Oleh : Dr.Drs. Andi Djalante,MM.M.Si
(Penulis adalah : Pemerhati Sosiologi Hukum dan Pemerintahan; Serta Putra Eks Sulewatang Amali)
Pergantian tahun kerap dimaknai sebagai momentum sukacita, harapan baru, serta perayaan atas perjalanan waktu yang berhasil dilalui. Namun, Tahun Baru 2026 hadir dengan nuansa yang berbeda bagi bangsa Indonesia. Di saat sebagian masyarakat bersiap menyambut tahun baru dengan pesta, hiburan, dan kembang api, sebagian lain masih bergelut dengan luka mendalam akibat bencana alam yang melanda berbagai daerah seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan sejumlah wilayah lain di Nusantara. Realitas ini menuntut refleksi yang lebih dalam: pantaskah euforia perayaan dirayakan tanpa kepekaan terhadap derita sesama anak bangsa?
Indonesia adalah negeri yang secara geografis rawan bencana. Gempa bumi, banjir, longsor, hingga cuaca ekstrem bukan sekadar peristiwa alam, melainkan ujian berulang terhadap daya tahan sosial, empati, dan solidaritas nasional. Di tengah kondisi darurat tersebut, perayaan Tahun Baru seharusnya tidak sekadar dimaknai sebagai seremoni tahunan, tetapi menjadi ruang perenungan kolektif atas relasi manusia dengan alam, serta hubungan antarsesama warga bangsa. Ketika ribuan warga kehilangan rumah, mata pencaharian, bahkan anggota keluarga, maka kegembiraan yang dipertontonkan tanpa empati berpotensi melukai rasa keadilan sosial.
Perayaan pada hakikatnya bukanlah sesuatu yang keliru. Manusia membutuhkan harapan dan optimisme untuk melangkah ke depan. Namun, persoalannya terletak pada etika sosial dalam merayakan. Di sinilah pentingnya menimbang kembali batas antara hak individu untuk bergembira dan tanggung jawab moral sebagai bagian dari komunitas nasional. Euforia yang berlebihan, pesta yang menghamburkan sumber daya, serta acara hiburan besar-besaran di tengah suasana bencana mencerminkan absennya kepekaan sosial yang seharusnya menjadi ciri masyarakat beradab. Lebih jauh, keprihatinan kebangsaan perlu lebih diarahkan pada sikap keprihatinan tergadap praktik kejahatan lingkungan seperti pembalakan hutan yang masih marak terjadi. Kerusakan hutan yang sistematis bukan hanya melukai alam, tetapi juga merenggut rasa aman warga melalui banjir, longsor, dan krisis ekologis berkepanjangan. Membiarkan praktik ini sama artinya mengkhianati empati berbangsa dan menafikan tanggung jawab kolektif menjaga alam sebagai ruang hidup bersama.
Momentum Tahun Baru justru semestinya dapat diarahkan sebagai ruang konsolidasi kepedulian. Alih-alih sekadar meniup terompet dan menyalakan kembang api, refleksi akhir tahun sepatutnya mengajak publik merenungi persoalan-persoalan struktural yang kerap memperparah dampak bencana, mulai dari kerusakan lingkungan, tata ruang yang abai, hingga lemahnya mitigasi bencana di tingkat daerah. Bencana alam bukan semata takdir, melainkan sering kali diperparah oleh kelalaian manusia dan kebijakan pembangunan yang tidak berkelanjutan. Dalam konteks ini, peran negara dan pemerintah daerah menjadi sangat krusial. Negara tidak hanya dituntut hadir dalam fase tanggap darurat, tetapi juga memastikan bahwa simbol-simbol perayaan publik tidak mengabaikan rasa duka masyarakat. Keputusan untuk membatasi atau menyesuaikan perayaan Tahun Baru di wilayah terdampak bencana bukanlah bentuk anti-kegembiraan, melainkan wujud empati institusional dan keberpihakan pada nilai kemanusiaan. Negara harus memberi teladan bahwa solidaritas lebih utama daripada seremonial.
Di sisi lain, masyarakat sipil, termasuk generasi muda, memiliki peran strategis dalam membangun narasi alternatif perayaan Tahun Baru. Kreativitas anak muda dapat diarahkan pada aksi-aksi solidaritas, penggalangan bantuan, kampanye kesadaran lingkungan, serta gerakan relawan yang konkret membantu korban bencana. Tahun Baru dapat dimaknai sebagai titik awal memperkuat pengabdian sosial, bukan sekadar resolusi personal yang sering kali berakhir sebagai slogan kosong. Nilai-nilai Pancasila sejatinya memberi landasan etik yang kuat dalam menyikapi situasi ini. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menuntut empati nyata, sementara sila persatuan Indonesia mengingatkan bahwa penderitaan di satu daerah adalah luka bersama bangsa. Tanpa kepekaan terhadap nilai-nilai tersebut, perayaan Tahun Baru berisiko menjadi simbol keterasingan sosial antara mereka yang aman dan mereka yang terdampak bencana.
Tahun Baru 2026 seharusnya menjadi momentum koreksi arah. Bukan hanya soal resolusi individu, tetapi juga resolusi kolektif sebagai bangsa yang hidup berdampingan dengan alam. Apakah kita akan terus mengulang pola yang sama—merayakan tanpa refleksi, membangun tanpa kehati-hatian, dan berempati hanya saat bencana menjadi viral—atau mulai menata ulang cara pandang kita terhadap pembangunan, lingkungan, dan solidaritas sosial? Mereka yang hari ini bertahan di pengungsian, kehilangan rumah, dan menata ulang hidupnya bukanlah “yang lain”, melainkan saudara sebangsa setanah air. Di sinilah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta semangat persatuan Indonesia diuji secara nyata. Empati kepada korban bencana adalah wujud pengamalan Pancasila, sekaligus cermin kesadaran kebangsaan bahwa luka di satu daerah adalah luka seluruh Nusantara.
Pada akhirnya, menimbang etika perayaan di tengah bencana bukanlah upaya membatasi kegembiraan, melainkan mengangkat martabat kemanusiaan. Kegembiraan yang sejati tidak lahir dari gemerlap pesta, tetapi dari kesadaran bahwa kita tidak meninggalkan siapa pun dalam derita. Tahun Baru 2026 semestinya menjadi penanda lahirnya kepekaan baru: bahwa harapan akan masa depan hanya bermakna jika dibangun di atas empati, kepedulian, dan tanggung jawab bersama terhadap luka Nusantara. Demikian, salam kebangsaan dan salam Pancasila. Merdeka.
