Penulis: Amrullah Andi Faisal (Kolumnis Publik di Sinjai)
Keputusan pemerintah Indonesia menolak visa atlet Israel untuk mengikuti Kejuaraan Dunia Senam di Jakarta menuai reaksi keras dari Komite Olimpiade Internasional (IOC). Lembaga itu bahkan merekomendasikan agar tiada lagi kegiatan olahraga internasional di Indonesia. Sikap ini menimbulkan perdebatan. Apakah Indonesia bersalah karena melanggar prinsip non-diskriminasi olahraga, atau justru tengah menunjukkan keberanian moral membela rakyat yang dizalimi di Palestina?
Dari sisi formal, IOC mendasarkan sikapnya pada Piagam Olimpiade yang menegaskan semua atlet berhak ikut kompetisi tanpa diskriminasi berdasarkan kewarganegaraan. Maka penolakan visa oleh Indonesia memang secara administratif dianggap melanggar prinsip itu. Namun dari sisi moral, keputusan Indonesia tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan bentuk solidaritas terhadap bangsa Palestina yang terus menjadi korban kejahatan kemanusiaan Israel selama lebih dari tujuh dekade.
Data mutakhir dari Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory (PBB, 16 September 2025) menyebut Israel telah melakukan empat dari lima tindakan yang dilarang dalam Konvensi Genosida 1948. Pembunuhan, penyiksaan fisik dan mental, penciptaan kondisi hidup yang menghancurkan, serta pencegahan kelahiran. Perserikatan Bangsa-Bangsa menilai tindakan Israel di Gaza memenuhi unsur genosida (un.org, 16/9/2025).
Amnesti Internasional juga menyatakan Israel telah “melakukan genosida yang disengaja terhadap warga sipil Gaza” (amnesty.org, 12/12/2024). Hingga September 2025, tercatat lebih dari 65.000 warga Palestina gugur, termasuk 18.400 anak dan 9.700 perempuan (katadata.co.id, 17/9/2025).
Dalam konteks ini, penolakan Indonesia terhadap atlet Israel bukan sekadar keputusan politik, melainkan bentuk konsistensi moral bangsa Muslim yang besar di dunia, terhadap penderitaan umat seakidah yang tengah menghadapi penjajahan brutal. Sejak era Soekarno hingga kini, Indonesia menegaskan kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Maka jika Israel masih menindas dan membunuh rakyat Palestina, wajar bila Indonesia menolak membuka pintu kehormatan bagi simbol rezim penjajah tersebut.
Meski demikian, refleksi kritis tetap dibutuhkan. Apakah langkah ini efektif untuk membantu Palestina? Apakah Indonesia siap menghadapi konsekuensi diplomatik dan ekonomi dari sanksi IOC? Lebih penting lagi, apakah kebijakan serupa diikuti dengan langkah nyata, seperti penghentian kerja sama ekonomi dan militer pada entitas yang terlibat dalam agresi di Gaza, diplomasi aktif di PBB untuk mendesak penghukuman Israel, hingga mengirim tentara ke Palestina?
Dalam perspektif Islam, membela yang tertindas dan menegakkan keadilan adalah kewajiban moral. Karena itu, sikap Indonesia perlu dipertahankan bahkan diperluas. Penolakan atlet Israel seharusnya menjadi titik awal kebijakan luar negeri yang lebih berani: memimpin negara-negara Muslim untuk menekan Israel secara politik, ekonomi, diplomatik dan informasi.
Menolak atlet Israel bukan diskriminasi. Ia merupakan pernyataan etis bahwa olahraga tak boleh menjadi panggung pencucian dosa genosida. Bila dunia menutup mata, maka Indonesia dan umat Islam harus tetap berdiri bersama Palestina di setiap gelanggang, forum, dan hati umat. Lebih dari itu, sudah saatnya kekuatan politik umat Islam dikonsolidasikan secara global untuk membela hak-hak kaum Muslim secara menyeluruh dan permanen dalam khilafah Islamiyah. Menuju tegaknya tatanan Islam yang adil dan rahmatan lil ‘alamin.
