Oleh: Amrullah, Ketua Tim Garda SE2026 Sinjai
———————————————-
Badan Pusat Statistik (BPS) kembali menggelar Sensus Ekonomi (SE) pada tahun 2026 mendatang, sebuah kegiatan statistik dasar yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sebagai kegiatan pendataan seluruh pelaku usaha bukan pertanian, SE2026 akan menjadi peta besar kekuatan dan dinamika ekonomi Indonesia, dari pusat kota metropolitan hingga pelosok desa.
Di tengah tantangan ekonomi pasca-pandemi, pergeseran struktur usaha, serta arus digitalisasi yang masif, SE2026 memegang peran sentral dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berbasis bukti (evidence-based policy). Ini bukan hanya urusan teknis kelembagaan, melainkan kepentingan strategis nasional. Sebab tanpa data yang kuat, kebijakan berisiko kehilangan akurasi. Tanpa akurasi, pembangunan kehilangan arah.
Memetakan Denyut Ekonomi Nasional
SE2026 menjadi satu-satunya kegiatan statistik yang mencakup seluruh pelaku ekonomi non-pertanian secara lengkap (complete enumeration), termasuk usaha mikro, kecil, menengah dan besar. Berbeda dari survei sektoral yang hanya berbasis sampel, sensus ini mendata semua pemilik pabrik besar hingga pedagang sayur di pasar tradisional. Dari pengelola hotel hingga guru les privat, penyedia jasa logistik daring hingga warung kopi di pelosok desa. Seluruhnya didata.
Melalui SE2026, kita akan mengetahui jumlah unit usaha di Indonesia, jenis kegiatannya, besar skala usahanya, penyebarannya secara spasial, serta profil tenaga kerja yang mereka serap. Informasi ini menjadi dasar perhitungan indikator ekonomi penting seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), serta menjadi referensi utama bagi kebijakan fiskal, perizinan, tata ruang, hingga pembangunan kawasan industri dan UMKM.
Potret ekonomi kita akan pincang tanpa SE. Banyak pelaku usaha, khususnya sektor informal, tidak tercatat di sistem administrasi. Padahal mereka ini yang menjaga denyut ekonomi lokal tetap hidup di tengah krisis. SE2026 akan membuat mereka terlihat, diakui dan masuk dalam radar kebijakan.
Perspektif Daerah: Suara dari Sinjai
Dalam skala lokal, SE2026 juga menyimpan harapan besar. Di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, struktur ekonomi terus bergeser. Jika dulu sektor pertanian dan perikanan menjadi penggerak utama, kini sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terus tumbuh dengan sumbangan 13,30 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto tahun 2024. Kegiatan sektor bangunan terus bermunculan hingga berkontribusi 12,74 persen. Pelaku UMKM masuk ke platform digital.
Namun pertanyaan besarnya: apakah pertumbuhan ini sudah terpetakan secara menyeluruh? Apakah pelaku usaha yang mulai beralih ke daring sudah masuk dalam basis data resmi? Apakah pemerintah daerah memiliki informasi spasial tentang sebaran usaha, untuk memastikan intervensi kebijakan tepat sasaran?
Sebagai Statistisi di BPS Kabupaten Sinjai, saya melihat langsung tantangan ini. Banyak usaha kecil belum tercatat di sistem perizinan, tidak memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha), bahkan tidak mengerti pentingnya pencatatan usaha. Tapi mereka penyangga utama ekonomi keluarga dan komunitas. SE2026 akan menjadi momen penting untuk mengangkat potensi tersembunyi ini ke permukaan.
Bagi daerah seperti Sinjai, hasil SE juga dapat menjadi acuan pengembangan kawasan ekonomi baru, seperti pusat kuliner, pasar tematik atau klaster industri kecil. Pemerintah daerah membutuhkan peta usaha berbasis data akurat untuk merancang program bantuan, pelatihan, hingga insentif investasi. Data SE adalah jawaban konkret untuk itu.
Strategi Pembangunan Nasional dan Investasi Berbasis Data
Dalam skala nasional, SE2026 penting untuk perencanaan pemerintah, juga menjadi referensi utama bagi pelaku investasi. Investor melihat potensi sumber daya alam, juga data usaha dan peta infrastruktur pendukung. SE2026 akan memperlihatkan di mana titik-titik konsentrasi ekonomi tumbuh, sektor yang berkembang pesat, serta daerah yang memiliki potensi tapi belum tergarap.
Lebih dari itu, hasil SE juga dibutuhkan oleh lembaga keuangan, startup digital, akademisi, hingga lembaga internasional. Mereka membutuhkan data usaha untuk menyusun strategi, riset pasar dan intervensi program. Semakin lengkap dan terpercaya data yang kita miliki, makin kuat posisi tawar Indonesia di mata dunia.
Kolaborasi Adalah Kunci
Tentu pelaksanaan SE2026 menghadapi tantangan tersendiri. Mulai dari kesadaran pelaku usaha yang masih rendah, keterbatasan akses teknologi di beberapa wilayah, hingga dinamika sektor informal yang sulit dilacak. Namun tantangan ini bukan halangan, melainkan peluang untuk membangun partisipasi publik yang lebih kuat.
BPS telah menyiapkan inovasi digital dalam pendataan, termasuk integrasi data spasial, pelatihan petugas dan penguatan komunikasi publik. Namun keberhasilan SE2026 sangat bergantung pada kolaborasi semua pihak. Pemerintah daerah, pelaku usaha, media, akademisi, tokoh masyarakat dan warga.
Di Sinjai, kami di BPS mulai membangun kemitraan sejak dini dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait, camat hingga kepala desa. Kami turut ingin pelaku usaha tidak sekadar didata, tetapi juga merasa jadi bagian dari pembangunan. Kesadaran kolektif ini yang akan menjadi pondasi keberhasilan sensus.
Menuju Indonesia Emas 2045: Dimulai dari Data
Sensus Ekonomi 2026 hadir di momen yang sangat strategis. Saat bangsa ini menapaki jalan menuju Indonesia Emas 2045, kita tidak bisa mengandalkan intuisi semata. Kita butuh data yang lengkap, presisi, dan relevan untuk merancang kebijakan ekonomi yang tangguh dan inklusif.
Lebih jauh lagi, SE2026 juga menjadi alat pemerataan pembangunan. Daerah yang selama ini kurang terekspos bisa menunjukkan potensinya. Pelaku usaha kecil bisa masuk ke dalam sistem pendataan nasional. Pemerintah pusat bisa melihat titik-titik ketimpangan, dan melakukan afirmasi yang tepat sasaran.
Dalam peradaban modern, data bukan lagi pelengkap, tetapi pusat pengambilan keputusan. Sensus Ekonomi adalah infrastruktur data. Kita harus menjaganya, memanfaatkannya dan menjadikannya bagian dari budaya pembangunan.
Penutup
SE2026 bukan hanya urusan BPS. Ini adalah proyek nasional yang harus kita sukseskan bersama. Karena tanpa data, kita berisiko salah langkah. Tanpa data, suara pelaku usaha kecil akan terus terpinggirkan. Tanpa data, kita hanya membangun di atas asumsi.
Mari sukseskan SE2026, untuk ekonomi yang lebih adil, daerah yang lebih mandiri, dan Indonesia yang lebih kuat.
