BONE, TRIBUNBONEONLINE.COM–Langkah besar pengembangan Bandara Arung Palakka kian nyata. Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, MM, memimpin langsung rapat pembebasan lahan bandara dalam rangka perluasan runway, Rabu, 09/07/2025). Rapat ini melibatkan berbagai sektor strategis yang berkepentingan.
Hadir dalam rapat tersebut Kadis Perhubungan Bone A. Arman Bobby, SSTP., M.Si, Kadis Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Budiono, S.Sos., M.Si, Plt. Kepala Bappeda Bone A. Yusuf, SIP., M.Si, Pimpinan Bandara Arung Palakka, Camat Awangpone, serta para Kepala Desa setempat.
Wakil Bupati menegaskan bahwa pengembangan Bandara Arung Palakka telah menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Bone dan juga Gubernur Sulawesi Selatan.
“Pembebasan lahan bandara ini langkah awal. Kita sudah ajukan proposal pembebasan lahan ke Pemprov seluas 24 hektar dengan estimasi anggaran Rp30 miliar melalui bantuan keuangan provinsi. Insyaallah kalau ini terwujud, Bone ke depan akan memiliki bandara bertaraf nasional,” ujar Andi Akmal optimistis.
Ia menambahkan bahwa tanggung jawab pemerintah kabupaten adalah memastikan pembebasan lahan berjalan lancar tanpa hambatan. Untuk itu, ia menekankan pentingnya antisipasi dini agar tidak muncul persoalan di lapangan.
Sebagai penanggung jawab teknis, Kadis Perkimtan Budiono memaparkan perkembangan proposal yang telah diajukan. Menurutnya, proses awal sudah dilakukan, termasuk pertemuan dengan pihak provinsi dan sosialisasi di tingkat kecamatan.
“Anggaran Rp30 miliar kita proyeksikan untuk pembebasan lahan sekitar 24 hektar. Langkah selanjutnya, tripika kecamatan berperan dalam mendampingi proses di lapangan,” jelas Budiono.
Sementara itu, Kadis Perhubungan A. Arman Bobby menegaskan pentingnya dukungan penuh seluruh pihak agar pengembangan Bandara Arung Palakka berjalan sesuai target.
“Kita harus support penuh. Tim percepatan sudah kita bentuk. Komunikasi di bawah harus lebih terarah supaya strategi percepatan ini benar-benar efektif,” ujarnya.
Plt. Kepala Bappeda Bone A. Yusuf juga menekankan pentingnya dukungan di tingkat kecamatan dan desa. Ia mengingatkan bahwa pembebasan lahan selalu memiliki dinamika sosial yang perlu diantisipasi sejak awal.
“Sebagai mantan Camat Awangpone saya tahu tantangan di lapangan. Karena itu, kita sepakat percepatan pembentukan tim di tingkat lokal sangat penting untuk memperlancar proses ini,” ungkapnya.
Sementara itu, Plt. Camat Awangpone, A. Aidil, melaporkan langsung hasil identifikasi bidang tanah di lokasi. “Tanggal 5 Juli 2025 lalu saya masuk di wilayah tersebut, kita identifikasi bidang tanah. Beberapa masih belum teridentifikasi. Ada sekitar 10 orang yang tidak berdomisili di Mappalo Ulaweng. Kita melakukan pendekatan persuasif sambil mendengar keluh kesah mereka,” ujarnya di hadapan peserta rapat.
Aidil menegaskan bahwa tidak semua pemilik tanah berdomisili di Mappalo Ulaweng. Beberapa di antaranya tercatat sebagai warga Desa Unra dan Desa Lappo Ase. Kompleksitas kepemilikan ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menuntaskan pembebasan lahan.
Dukungan terhadap pengembangan bandara datang dari Kepala Desa Mappalo Ulaweng, Riesman. Baginya, pembangunan bandara adalah peluang berharga untuk wilayahnya. Namun Riesman juga mengingatkan pentingnya pelibatan pemerintah desa sejak tahap awal perencanaan. “Pengembangan ini tidak lepas dari permasalahan. Kami berharap pembuatan draf harusnya melibatkan pemerintah setempat. Kenapa pengembangan ke arah timur, bukan ke barat? Masyarakat bukan tidak mau. Tapi harus diidentifikasi dulu dampaknya,” kata Riesman tegas.
Ia menyoroti dampak langsung yang sudah dirasakan warganya. Akses jalan terdekat ke poros provinsi terputus akibat jalur alternatif yang terkena pengembangan bandara. Sayangnya, akses jalan pengganti yang dijanjikan pemerintah hingga kini belum beraspal. “Sejak ada bandara, masyarakat belum merasakan dampak signifikan,” lanjutnya.
Permasalahan irigasi ini menjadi sorotan penting. Lahan yang mayoritas sawah terancam kehilangan produktivitas akibat pengalihan fungsi lahan dan terputusnya saluran pengairan. Padahal, sawah-sawah tersebut selama ini menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat sekitar.
Menanggapi berbagai masukan, Wakil Bupati Bone menegaskan komitmen pemerintah untuk bekerja cepat dan adaptif. Ia langsung menginstruksikan pembentukan Tim Percepatan Pembebasan Lahan Bandara Arung Palakka dan mendorong komunikasi intensif antara pemerintah, masyarakat, dan pihak bandara. “Koordinasi dengan Disperkimtan Provinsi maupun Dishub Provinsi harus cepat. Kita harus terus update progresnya. Ini arahan langsung Bupati Bone,” ujarnya.
Persoalan akses jalan warga juga menjadi perhatian serius. Wakil Bupati Bone berjanji akan memperjuangkan pengaspalan akses jalan pada APBD Perubahan dengan estimasi anggaran sekitar Rp14 miliar. “DAK yang kita harapkan belum pasti, jadi ini akan kita dorong di perubahan anggaran. Jalan yang terputus harus segera ada solusinya,” tegasnya.
Dari rapat itu, harapan besar mengemuka: pembangunan Bandara Arung Palakka diharapkan tidak hanya menjadi ikon infrastruktur, tetapi juga benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekitar tanpa meninggalkan mereka dalam kesulitan. Pemerintah daerah pun berkomitmen menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kesejahteraan warga. (Ag)
