Kursi Sekwan yang ‘Terganjal’ Tandatangan Ketua DPRD Bone

BONE, TRIBUNBONEONLINE.COM–Prosesi pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Pemerintah Kabupaten Bone yang digelar pada Rabu, 16 Juli 2026 di Aula Lateya Riduni, semestinya menjadi penutup dari rangkaian panjang seleksi jabatan terbuka yang diikuti oleh enam pejabat terpilih. Namun, panggung megah pelantikan itu justru menyisakan satu kursi kosong kursi untuk jabatan Sekretaris DPRD Kabupaten Bone.

Hj. Faidah, S.STP, pejabat yang kini menjabat Plt. Sekwan DPRD Bone sekaligus Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bone, harus menerima kenyataan bahwa dirinya batal dilantik. Ironisnya, bukan karena gagal seleksi atau kekurangan persyaratan, tetapi karena berkas rekomendasi persetujuan dari Ketua DPRD Bone, Andi Tenri Walinonong, SH, tak kunjung ditandatangani.

Padahal, Faidah telah berjuang ‘menjemput bola’. Ia mendatangi fraksi demi fraksi, mengumpulkan tanda tangan satu per satu. Dari delapan fraksi di DPRD Bone yakni NasDem, PKB, Ampera (gabungan PAN, PDIP, Hanura, Perindo), Golkar, Demokrat, PPP, PKB, hingga Gerindra semua sudah menyatakan dukungan. Bahkan unsur pimpinan DPRD lain, mulai dari Wakil Ketua I, II, dan III, juga sudah membubuhkan paraf persetujuan.

“Saya sudah door to door minta rekomendasi Ketua Fraksi, rekomendasi pertama saya terima dari Fraksi NasDem. Semua fraksi mendukung, unsur pimpinan pun demikian. Tapi saya tidak tahu kenapa Ketua DPRD belum mau menandatangani,” ungkap Hj. Faidah dengan nada kecewa, usai pelantikan yang hanya melantik lima pejabat lain.

Tak kurang upaya dilakukan. Komunikasi dibangun, pesan dikirim, pintu diketuk. “Saya sudah WhatsApp beliau, saya minta petunjuk, tapi tidak dibalas. Saya serba salah, mau ketemu langsung pun bingung karena tidak pernah diarahkan,” lanjutnya.

Drama rekomendasi Sekwan ini seolah menjadi catatan kecil di balik megahnya pelantikan lima pejabat lainnya: Edy Saputra Syam resmi dilantik sebagai Kepala BKPSDM Bone, Hasnawati Ramli menduduki kursi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Andi Aswat dipercaya memimpin Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Andi Syamsul Musra menakhodai Balitbanda Bone, dan Andi Muchlis melengkapi jajaran baru di Dinas Ketenagakerjaan.

Bagi Hj. Faidah, kursi Sekwan tak sekadar jabatan, tetapi juga simbol kepercayaan. Namun tampaknya, pintu menuju kepercayaan itu masih terkunci rapat di meja Ketua DPRD Bone.

Satu kursi kosong ini menjadi pengingat: di balik gelar dan jabatan, dinamika birokrasi terkadang berjalan di luar panggung formal berputar di antara tanda tangan yang bisa membuka atau justru menutup pintu karier seorang abdi negara. (Ag)