TANETE RIATTANG BARAT, TRIBUNBONEONLINE.COM– Anggota DPRD Kabupaten Bone dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Andi Maulana, melaksanakan kegiatan reses atau temu konstituen pada Masa Sidang III Tahun 2026 bersama para pedagang dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Pasar Terminal, Kelurahan Bulutempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat,, Sabtu (22/8/2026).
Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi Andi Maulana untuk bertemu langsung dengan masyarakat, khususnya para pedagang dan pelaku UMKM, sekaligus menyerap aspirasi serta mendengarkan berbagai persoalan yang mereka hadapi dalam menjalankan aktivitas usaha.
Turut hadir Lurah Bulutempe, Andi Irwan, serta sejumlah pedagang dan pelaku UMKM. Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari kondisi pasar, fasilitas perdagangan, kebersihan dan keamanan, hingga dukungan terhadap pengembangan usaha masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Andi Maulana menyampaikan bahwa reses merupakan bagian penting dari tugas dan tanggung jawab anggota DPRD untuk turun langsung ke tengah masyarakat.
“Reses ini menjadi kesempatan bagi kami untuk mendengarkan secara langsung apa yang menjadi kebutuhan dan keluhan masyarakat. Aspirasi yang disampaikan oleh para pedagang dan pelaku UMKM akan kami catat dan perjuangkan sesuai dengan kewenangan serta kemampuan pemerintah daerah,” ujar Andi Maulana.
Ia menegaskan, keberadaan pedagang dan pelaku UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Karena itu, berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan kenyamanan, fasilitas, kebersihan, keamanan, dan keberlangsungan usaha perlu mendapatkan perhatian.
Andi Maulana juga mendorong para pelaku UMKM untuk terus meningkatkan kualitas produk, pelayanan, serta pengelolaan usaha agar mampu berkembang dan memiliki daya saing.
“Kita ingin UMKM di Kabupaten Bone tidak hanya bertahan, tetapi juga bisa berkembang. Pemerintah dan DPRD tentu harus hadir memberikan dukungan sesuai kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Selain membahas pengembangan UMKM, Andi Maulana turut menyinggung pentingnya akses masyarakat terhadap program-program ketenagakerjaan. Ia menyampaikan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan memiliki sejumlah program yang dapat mendukung peningkatan kompetensi dan kesempatan kerja masyarakat.
Menteri Ketenagakerjaan Prof Yasserli merupakan menteri dr kalangan akademisi yang di rekomendasi oleh PKS tercatat sebagai Menteri Ketenagakerjaan dan aktif menjalankan kebijakan ketenagakerjaan. Berbagai kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan mencakup antara lain peningkatan kompetensi tenaga kerja,
pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK), penguatan hubungan antara pendidikan dan dunia kerja, serta perluasan kesempatan kerja yang layak dan inklusif.
Andi Maulana berharap program-program tersebut dapat disinergikan dengan kebutuhan masyarakat di daerah, termasuk para pelaku UMKM dan masyarakat yang membutuhkan peningkatan keterampilan maupun akses terhadap kesempatan kerja.
Ia berharap aspirasi yang disampaikan para pedagang dapat diselaraskan dengan arah pembangunan Pemerintah Kabupaten Bone di bawah kepemimpinan Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman. S. Sos. MM bersama Wakil Bupati Bone Dr. H. Andi Akmal Pasluddin dalam pemerintahan BERAMAL.
Menurutnya, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan UMKM, peningkatan keterampilan, serta perluasan kesempatan kerja merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Lurah Bulutempe Sambut Baik Reses
Sementara itu, Lurah Bulutempe, Andi Irwan, menyambut baik pelaksanaan reses tersebut. Menurutnya, pertemuan langsung antara anggota DPRD dengan masyarakat dapat menjadi sarana efektif untuk menyampaikan berbagai kebutuhan dan persoalan yang ada di wilayah Kelurahan Bulutempe.
Ia berharap aspirasi yang telah disampaikan masyarakat dapat menjadi bahan perhatian dalam penyusunan program pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan fasilitas pasar, pemberdayaan ekonomi, serta kesejahteraan pedagang dan pelaku UMKM.
Melalui kegiatan reses ini, berbagai aspirasi masyarakat diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pembahasan program dan kebijakan pembangunan Kabupaten Bone, sehingga kebijakan pemerintah benar-benar dapat menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat bawah. (Tamzil)
