Penulis : Arisnawawi, S.Sos., M.Si
Dosen Sosiologi, Universitas Negeri Makassar
Email: arisnawawi@unm.ac.id
Kita hidup di zaman yang gemar menyebut dirinya baru. Normal baru, etos baru, cara hidup baru. Kata baru diulang-ulang seperti mantra penyembuh, seolah perubahan yang datang dengan label itu otomatis sah, niscaya, dan tak perlu dipertanyakan. Padahal, banyak dari “yang baru” itu tidak pernah kita rundingkan, tidak pernah kita sepakati, bahkan tidak sempat kita pahami. Ia hadir pelan-pelan, lalu menetap, dan suatu hari kita mendapati diri telah tunduk dan patuh padanya.
Beginilah cara kekuasaan simbolik bekerja, dengan tidak memaksa, tidak memukul, bahkan tidak berteriak. Ia menyelinap melalui kebiasaan, bahasa, dan standar kewajaran. Pierre Bourdieu menyebutnya sebagai bentuk kekuasaan yang paling efektif, kekuasaan yang diakui tanpa disadari, diterima tanpa resistensi, dan dijalankan oleh mereka yang justru menjadi objeknya.
Ambil contoh dunia kerja. Dalam satu dekade terakhir, jam kerja fleksibel, kerja dari mana saja, dan budaya selalu-tersedia dipromosikan sebagai kemajuan. Namun di balik jargon kebebasan itu, riset menunjukkan ironi yang getir. Studi dari International Labour Organization (2023) mencatat bahwa pekerja digital dan pekerja jarak jauh justru mengalami jam kerja lebih panjang dan kaburnya batas antara waktu kerja dan waktu pribadi. Normal baru ini tidak pernah dirumuskan melalui perundingan sosial yang setara, tetapi lahir dari logika efisiensi korporasi global. Kita menyebutnya fleksibilitas, padahal sering kali ia adalah bentuk baru dari intensifikasi kerja.
Dalam keluarga dan pengasuhan anak, normal baru juga bekerja senyap. Orang tua hari ini dibanjiri standar pengasuhan “ideal”. Anak harus unggul sejak dini, produktif sejak kecil, cakap secara akademik sekaligus emosional. Psikolog sosial Jonathan Haidt dan Jean Twenge, dalam riset panjang tentang generasi muda di Amerika Serikat, menunjukkan korelasi kuat antara tekanan pengasuhan berbasis prestasi dengan meningkatnya kecemasan dan depresi pada anak dan remaja. Namun tekanan itu jarang dilihat sebagai masalah struktural. Ia dibingkai sebagai pilihan individual, seolah kegagalan anak sepenuhnya akibat orang tua yang kurang “up to date”.
Di sinilah kekuasaan simbolik muncul di permukaan, namun tidak disadari. Ia mengubah persoalan kolektif menjadi beban personal. Standar kesuksesan dipersempit menjadi sesuatu yang cepat, terlihat, terukur. Mereka yang tertinggal dianggap kurang berusaha, bukan korban dari struktur yang timpang. Bourdieu menyebut mekanisme ini sebagai misrecognition, kesalahpengenalan sosial, ketika dominasi tampil sebagai kewajaran.
Media sosial mempercepat dan memperkeras proses ini. Algoritma tidak hanya menyaring konten, tetapi juga menyaring makna. Penelitian dari Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS, 2018) menunjukkan bahwa algoritma yang dioptimalkan pada metrik perhatian cenderung memperkuat konten yang selaras dengan preferensi mayoritas, yang secara tidak langsung sejalan dengan kepentingan ekonomi platform. Akibatnya, standar kewajaran dibentuk oleh apa yang sering muncul, bukan oleh apa yang paling adil atau paling masuk akal. Yang viral terasa benar, yang sunyi dianggap menyimpang.
Dalam ruang ini, kekuasaan simbolik tidak lagi dimonopoli negara atau institusi formal. Ia berpindah tangan ke influencer, konsultan motivasi, pakar instan, dan kurator selera. Mereka tidak memerintah, tetapi mendefinisikan. Mereka tidak melarang, tetapi menetapkan apa yang pantas. Bahasa yang digunakan pun halus, seperti self-improvement (pengembangan diri), growth mindset (pola pikir berkembang), positive vibes (energi positif). Siapa yang berani menolak tanpa dicap malas, negatif, atau tidak adaptif?
Pendidikan, yang idealnya menjadi ruang pembebasan, sering kali justru menjadi mesin reproduksi normal baru ini. Riset OECD (2022) menunjukkan bahwa sistem pendidikan modern semakin menekankan kompetensi yang sesuai pasar kerja jangka pendek. Dalam praktik kebijakan, penekanan ini kerap membuat nilai refleksi kritis, empati sosial, dan keberanian mempertanyakan struktur tersisih dari prioritas utama. Kampus sibuk menyiapkan individu yang “siap pakai”, bukan warga yang siap berpikir.
Padahal, sejarah menunjukkan bahwa normalitas selalu politis. Apa yang hari ini kita anggap wajar adalah hasil dari pertarungan makna di masa lalu. Delapan jam kerja sehari, misalnya, lahir dari perjuangan buruh yang panjang, bukan dari kemurahan hati industri. Ketika hari ini jam kerja kembali melentur tanpa batas, kita seolah melupakan bahwa normalitas pernah diperjuangkan, bukan diterima begitu saja.
Bahaya terbesar dari normal baru yang tak pernah kita setujui bukan hanya kelelahan fisik atau mental, tetapi pemiskinan imajinasi sosial. Kita kehilangan kemampuan membayangkan alternatif. Kita berhenti bertanya, misalnya mengapa harus begini? siapa yang diuntungkan? siapa yang dikorbankan? Dalam bahasa sosiologi, inilah saat dominasi mencapai bentuknya yang paling matang, ketika ia tidak lagi dipersoalkan.
Indonesia tidak kebal dari proses ini. Dari budaya kerja lembur tanpa kompensasi, glorifikasi kesibukan, hingga standar sukses yang makin sempit, kita sedang menyerap normal baru global tanpa adaptasi kritis. Ia datang dibungkus modernitas, kita sambut tanpa tanya. Padahal, masyarakat yang sehat bukan masyarakat yang paling cepat menyesuaikan diri, melainkan yang paling berani merundingkan arah perubahannya.
Normalitas semestinya lahir dari kesepakatan sosial, bukan dari tekanan simbolik. Ia perlu dibicarakan, diperdebatkan, bahkan ditolak bila perlu. Tanpa itu, kita hanya menjadi penumpang dalam kendaraan perubahan yang dikemudikan oleh segelintir elite simbolik (aktor media, pengelola platform digital, teknokrat kebijakan, lembaga pengetahuan, dan industri budaya), elite yang tidak selalu tampak, tetapi sangat menentukan ke mana kita dibawa.
Mungkin sudah saatnya kita memperlambat langkah, menoleh ke sekitar, dan bertanya dengan jujur, mana yang benar-benar kita pilih, dan mana yang sekadar kita warisi tanpa sadar. Sebab masyarakat yang berhenti bertanya tentang normalitasnya sendiri, sesungguhnya sedang menyerahkan masa depannya kepada kekuasaan yang tak pernah ia kenal, apalagi setujui.
