WATAMPONE, TRIBUNBONEONLINE.COM– Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, Imanul Hakim, melakukan kunjungan audiensi ke Pemerintah Kabupaten Bone pada Jumat (22/5) malam bertempat di Rumah Jabatan Wakil Bupati Bone.
Imanul Hakim hadir didampingi Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan, Muhammad Sukri, serta Kepala KPP Pratama Watampone, Amran. Rombongan diterima oleh Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas pentingnya kebijakan yang memastikan hasil pengelolaan sumber daya alam tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal besar, tetapi juga memberi manfaat lebih luas bagi pemerintah daerah, masyarakat sekitar, dan pelaku ekonomi lokal.
Salah satu gagasan yang dibahas adalah skema _participating interest_ pada pengelolaan mineral, batubara, dan hilirisasinya. Melalui skema ini, pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat melalui badan hukum seperti BUMD, BUMDes, koperasi, atau badan pembiayaan lainnya, dapat ikut berpartisipasi dalam pembiayaan dan pemanfaatan hasil produksi tanpa harus menjadi pemegang saham perusahaan tambang.
Kepala Kanwil DJP Sulselbartra, Imanul Hakim, menyampaikan, gagasan tersebut sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945.
“Penguatan penerimaan negara dan daerah tidak hanya berbicara tentang pajak, tetapi juga bagaimana tata kelola sumber daya alam dapat memberikan nilai tambah yang lebih adil bagi daerah penghasil dan masyarakat,” ujarnya. 
Menurut Imanul, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, menyambut baik pembahasan tersebut. Ia menilai, sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bone dan Kanwil DJP Sulselbartra penting untuk mendorong kebijakan ekonomi daerah yang produktif, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten Bone mendukung gagasan yang dapat memperkuat penerimaan daerah, memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat, serta menjaga tata kelola yang baik dan berintegritas,” ujar Wakil Bupati Bone.
Pertemuan ini juga menyoroti pentingnya pembukaan akses ekonomi yang lebih inklusif bagi masyarakat daerah, termasuk melalui koperasi pembiayaan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penonton atas aktivitas ekonomi di wilayahnya, tetapi juga memperoleh ruang untuk ikut menikmati manfaatnya secara legal dan berkeadilan.
Kanwil DJP Sulselbartra berharap pertemuan ini menjadi langkah awal kolaborasi yang lebih konkret dengan Pemerintah Kabupaten Bone dalam memperkuat penerimaan, kepatuhan perpajakan, serta penciptaan nilai tambah ekonomi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pajak Kuat, Indonesia Maju. (*/Asdar)
