Penulis : Enaldi
Mahasiswa Pascasarjana Universitas Padjadjaran
Ada satu hal yang lebih cepat runtuh dari pada kekuasaan yaitu kewibawaan. Kekuasaan dapat dipertahankan oleh jabatan, prosedur, bahkan mayoritas politik. Namun kewibawaan hanya bertahan selama seorang pemimpin mampu menjaga lisanya, adabnya, mengendalikan dirinya, dan memperlakukan manusia dengan martabat. Ketika seorang pemimpin diduga merendahkan orang yang berada di bawah otoritasnya, yang sesungguhnya dipertaruhkan bukan hanya nama pribadi, melainkan kehormatan lembaga, kepercayaan publik, dan nilai-nilai budaya yang selama ini dijunjung tinggi oleh masyarakat.
Acapkali jika kita mendegar pemberitaan yang menyeret seorang pejabat publik atas dugaan memperlakukan bawahannya secara tidak patut, kita tidak hanya memotret ini sebagai peristiwa hukum semata. peristiwa ini telah membuka ruang refleksi yang jauh lebih penting, apakah para pemimpin kita masih menjadikan nilai-nilai luhur sebagai fondasi dalam menjalankan kekuasaan.
kepemimpinan bukanlah soal kedudukan. Jabatan hanyalah amanah. Yang membuat seseorang layak dihormati adalah kemampuanya menjaga kehormatan orang lain. Itulah sebabnya kita diwarisakan sebuah konsep yang disebut “mappasitinaja” menempatkan sesuatu pada tempatnya, bertindak secara patut, proporsional, adil, dan tahu batas.
Mappasitinaja bukan sekadar sopan santun. Ia adalah episentrum dalam kekuasaan. Seorang pemimpin mengetahui kapan harus memberi perintah dan kapan harus mendengar. Ia tahu kapan harus menunjukkan ketegasan dan kapan harus menahan amarah. Ia sadar bahwa jabatan tidak pernah memberikan hak untuk merendahkan orang lain. Kekuasaan justru menuntut pengendalian diri yang lebih besar dibandingkan mereka yang dipimpin.
Jika benar seorang pejabat memperlakukan bawahannya dengan cara yang merendahkan martabatnya, maka yang hilang bukan hanya etika pribadi. Yang hilang adalah mappasitinaja.
Masyarakat Bone sejak dahulu dibentuk oleh nilai-nilai yang bersumber dari pangadereng atau tatanan kehidupan yang mengatur hubungan manusia dengan sesama. Di dalamnya hidup nilai ade’, bicara, rapang, wari’, dan kemudian diperkaya oleh sara’. Kesemuanya mengajarkan kepada kita bahwa kekuasaan harus berjalan bersama kepatutan, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Nilai itu kemudian diperkokoh oleh konsep Siri dan Pesse.
Siri’ tidak hanya dimakania sekadar rasa malu. Ia adalah kehormatan diri yang mengharuskan seseorang menjaga perilakunya agar tidak mencederai martabat dirinya maupun orang lain. Sedangkan Pesse adalah empati, kemampuan merasakan penderitaan orang lain sebagai penderitaan sendiri. Keduanya tidak dapat dipisahkan.
Pemimpin yang memiliki siri’ akan berhati-hati menggunakan kewenangannya. Pemimpin yang memiliki pesse tidak akan menjadikan bawahan sebagai objek pelampiasan emosi. Sebab, bagi kita, kemuliaan seorang pemimpin justru terlihat dari cara ia memperlakukan orang yang paling lemah sekalipun dalam struktur kekuasaan
Dalam konteks itulah dugaan yang kini menjadi perhatian publik masyarakat Bone semestinya dibaca. Persoalannya bukan semata-mata ada atau tidaknya unsur pidana. Persoalannya adalah standar moral apa yang kita harapkan dari seorang pemimpin publik.
Jabatan Ketua DPRD bukan sekadar posisi administratif. Ia adalah simbol kehormatan lembaga yang mewakili suara rakyat. Setiap tindakan, ucapan, dan sikap pemegang jabatan itu akan dibaca sebagai wajah institusi.
Ketika publik menyaksikan pemberitaan tentang dugaan tindakan yang dianggap merendahkan seorang, yang terluka bukan hanya individu yang mengaku menjadi korban. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ikut tergerus. Padahal, sejarah kita dipenuhi teladan kepemimpinan yang menunjukkan bahwa kebesaran seorang pemimpin lahir dari kerendahan hati. Ia dikenang bukan semata karena kekuatan politiknya, melainkan karena kemampuannya memegang teguh nilai lempu'(kejujuran), getteng (keteguhan pada kebenaran), acca (kecakapan), warani (keberanian yang bermoral), dan sipakatau memanusiakan manusia.
Sipakatau mungkin merupakan nilai yang paling relevan hari ini. setiap orang wajib diperlakukan sebagai manusia yang memiliki martabat. Perbedaan jabatan tidak menghapus persamaan derajat sebagai sesama manusia. Jika ia kehilangan kemampuan untuk sipakatau pada hakikatnya ia sedang kehilangan legitimasi moral, sekalipun legitimasi politiknya masih utuh.
Bone memiliki sejarah panjang sebagai salah satu pusat peradaban di Nusantara. Kebesaran itu tidak dibangun hanya oleh istana atau pemerintahan, melainkan oleh karakter masyarakatnya yang menjunjung tinggi kehormatan, kepatutan, dan harga diri. Nilai-nilai itu hidup dalam kebudayaan Bugis, diwariskan dari generasi ke generasi melalui petuah, teladan, dan praktik kehidupan sehari-hari.
Warisan itu terlalu berharga jika dibiarkan memudar hanya karena kita mulai menganggap perilaku kasar sebagai sesuatu yang biasa. Ketika batas antara ketegasan dan arogansi menjadi kabur, sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan bukan hanya citra seorang pejabat, melainkan martabat ruang publik yang menjadi milik bersama.
Di era ketika masyarakat dapat menyaksikan setiap tindakan pejabat melalui media, standar etika justru harus semakin tinggi. Pemimpin tidak cukup hanya bekerja. Ia juga harus menjadi teladan.
Rakyat barangakai dapat memaafkan kekeliruan administratif. Namun mereka sulit melupakan sikap arogan yang melukai rasa keadilan.
Pemimpin tidak hanya diukur dari apa yang dilarang undang-undang, tetapi juga dari apa yang dianggap patut oleh budaya yang melahirkannya.
Di sinilah mappasitinaja menemukan relevansinya. Ia mengingatkan bahwa kekuasaan selalu memiliki batas. Bahwa jabatan tidak boleh mengalahkan kebijaksanaan. Bahwa kewenangan tidak boleh menghapus empati. Bahwa penghormatan tidak lahir dari rasa takut, melainkan dari keteladanan.
Bone tidak membutuhkan pemimpin yang sekadar berkuasa. Kita membutuhkan pemimpin yang tahu bahwa jabatan adalah titipan, bukan mahkota. Sebab ketika kekuasaan kehilangan kepatutan, yang runtuh bukan hanya wibawa seorang pejabat, tetapi kehormatan sebuah peradaban. Kita berharap siapa pun yang memegang jabatan publik benar-benar menjadi representasi nilai-nilai luhur kita . Sebab kehormatan Bone tidak hanya dijaga oleh gedung-gedung pemerintahan, tetapi oleh perilaku orang-orang yang dipercaya memimpinnya.
