si darling digital ini memberikan keadilan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat?. Di wilayah perkotaan, sub-urban dan pedesaan, krisis BBM dan pengalihan ke modul daring melahirkan bentuk ketimpangan spasial-digital baru. Bagi keluarga kelas menengah atas yang mendiami hunian nyaman dengan fasilitas internet pita lebar (broadband) yang stabil, pembelajaran daring di kala krisis BBM memang menjadi pilihan rasional yang menyenangkan. Namun, bagi keluarga pekerja informal, pelajar perantau yang berjejal di rumah kos sempit, atau siswa di wilayah pinggiran dengan sinyal yang kumat-kamatan, “pembelajaran darling” ini adalah sebuah ilusi yang menyiksa.
Mereka tidak hanya dihimpit oleh kenaikan harga bahan pokok akibat efek domino krisis energi, tetapi juga dibebani pengeluaran ekstra untuk kuota internet dan keputusasaan menghadapi jaringan teknis yang buruk. Krisis BBM pada akhirnya memicu krisis ganda, kemiskinan energi (fuel poverty) dan jurang digital (digital divide).
Lebih jauh lagi, euforia pemanfaatan daring secara mendadak ini menyembunyikan erosi eksistensial dalam proses pembentukan pengetahuan itu sendiri. Ketika ruang kelas fisik digantikan oleh deretan kotak hitam berlabel nama tanpa kamera aktif, terjadi pembendungan interaksi sosial yang berujung pada alienasi pedagogis. Emile Durkheim pernah mengingatkan pentingnya collective effervescence, gelombang energi psikis dan solidaritas sosial yang hanya bisa lahir dari kehadiran fisik bersama dalam satu ruang spasial.
Dalam ruang tatap muka, ada bahasa tubuh, tatapan mata, perdebatan spontan, dan sentuhan kemanusiaan yang membentuk empati sosial. Tanpa presensi fisik tersebut, proses transfer ilmu pengetahuan terancam tereduksi menjadi sekadar transaksi data, mekanis, dan steril. Pierre Bourdieu mungkin menyebutnya sebagai erosi habitus akademis, di mana modal sosial dan budaya yang biasa tumbuh dalam ruang pembelajaran hilang tergerus oleh jarak layar.
Pada akhirnya, pergeseran status pembelajaran daring dari yang semula “garing” menjadi “darling” di tengah kelangkaan BBM adalah cermin retak bagi peradaban sosial kita. Fenomena ini memperlihatkan betapa rapuhnya fondasi mobilitas masyarakat urban dan betapa ringkihnya institusi pendidikan ketika dihadapkan pada guncangan sektor energi.
Kita boleh saja merasa lega karena pembelajaran tidak terhenti total saat stok di SPBU mengering. Namun, merayakan pembelajaran daring sebagai pahlawan penyelamat tanpa melakukan otokritik terhadap keadilan spasial dan kualitas pendidikan adalah bentuk pemupukan masalah baru.
