Oleh Andi Muhammad Akbar Napoleon
Ketua Umum Aktivis Laskar Arung Palakka
ANTREAN panjang BBM bersubsidi, baik bensin maupun solar, tidak cukup diselesaikan hanya dengan menambah kuota. Jika setiap kali terjadi antrean solusi yang diberikan hanya menambah pasokan, sementara distribusi dan penerima BBM bersubsidi tidak diperiksa secara menyeluruh, maka persoalan yang sama akan terus berulang.
Pemerintah Daerah Kab. Bone dan instansi terkait Dinas Perikanan dan Dinas Pertanian perlu melakukan verifikasi dan penelusuran terhadap masyarakat yang memperoleh surat rekomendasi BBM bersubsidi. Setiap rekomendasi harus benar-benar dipastikan sesuai dengan peruntukannya.
Jika rekomendasi diberikan kepada nelayan, maka perlu ditelusuri apakah solar tersebut benar-benar digunakan untuk operasional melaut dan mencari ikan. Jangan sampai rekomendasi hanya menjadi dokumen formal, sementara BBM yang diterima tidak digunakan sesuai peruntukan.
Begitu pula dengan rekomendasi untuk penjualan BBM secara eceran, baik menggunakan botolan maupun Pertamini. Pemerintah perlu mengetahui secara jelas BBM tersebut dijual di mana, berapa jumlah kebutuhan sebenarnya, serta apakah penyalurannya sesuai dengan ketentuan. Data tersebut penting agar distribusi dapat dihitung berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.
Persoalannya bukan semata-mata kuota cukup atau tidak cukup. Pemerintah mungkin menyatakan kuota BBM di suatu daerah mencukupi, bahkan kuota dapat ditambah. Namun jika distribusi tidak tepat sasaran, pengawasan lemah, dan penggunaan BBM bersubsidi tidak sesuai peruntukan, maka antrean panjang tetap akan terjadi.
Karena itu, solusi yang lebih mendasar adalah benahi data penerima, perketat verifikasi rekomendasi, telusuri penggunaan BBM, dan awasi distribusinya sampai ke pengguna akhir.
Jangan sampai masyarakat terus diminta bersabar dalam antrean, sementara pemerintah hanya melihat persoalan dari sisi jumlah kuota. Yang harus diperiksa bukan hanya berapa banyak BBM yang tersedia, tetapi ke mana BBM itu disalurkan dan untuk apa digunakan.
Jika pengawasan dilakukan secara transparan dan konsisten, maka BBM bersubsidi benar-benar dapat dinikmati oleh masyarakat yang berhak, dan antrean panjang yang selama ini menjadi pemandangan sehari-hari dapat dikurangi.
Menambah kuota tanpa membenahi distribusi hanya akan memperbesar persoalan. Saatnya pemerintah tidak hanya menghitung kuota, tetapi menghitung dan mengawasi setiap jalur distribusinya.
