BONE, TRIBUNBONEONLINE.COM– Langkah penguatan ketahanan pangan di Kabupaten Bone kembali mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman menerima kunjungan silaturahmi Direktur Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI, Brigjen Pol Hermawan, SIK., MH MH di Rumah Jabatan Bupati Bone, Selasa, 31 Maret 2026.
Kunjungan ini bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi momentum strategis memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam menjaga stabilitas pangan, khususnya pasca momentum Lebaran yang kerap diiringi fluktuasi harga.
Didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Bone, Hj. Andi Tenriawaru, serta jajaran kepala OPD terkait, Bupati Bone memaparkan sejumlah program unggulan yang tengah dijalankan. Fokusnya mencakup peningkatan produksi pertanian, program P2 (Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan), stabilisasi pasokan dan harga pangan, hingga pengelolaan cadangan pangan pemerintah.
“Ketahanan pangan tidak hanya soal ketersediaan, tetapi juga keterjangkauan dan stabilitas harga di masyarakat,” menjadi benang merah dari komitmen yang ditegaskan dalam pertemuan tersebut.
Sementara itu, Direktur Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI, Brigjen Pol Hermawan, SIK., MH menegaskan bahwa kunjungannya ke Bone merupakan bagian dari pengawasan lanjutan Bapanas terhadap potensi pelanggaran harga, serta menjamin keamanan dan mutu pangan di daerah. Terlebih, menurutnya, dinamika harga menjelang dan pasca Lebaran perlu mendapat perhatian khusus.
“Biasanya harga naik saat jelang Lebaran, dan yang menjadi perhatian kami adalah setelah Lebaran harga tidak kembali turun. Ini yang kami awasi,” ungkapnya.
Dari hasil pemantauan Bapanas di berbagai kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, kondisi pangan secara umum dinilai relatif aman. Ketersediaan mencukupi, dan harga masih dalam batas wajar. Meski demikian, terdapat beberapa komoditas yang mengalami kenaikan, seperti bawang putih, gula pasir, dan bawang merah, dengan kenaikan berkisar antara Rp500 hingga Rp2.000.
Hermawan menegaskan, pihaknya akan terus melakukan evaluasi terhadap mekanisme penetapan harga di tingkat pedagang. Jika ditemukan harga yang tidak sesuai acuan pemerintah, maka intervensi akan dilakukan melalui instrumen pengawasan yang ada.
“Kami tidak ingin ada pedagang yang memainkan harga. Jika terbukti, ada sanksi tegas, mulai dari administratif hingga pencabutan izin usaha,” tegasnya.
Lebih jauh, ia juga mengingatkan potensi pelanggaran serius seperti penimbunan pangan hingga penggunaan bahan berbahaya seperti formalin pada komoditas tertentu demi menjaga tampilan tetap segar. Praktik seperti ini, menurutnya, tidak hanya merugikan konsumen tetapi juga dapat berujung pada sanksi pidana.
Di tengah kondisi tersebut, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak melakukan panic buying. Pemerintah menjamin ketersediaan pangan tetap aman dan harga dalam kondisi terkendali.
Pertemuan ini menjadi penanda kuat bahwa pengawasan pangan di Kabupaten Bone tidak berjalan sendiri, melainkan dalam koordinasi erat dengan pemerintah pusat. Sebuah langkah penting untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat tetap terjaga, tidak hanya hari ini, tetapi juga di masa yang akan datang. (Ag)
